REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor batu bara Indonesia secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2026 turun 8,19 persen secara tahunan (year on year) menjadi 143,56 juta ton.

Analis menilai, apabila tren pelemahan ekspor tersebut berlanjut hingga semester II-2026, emiten batu bara berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih akibat menyusutnya volume penjualan, serta lebih rendahnya harga jual rata-rata dibandingkan periode booming komoditas.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan penurunan volume tersebut menjadi sinyal bahwa permintaan dari negara tujuan utama, seperti China dan India, mulai melambat.

Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya produksi batu bara domestik di China.

Di sisi lain, meningkatnya penetrasi energi terbarukan (EBT) di pasar global juga secara bertahap mulai mengurangi kebutuhan impor batu bara termal dalam volume besar.

“Penurunan volume ini menjadi sinyal nyata bahwa permintaan dari negara tujuan utama seperti China dan India mulai melandai. Selain karena tingginya produksi domestik di China, peningkatan penetrasi energi terbarukan di pasar global perlahan mulai mengikis urgensi impor batu bara termal volume tinggi,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (1/7/2026).

Apabila tren perlambatan volume ekspor batu bara berlanjut hingga paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih secara tahunan.

“Jika tren perlambatan volume ekspor ini berlanjut ke paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan akan mengalami kompresi (penurunan) pendapatan dan laba bersih secara tahunan,” paparnya.

Menurut Nafan, tekanan ini merupakan dampak ganda (double whammy) dari menyusutnya volume penjualan dan lebih rendahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dibandingkan periode booming komoditas sebelumnya, meskipun harga batu bara global saat ini masih bertahan di kisaran 125 dollar AS hingga 129 dollar AS per ton.

Emiten yang paling rentan terhadap pelemahan ekspor batu bara adalah perusahaan dengan porsi ekspor tinggi atau di atas 70-80 persen, serta didominasi produksi batu bara berkalori rendah hingga menengah.

Risiko juga lebih besar dihadapi emiten yang memiliki fleksibilitas pasar dan jaringan logistik yang terbatas.

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh emiten dengan volume ekspor yang besar sehingga lebih sensitif terhadap pelemahan permintaan global.

Selain itu, emiten batu bara skala menengah hingga kecil yang belum memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli global juga dinilai lebih rentan apabila tren perlambatan ekspor terus berlanjut.

Di lain sisi, emiten yang memiliki porsi pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang besar, seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), akan mampu bertahan karena memiliki kepastian volume penjualan yang lebih tinggi.

Hanya saja, harga batu bara untuk kebutuhan kelistrikan PT PLN (Persero) melalui skema DMO dipatok sebesar 70 dollar AS per ton.

Dengan demikian, ketika pasar batu bara global melemah, pendapatan PTBA cenderung tetap stabil.

Namun, margin keuntungan perusahaan bersifat lebih defensif atau tidak dapat meningkat secara signifikan karena adanya pembatasan harga.

Sebaliknya, emiten yang lebih bergantung pada pasar ekspor akan menghadapi volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi.

“Perlu dicatat bahwa harga DMO untuk kelistrikan PLN dipatok (capped) pada 70 dollar AS per ton. Jadi, saat pasar global lesu, pendapatan PTBA akan sangat stabil tetapi margin keuntungannya cenderung defensif (tidak bisa melonjak tinggi). Sebaliknya, emiten ekspor akan mengalami volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi,” sebut dia.

Lebih jauh, penurunan harga batu bara global dan koreksi volume ekspor memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kinerja keuangan emiten dibandingkan defisit neraca perdagangan.

Untuk diketahui, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026.

BPS melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Capaian tersebut berbalik dibandingkan April 2026 yang masih membukukan surplus 89,1 juta dollar AS.

Defisit pada Mei tahun ini terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Nafan menyebut sekitar 80 persen tekanan terhadap kinerja emiten berasal dari pelemahan harga batu bara dan berkurangnya volume ekspor, sementara defisit neraca perdagangan hanya merupakan indikator makroekonomi secara agregat saja.

Adapun, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) global dan volume pengiriman (shipment) menjadi aspek utama yang langsung menentukan pendapatan atau top-line perusahaan.

