Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat regulasi penerbangan sebagai bagian dari persiapan menghadapi audit Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO).

"Jadi, kalau tidak di akhir tahun ini, (atau) di awal tahun depan (2027) kita akan menghadapi audit ICAO," kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Kementerian Perhubungan mematangkan regulasi penerbangan nasional guna memperkuat kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan penerbangan internasional secara berkelanjutan.

Menurut Agustinus, langkah tersebut penting untuk memastikan operasional penerbangan Indonesia memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan global yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Ia menjelaskan sektor penerbangan memiliki karakteristik lintas wilayah dan lintas negara sehingga harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung konektivitas udara internasional.

Ia menyampaikan Indonesia diperkirakan akan menghadapi audit ICAO pada akhir 2026 atau awal 2027 sehingga seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapan sejak dini.

Kemenhub juga mengharapkan dukungan dari Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) beserta seluruh operator penerbangan untuk bersama-sama memastikan pelaksanaan audit berjalan lancar dan menghasilkan capaian yang optimal.

"Karena mau tidak mau, kalau berdasarkan dari protocol questions yang kita harus jawab, memang sebenarnya kita agak sulit untuk bisa memenuhi atau menjawab semua protocol question tersebut," bebernya.

Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pemenuhan sejumlah pertanyaan dalam protokol audit yang berhubungan dengan aspek regulasi nasional.

"Karena memang terbanyak dari protocol questions tersebut yang kemungkinan tidak bisa kita penuhi adalah dari regulasi, dari aturan, terutama dengan Undang-Undang Penerbangan," ucapnya.

Ia menilai penyempurnaan regulasi, termasuk pembaruan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dapat mendukung pemenuhan standar yang ditetapkan ICAO.

Lebih lanjut, Agustinus menegaskan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun budaya keselamatan penerbangan nasional.

Ia menegaskan regulasi yang kuat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan yang aman dan andal.

"Tentunya harapan kita semua nanti pelaksanaan dari audit ICAO tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kita juga bisa mencapai angka yang cukup bagus, (seperti) yang kita peroleh di beberapa tahun yang lalu," katanya.

Sebelumnya, hasil audit Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) pada 2024 menunjukkan tingkat keamanan penerbangan Indonesia yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan berada di atas rata-rata dunia.

Kala itu, ICAO melakukan audit pengawasan keamanan penerbangan (Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach/(USAP-CMA) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Audit dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan (Protocol Questions) dan pengawasan terhadap operasional di Bandar Udara Soekarno - Hatta Cengkareng dan Bandar Udara Juanda Surabaya pada 24 Juni - 5 Juli 2024.

Tim ICAO lalu mengirimkan hasil audit pengawasan keamanan penerbangan kala itu dengan nilai effective Implementation (EI) 88,53 persen dan dinilai tidak terdapat isu-isu kritis di bidang keamanan penerbangan (significant security concern/SSec).

Kemudian pada Selasa (23/9/2025), Indonesia meraih penghargaan internasional bergengsi berupa Council President Certificate atas keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan pengawasan keamanan penerbangan sipil sesuai standar ICAO.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan penghargaan itu diberikan oleh Presiden ICAO, Salvatore Sciacchitano pada sesi pembukaan ICAO 42nd General Assembly di Montreal, Kanada.

Berdasarkan hasil ICAO Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA), dimana Indonesia memperoleh nilai Effective Implementation 88,53 persen menjadi dasar diberikannya penghargaan tersebut.

Capaian itu berada jauh di atas Global Aviation Security Plan sebesar 75 persen. Hasil audit itu mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat sistem keamanan penerbangan sipil secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp 6,45 triliun, naik 33,24% secara tahunan (yoy) per September 2025.

Mengutip laporan keuangan perusahaan, NCKL meraup pendapatan Rp 22,4 triliun, naik 9,93% yoy. Seiring dengan beban pokok penjualan yang naik 9,57% yoy, laba kotor perusahaan naik 10,69% yoy menjadi Rp 7,37 triliun.

Head of Investor Relations Harita Nickel Lukito Gozali mengatakan bahwa kinerja perusahaan sejalan dengan langkah berkelanjutan untuk menumbuhkan nilai ekonomi sekaligus memastikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

"Kombinasi antara kemajuan dalam penerapan standar keberlanjutan global dan kinerja finansial yang solid mencerminkan upaya konsisten perusahaan untuk menumbuhkan nilai ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Harita Nickel kini menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menjalani audit penuh Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), standar global paling komprehensif dalam penilaian keberlanjutan di sektor pertambangan.

Audit IRMA Harita Nickel saat ini berada pada tahap peninjauan, dan mencakup lebih dari 30.000 pekerja serta kontraktor di seluruh rantai operasional perusahaan, menjadikannya audit IRMA dengan cakupan tenaga kerja terbesar di dunia.

"Partisipasi dalam audit IRMA menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses bisnis kami berjalan sejalan dengan standar global dan memberi manfaat bagi masyarakat," tambah Lukito.