“Defisit neraca perdagangan hanyalah indikator makroekonomi agregat, sedangkan ASP global dan volume shipment langsung menentukan arus pendapatan baris paling atas (top-line) emiten,” katanya.

Pelemahan nilai tukar rupiah akibat defisit neraca perdagangan ikut andil.

Pasalnya, sebagian besar pendapatan perusahaan diperoleh dalam mata uang dollar AS, sedangkan mayoritas biaya operasional pertambangan, seperti upah tenaga kerja lokal dan sebagian biaya penambangan, masih menggunakan rupiah.

Kondisi tersebut menciptakan mekanisme natural hedging atau lindung nilai alami yang berpotensi menghasilkan keuntungan selisih kurs (foreign exchange gain) pada laporan laba rugi perusahaan.

“Pelemahan rupiah akibat defisit perdagangan bertindak sebagai natural hedging (lindung nilai alami). Ini akan memunculkan keuntungan kurs (gain on foreign exchange) pada laporan laba rugi mereka,” ungkap Nafan.

BPS sebelumnya melaporkan kinerja ekspor batu bara Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai maupun volume sepanjang Januari-Mei 2026.

Berdasarkan data yang diumumkan di Jakarta, Rabu (1/7/2026), nilai ekspor komoditas unggulan nonmigas tersebut turun 4,95 persen secara kumulatif menjadi 9,75 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilai ekspor batu bara turun 4,95 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain dari sisi nilai, volume ekspor batu bara juga mengalami penurunan.

Sepanjang Januari-Mei 2026, volume pengapalan batu bara ke luar negeri turun 8,19 persen secara tahunan menjadi 143,56 juta ton.

Meski demikian, batu bara masih menjadi komoditas nonmigas dengan kontribusi terbesar terhadap total ekspor Indonesia, yakni sebesar 8,85 persen.

Penurunan kinerja ekspor tersebut terjadi setelah pemerintah sempat menerapkan kebijakan penahanan sementara ekspor untuk memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PLN tetap terjaga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat alokasi batu bara untuk kebutuhan domestik saat ini telah mencapai sekitar 141 juta metrik ton (MT) dari total proyeksi kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta MT.

“Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ketentuan yang telah berlaku dapat diterapkan secara efektif,” ungkap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam siaran pers beberapa waktu lalu.

Anggia menambahkan, pemerintah tidak akan menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor batu bara.

Pengawasan akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Dia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir tahun 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi juga menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," ujar Ardhi.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dinilai perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PLN tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi, Pasokan 141 Juta Metrik Ton Diamankan demi Cegah Pemadaman Listrik



Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Ardhi pun mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," tandas Ardhi.

Emiten jasa operasional tambang milik Grup Bakrie PT Darma Henwa Tbk (DEWA) memperoleh kontrak senilai US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 22 triliun dari PT Sebuku Sejaka Coal (SSC). Lewat perjanjian itu, DEWA bakal menggarap proyek tambang batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Kontrak tersebut diperoleh melalui anak usaha DEWA yaitu PT DH Kontraktama Batubara (DHKB) yang 99,9% sahamnya dimiliki DEWA. Direktur DEWA Mukson Arif Rosyidi mengatakan, DHKB telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan SSC pada 29 Juni 2026 sebagai kontraktor utama untuk area tambang Pit SSC di Pulau Laut.

"Jangka waktu pelaksanaan proyek adalah selama 5 (lima) tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi," kata Arif dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (1/7).

Dalam proyek tersebut, aktivitas penambangan diperkirakan mencakup pengupasan lapisan penutup (waste removal) hingga 55 juta bank cubic meter (bcm) per tahun dan produksi batu bara mencapai 5 juta ton per tahun.

Berdasarkan perjanjian itu, DHKB akan menjadi kontraktor eksklusif yang menangani seluruh kegiatan operasional penambangan di area Pit SSC.

Ruang lingkup pekerjaannya antara lain meliputi perencanaan tambang, pembukaan lahan, pengupasan, pemindahan dan penyimpanan tanah penutup, serta pengupasan lapisan penutup. Pekerjaan berikutnya meliputi penambangan batu bara, pemuatan dan pengangkutan batu bara, pemeliharaan jalan angkut, hingga layanan operasional pendukung lainnya.

Arif mengatakan perolehan kontrak itu akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan prospek usaha perseroan dalam beberapa tahun mendatang.

"Penandatanganan kontrak tersebut berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan," ujarnya.

DEWA Bagikan Dividen Rp 58,6 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 DEWA memutuskan untuk membagikan dividen untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 58,6 miliar atau setara Rp 1,5 per saham kepada pemegang sahamnya. Ini adalah dividen perdana yang dibagikan DEWA sejak sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jumlah tersebut diambil dari 11,4% laba inti DEWA Tahun Buku 2025 sebesar Rp 514,5 miliar. Sepanjang tahun lalu, DEWA mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 4,3 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk one off item dari goodwill negatif yang berkaitan dengan konsolidasi Gayo Mineral Resources serta kerugian penjualan aset dan persediaan non produktif.

Adapun rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio (DPR) DEWA sekitar 11% dari laba inti (core profit).

“Pembagian dividen ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah perseroan, mencerminkan fundamental perseroan yang semakin kuat sekaligus keyakinan kami terhadap prospek usaha ke depan,” kata Direktur DEWA Ricardo Silaen dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (1/7).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang mampu mencatatkan pertumbuhan hingga Mei 2026, sementara ekspor batu bara serta besi baja masih mengalami penurunan, baik dari sisi nilai maupun volume.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, ketiga komoditas unggulan memberikan andil terhadap total nilai ekspor 27,92% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026.

“Yangpertama, nilai ekspor besi dan baja, turun 1,61% secara kumulatifnya. Yangkedua, nilai ekspor CPO dan turunannya, ini naik secara ctc 7,71% atau secara kumulatifnya. Yangketiga, yaitu nilai ekspor batu bara, turun 4,95% secara kumulatifnya,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Secara terperinci, nilai ekspor besi dan baja sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$11,42 miliar atau turun 1,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$11,61 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan volume ekspor yang menyusut 5,58% secara tahunan menjadi 8,89 juta ton dari sebelumnya 9,42 juta ton.

Namun demikian, komoditas besi dan baja masih menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa 10,37% terhadap total ekspor nonmigas nasional.

Sementara itu, ekspor batu bara juga masih menunjukkan tren pelemahan. Nilai ekspor komoditas tersebut turun 4,95% menjadi US$9,75 miliar dibandingkan Januari—Mei 2025 yang mencapai US$10,26 miliar.

Volume ekspor batu bara juga terkoreksi lebih dalam, yakni 8,19% secara tahunan menjadi 143,56 juta ton dari sebelumnya 156,37 juta ton. Meski begitu, batu bara masih menjadi salah satu penyumbang utama ekspor nonmigas dengan pangsa sebesar 8,85%.

Di tengah pelemahan ekspor sejumlah komoditas unggulan, CPO dan turunannya menjadi satu-satunya yang mencatatkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor komoditas tersebut naik 7,71% secara tahunan menjadi US$9,59 miliar dari US$8,90 miliar pada Januari—Mei 2025.

Peningkatan nilai ekspor itu ditopang oleh kenaikan volume pengiriman sebesar 7,41% menjadi 8,92 juta ton dari 8,30 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, kontribusi CPO dan turunannya terhadap total ekspor nonmigas mencapai 8,70%.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor pertambangan Grup Bakrie, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) melalui anak usahanya, PT DH Kontraktama Batubara (DHKB), mengantongi kontrak jasa pertambangan senilai sekitar US$1,3 miliar atau setara Rp22 triliun untuk proyek tambang batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Director & Corporate Secretary DEWA Mukson Arif Rosyidi mengatakan DHKB telah menandatangani Surat Penunjukan dan Perintah Kerja (SPPK) dengan PT Sebuku Sejaka Coal (SSC) pada 29 Juni 2026. Melalui kesepakatan tersebut, DHKB ditunjuk sebagai kontraktor utama yang akan melaksanakan kegiatan operasional penambangan secara eksklusif di Area Tambang Pit SSC.