Sebagai bagian dari langkah menuju transisi energi bersih, Harita Nickel mempercepat pemasangan panel surya berkapasitas 40 MWp di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Hingga Oktober 2025, progres konstruksi mencapai 38%, dengan instalasi tersebar di atap area tempat tinggal karyawan dan di atap fasilitas produksi. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi di kawasan industri nikel.

Dalam bidang sosial, Harita Nickel telah mengoperasikan fasilitas pengelolaan sampah terpadu (TPST) di permukiman baru Desa Kawasi yang mampu mengolah sekitar 1,8 ton sampah per hari menjadi kompos dan material daur ulang.

Di kawasan yang sama, perusahaan juga mengembangkan zona ekonomi baru dengan lebih dari 20 kios aktif milik masyarakat lokal dan membuka peluang usaha serta memperkuat kemandirian ekonomi warga.

Saat ini, perusahaan melanjutkan pembangunan fasilitas RKEF ke-3 (KPS) dengan kapasitas produksi hingga 185.000 ton kandungan nikel dalam feronikel per tahun.

Hingga Oktober 2025, progres fase kedua telah mencapai 91%, sementara fase ketiga mencapai 44%. Fasilitas ini akan memperkuat kontribusi Harita Nickel terhadap hilirisasi industri nikel nasional serta memperkuat daya saing perusahaan.

Dengan berlandaskan keseimbangan antara kinerja finansial yang solid, tata kelola yang kuat, serta kepedulian terhadap sosial dan lingkungan, Harita Nickel menegaskan perannya sebagai perusahaan yang tumbuh dengan tanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta masa depan industri nikel Indonesia.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Bayangkan harga tiket pesawat melonjak serentak di semua maskapai, tanpa krisis bahan bakar, lonjakan permintaan mendadak, atau gangguan cuaca. Fenomena semacam ini bukan kebetulan, melainkan gejala dari apa yang disebut sebagai "kartel siluman"--bentuk kolusi modern yang tidak memerlukan pertemuan rahasia, email terenkripsi, atau kontrak tertulis.

Secara teknis, "kartel siluman" bukanlah istilah hukum formal, melainkan istilah yang menggambarkan kolusi implisit (tacit collusion) dalam pasar oligopoli. Kedua konsep ini mengacu pada koordinasi harga atau perilaku antar-perusahaan tanpa komunikasi eksplisit.

Namun, perbedaannya signifikan: tacit collusion adalah istilah akademis netral yang menjelaskan interdependensi strategis dalam teori ekonomi, di mana perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mencapai hasil koordinatif tanpa berkomunikasi langsung (Calvano dkk, 2020).

Sementara itu, "kartel siluman" adalah istilah retoris yang sengaja menggunakan konotasi negatif "kartel" untuk menyoroti dampak merugikan bagi konsumen--meski secara hukum belum tentu melanggar undang-undang antimonopoli.

Fenomena ini lahir dari struktur pasar yang memungkinkan perusahaan saling mengantisipasi langkah pesaing melalui sinyal publik. Perusahaan memanfaatkan transparansi--seperti pengumuman biaya operasional, proyeksi permintaan, atau algoritma penetapan harga--sebagai alat koordinasi halus.

Di pasar oligopoli, di mana hanya segelintir raksasa yang mendominasi, perusahaan-perusahaan bergerak serempak bukan karena perintah, tetapi karena keselarasan insentif dan keserakahan kolektif. Ini bukan persaingan sehat, melainkan persekongkolan diam-diam yang merugikan konsumen secara sistematis.

Salah satu indikator utama keberhasilan "kartel siluman" adalah terbentuknya harga suprakompetitif. Bila dalam kondisi persaingan sehat, perusahaan saling berlomba menawarkan harga lebih rendah atau nilai lebih tinggi, sehingga harga cenderung mendekati biaya produksi. Namun, ketika hanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi pasar (oligopoli), mereka bisa--secara diam-diam--berhenti saling bersaing.

Akibatnya, harga tidak turun meski biaya produksi turun, atau justru naik secara serempak tanpa alasan ekonomi yang jelas. Inilah harga suprakompetitif: bukan hasil inflasi atau kelangkaan, melainkan hasil dari hilangnya persaingan sejati.

Harga suprakompetitif, pasti menjadi sumber keuntungan berlebih (economic rent) bagi perusahaan, sekaligus beban tambahan bagi konsumen. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik kolusi dapat menaikkan harga secara signifikan, merugikan jutaan konsumen tanpa disadari.

Dari Sinyal Terselubung hingga Kolusi Algoritmik
Kasus-kasus nyata membuktikan bahwa "kartel siluman" bukan cerita di ruang kuliah, melainkan ancaman nyata yang semakin meluas. Pada 2003, otoritas persaingan Jerman (Bundeskartellamt) menjatuhkan denda €660 juta kepada enam produsen semen karena koordinasi harga yang difasilitasi melalui pengumuman publik yang sistematis.

HeidelbergCement, sebagai pemimpin pasar, kerap mengumumkan rencana kenaikan harga melalui siaran pers--yang kemudian diikuti pesaing dalam hitungan hari. Putusan hukum terkait denda ini menjadi final pada 2013 setelah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Jerman (Bundesgerichtshof).