"DHKB dan SSC secara resmi menandatangani SPPK untuk pekerjaan jasa kontraktor utama di Area Tambang Pit SSC yang berlokasi di Pulau Laut, Kalimantan Selatan," kata Mukson dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Mukson menjelaskan, melalui kesepakatan tersebut DHKB akan menjadi kontraktor utama yang secara eksklusif melaksanakan operasional penambangan di Area Tambang Pit SSC.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan tambang, pembukaan lahan, pengupasan, pemindahan dan penyimpanan tanah penutup, pengupasan lapisan penutup, penambangan batu bara, pemuatan dan pengangkutan batu bara, pemeliharaan jalan angkut, hingga layanan pendukung lainnya.

Proyek tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi. Selama masa kontrak, DHKB diperkirakan menangani volume waste removal hingga 55 juta bcm per tahun serta produksi batu bara mencapai 5 juta ton per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, nilai proyek diperkirakan mencapai US$1,3 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

Mukson menambahkan penandatanganan SPPK tersebut akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan.

"Penandatanganan SPPK tersebut berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan ke depan," pungkasnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Di Kalimantan Timur, batu bara mendominasi pendapatan dari sektor pertambangan. Selain menjadi sumber utama anggaran provinsi, sektor ini menyerap puluhan ribu pekerja. Terutama, bagi mereka yang tidak memiliki alternatif di sektor industri lain.

Sedangkan Nusa Tenggara Timur tidak memiliki cadangan batu bara. Namun, terdapat sinar matahari yang melimpah dan angin yang konsisten. Persoalannya, tidak ada dana khusus untuk memanfaatkan kedua sumber energi tersebut.

Dua provinsi dengan sumber energi. Namun, dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, kedua provinsi tersebut dibahas dengan narasi yang sama. Dalam pandangan kami, menyamakan kondisi keduanya akan menimbulkan masalah.

KEN 2025 sebetulnya langkah maju dibandingkan kerangka kerja energi sebelumnya. Rencana ini membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru dan memberlakukan pajak karbon. Selain itu, mengikat Indonesia pada jalur pencapaian batas kenaikan suhu 1,5 derajat, serta menargetkan porsi energi terbarukan sebesar 70%-72% pada 2060.

Pada periode 2020-2024, pangsa batu bara dalam konsumsi energi akhir meningkat tajam. Menurut beberapa perhitungan, kenaikannya bahkan hampir dua kali lipat. Hal ini mengingat sekitar dua pertiga listrik di Tanah Air masih berasal dari batu bara.

KEN bertujuan untuk membalikkan tren tersebut. Namun, ambisi bukanlah arsitektur. Target nasional yang mengabaikan keragaman struktural dari 38 provinsi bukanlah sebuah rencana. Itu hanyalah aspirasi yang masih mencari mekanisme pelaksanaannya.

Pilihan desain inti yang dihadapi Jakarta bersifat biner: memberlakukan mandat seragam bagi setiap provinsi; atau membangun arsitektur yang terdiferensiasi yang menyesuaikan kewajiban dengan kapasitas.

KEN memilih opsi pertama. Pasal 16(1)(n) menetapkan batu bara sebagai “cadangan strategis.” Sebuah klausul yang ditafsirkan oleh provinsi-provinsi penghasil batu bara sebagai izin untuk melanjutkan. Sementara provinsi-provinsi yang siap beralih ke energi terbarukan menganggapnya tidak relevan.

Klausul ini secara bersamaan mengizinkan kelanjutan dan menjanjikan penghentian bertahap. Inilah permasalahannya sehingga menyebabkan klausul tersebut lemah. Peraturan ini mengarah ke segala arah, tapi tidak memiliki komitmen apapun.

Bisa saja dikatakan bahwa Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk implementasi di tingkat subnasional, yaitu Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Namun, pada kenyataannya tidak demikian.

RUED berada dua tingkat di bawah KEN dalam hierarki regulasi. RUED tidak memiliki kewenangan fiskal, melainkan hanya dokumen perencanaan. RUED tidak menentukan pos anggaran.

Lebih parahnya lagi, RUED yang ada saat ini masih mengikuti peraturan nasional yang lama, sehingga target-targetnya tidak lagi selaras. RUED Kalimantan Timur hanya menargetkan 28,72% energi terbarukan pada 2050, yang nyaris sepertiga dari apa yang diproyeksikan KEN satu dekade kemudian.

Tidak ada mekanisme yang memaksa provinsi-provinsi untuk memperbarui rencana mereka. Tidak ada sanksi jika mereka tidak melakukannya. Instrumen yang dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi nasional dan realitas lokal tidak pernah diberi alat untuk melakukannya.

Namun, kegagalan ini lebih mendalam daripada sekadar dokumen yang sudah usang. Sebagaimana ditunjukkan oleh Setyowati dan Quist, kapasitas provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan transisi energi sangat bervariasi. Baik dalam hal keahlian teknis, sumber daya fiskal, maupun kemauan politik.

Hasilnya adalah ketidaksesuaian struktural: batas atas nasional yang ambisius bertumpu pada batas bawah subnasional yang dibangun berdasarkan standar yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan sudah usang selama puluhan tahun.

Mandat seragam yang diterapkan pada provinsi-provinsi yang heterogen tidak akan menghasilkan hasil yang seragam. Hal ini justru menimbulkan kelambanan di daerah dengan kapasitas rendah dan penolakan di daerah dengan kepentingan yang tinggi.

Ketergantungan fiskal ini nyata: batu bara menyumbang lebih dari 90% ekspor energi Indonesia. Provinsi-provinsi yang menambangnya pun bergantung pada royalti, sama seperti daerah lain yang bergantung pada pertanian.

Beberapa provinsi akan tetap melakukan transisi, terutama yang memiliki sumber daya terbarukan dan tidak memiliki cadangan batu bara yang perlu dilindungi. Namun, kebijakan nasional tidak dapat dinilai berdasarkan provinsi-provinsi yang akan tetap bergerak maju tanpa adanya kebijakan tersebut.

Alternatifnya adalah arsitektur yang terdiferensiasi. Indonesia telah mendesentralisasikan kebijakan kesehatan dan pendidikan, dengan menyadari bahwa kapasitas daerah berbeda-beda.

Kebijakan energi seharusnya mengikuti logika yang sama, meskipun dengan jaminan yang jelas terhadap fragmentasi regulasi. Begitu pun dengan kekurangan kapasitas yang kadang-kadang ditimbulkan oleh desentralisasi pasca-1998.

Pedoman nasional dapat mengklasifikasikan provinsi berdasarkan ketergantungan pada batu bara, potensi energi terbarukan, dan kekuatan fiskal. Ini dapat menggantikan target seragam dengan ekspektasi yang terdiferensiasi. Diferensiasi tanpa akuntabilitas berbahaya, tetapi keseragaman tanpa kapasitas hanyalah ilusi.

Kriteria klasifikasi yang transparan dan tinjauan berkala dapat mengelola risiko penyalahgunaan. Saluran pendapatan akan mengikuti: Pasal 83 Undang-Undang Energi mewajibkan pajak karbon, tetapi rancangan penyalurannya masih terbuka.

Provinsi yang bergantung pada batu bara dapat memanfaatkan pendapatan tersebut untuk diversifikasi ekonomi menjelang pengurangan bertahap. Daerah yang kaya akan sumber daya terbarukan dapat mengarahkan dana ke infrastruktur jaringan listrik. Pemerintah pusat menetapkan hasil emisi agregat. Jalur menuju hasil tersebut tetap berada di tangan daerah.

Dalam perbandingan dengan negara lain, Jerman menawarkan preseden yang parsial tetapi penuh pelajaran. Melalui Strukturstärkungsgesetz tahun 2019, Berlin mengalokasikan 40 miliar euro kepada negara bagian yang bergantung pada batu bara. North Rhine-Westphalia (NRW) menanggapi hal tersebut dengan mempercepat penghentian penggunaan batu bara menjadi tahun 2030, delapan tahun lebih awal dari batas waktu nasional.