Di Amerika Serikat (AS), antara 2008-2010, sejumlah maskapai kargo terlibat skema price-fixing pada biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), dengan korelasi harga yang nyaris sempurna melalui sistem Global Distribution System (GDS).

Departemen Kehakiman AS (DOJ) akhirnya mendenda beberapa maskapai, tetapi kasus serupa di sektor penerbangan penumpang sering masuk ke wilayah abu-abu karena sulitnya membuktikan adanya perjanjian eksplisit di bawah Sherman Act (UU Antimonopoli AS).

Ancaman semakin kompleks di ranah digital. Pada 2015, DOJ menghukum David Topkins dalam kasus kolusi algoritmik pertama: ia dan rekannya menggunakan algoritma penetapan harga yang sama untuk menjual poster di Amazon, yang secara otomatis menaikkan harga saat pesaing menaikkan harga--hingga menciptakan spiral kenaikan hingga sebesar 50%. Meski kasus ini masih melibatkan kesepakatan manusia, risiko jauh lebih besar muncul ketika algoritma beroperasi secara otonom.

Laporan E-commerce Sector Inquiry (2017) oleh Komisi Eropa mencatat bahwa 53% pengecer daring memantau harga pesaing, dan 67% dari mereka yang menggunakan perangkat lunak penetapan harga mengotomatisasi keputusan tersebut. Meski tidak selalu ilegal, praktik ini berisiko menciptakan situasi yang menyerupai kolusi tanpa komunikasi eksplisit dan sering kali menghasilkan harga suprakompetitif yang stabil dalam jangka panjang.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi kolusi algoritmik otonom (autonomous algorithmic collusion), di mana kecerdasan buatan berbasis machine learning "belajar" berkolusi tanpa diprogram secara eksplisit.

Penelitian Calvano dkk (2020) menunjukkan bahwa algoritma Q-learning mampu mencapai harga suprakompetitif dalam simulasi pasar oligopoli--bukan karena diperintahkan, melainkan karena algoritma tersebut menemukan bahwa harga tinggi adalah strategi optimal ketika pesaing berperilaku serupa.

Mengadang Ancaman
Masalah utamanya bukanlah pada eksistensi "kartel siluman", melainkan ketidakmampuan kerangka hukum yang masih menuntut bukti komunikasi eksplisit. Padahal di era digital, transparansi strategis dan algoritma otonom cukup untuk menciptakan koordinasi harga yang merugikan konsumen--tanpa melanggar UU Antimonopoli.

Untuk menghadapinya, otoritas persaingan perlu beralih dari pendekatan berbasis niat (intent-based) ke pendekatan berbasis dampak (effects-based). Hal itu dapat ditempuh dengan empat langkah strategis.

Pertama, perluas penegakan hukum untuk fokus pada dampak pasar, bukan hanya bukti komunikasi. Jerman melalui amandemen UU Antimonopoli (GWB) 2017 memberikan Bundeskartellamt kewenangan untuk investigasi sektoral yang proaktif.

Kedua, bangun infrastruktur deteksi berbasis data dengan menggabungkan ilmu data, ekonomi industri, dan ekonometrika. Sistem screening seperti analisis korelasi dapat menjadi early warning system, dilengkapi metode struktural untuk membedakan conscious parallelism yang kompetitif dengan kolusi implisit.

Ketiga, kembangkan kerangka regulasi untuk algoritma penetapan harga: bukan melarang, tetapi menjamin akuntabilitas dan transparansi. Prinsip seperti transparansi algoritmik, audit independen, dan larangan terhadap perangkat lunak yang memfasilitasi kolusi eksplisit perlu diadopsi, sebagaimana diinisiasi Uni Eropa melalui Digital Markets Act (2022) dan AI Act (2024).

Keempat, tingkatkan edukasi publik. Konsumen perlu memahami bahwa stabilitas harga yang tidak wajar bisa menjadi indikator kontrol pasar. Sistem whistleblowing dan partisipasi publik dapat menjadi alat deteksi dini.

Di Indonesia, tantangan menghadapi "kartel siluman" semakin kompleks, akibat beberapa hal. Pertama, konsentrasi pasar yang tinggi di sektor-sektor strategis memudahkan koordinasi implisit.

Kedua, adanya ambiguitas hukum. UU Nomor 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) mensyaratkan adanya "perjanjian" untuk mendefinisikan kartel, sehingga memunculkan perdebatan apakah tacit collusion termasuk di dalamnya. Ketiga, digitalisasi yang cepat tanpa regulasi spesifik untuk algorithmic pricing.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa "kartel siluman" bukanlah kegagalan pasar, melainkan evolusi strategi perusahaan yang melampaui kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, di era ketika data adalah kekuasaan, persaingan sehat bergantung pada kemampuan untuk memastikan bahwa informasi dan teknologi tidak digunakan untuk menciptakan koordinasi yang merugikan publik.

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah "kartel siluman" telah terjadi, melainkan apakah ada kemauan politik dan kapasitas institusional untuk melawannya?