Analogi ini memiliki batasan: Jerman adalah negara federal yang makmur, dan NRW memiliki alternatif yang beragam—sesuatu yang tidak dimiliki Kalimantan Timur. Namun, wawasan politik-ekonomi ini tetap berlaku. Dukungan fiskal yang ditargetkan untuk wilayah-wilayah penghasil batu bara tidak memperlambat transisi Jerman. Sebaliknya, hal itu justru mempercepatnya.

Mandat energi terbarukan yang berbeda-beda di setiap negara bagian di India menunjukkan bahwa prinsip ini juga berlaku dalam konteks negara berkembang. Gujarat dan Rajasthan berlomba-lomba mengembangkan tenaga surya, sementara Jharkhand tetap bergantung pada batu bara, sebuah pola yang mencerminkan geografi ketimpangan energi di Indonesia sendiri.

Indonesia tidak perlu meniru kedua mekanisme tersebut. Yang dibutuhkan adalah logika yang sama: sesuaikan kewajiban dengan kapasitas, sehingga kapasitas akan memenuhi kewajiban.

Namun, jendela waktu untuk merancang arsitektur tersebut sangat sempit. KEN baru disahkan beberapa bulan yang lalu. Peraturan pelaksanaannya, termasuk rancangan pajak karbon, ketentuan transisi yang adil, dan pedoman RUED yang direvisi, saat ini sedang disusun.

Jika dirumuskan sebagai satu paket terpadu, peraturan-peraturan ini dapat menghubungkan target nasional dengan anggaran provinsi serta mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Jika dirancang secara terpisah, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Pada akhirnya, KEN akan tetap seperti rencana energi Indonesia selama ini: sebuah dokumen yang dibaca secara seragam di Jakarta, tetapi diimplementasikan secara tidak merata di seluruh Nusantara.

Ambisi tersebut nyata. Yang masih kurang adalah sebuah kerangka kerja yang memberikan alternatif kredibel bagi provinsi-provinsi penghasil batu bara sebelum menuntut mereka meninggalkan satu-satunya sumber ekonomi yang mereka kenal.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, meminta pemerintah memastikan proses persetujuan blending atau pencampuran batu bara tidak menghambat kelancaran pasokan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menurut Kholid, proses persetujuan perlu dibuat cepat, transparan, dan memiliki standar waktu pelayanan yang jelas. Dengan begitu, penataan kegiatan blending tetap bisa berjalan tanpa mengganggu kebutuhan batu bara untuk pembangkit.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan proses persetujuan blending berlangsung cepat, transparan, dan memiliki standar waktu pelayanan yang jelas. Dengan demikian, tujuan memperbaiki tata kelola dapat tercapai tanpa mengorbankan kelancaran pasokan batubara, khususnya untuk pembangkit listrik,” kata Kholid kepada Warta Ekonomi, Selasa (30/6/2026).

Pemerintah sebelumnya mengatur kegiatan pencampuran batu bara melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2026. Aturan ini mengubah Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB serta pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menyisipkan Pasal 34A. Pasal itu mengatur bahwa pencampuran batu bara untuk memenuhi spesifikasi tertentu dapat dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas batu bara, atau PKP2B yang telah mendapatkan persetujuan RKAB, setelah memperoleh persetujuan Menteri ESDM.

Permohonan persetujuan pencampuran batu bara diajukan melalui sistem informasi. Pemohon wajib melampirkan sejumlah dokumen, antara lain persetujuan RKAB, kontrak pembelian batu bara pencampur, kontrak penjualan batu bara hasil pencampuran, hasil uji kualitas batu bara, serta simulasi spesifikasi sebelum dan sesudah pencampuran.

Kholid menilai, semangat dari Pasal 34A adalah memperbaiki tata kelola kegiatan blending batu bara. Ia menyebut pencampuran batu bara selama ini sudah lazim dilakukan pelaku usaha untuk memenuhi spesifikasi pembeli, termasuk kebutuhan PLTU.

“Menurut saya, semangat dari Pasal 34A adalah memperbaiki tata kelola kegiatan blending batubara. Selama ini blending merupakan praktik yang lazim dilakukan untuk memenuhi spesifikasi pembeli, termasuk kebutuhan PLTU,” ujarnya.

Menurut Kholid, fasilitas blending juga perlu terus didorong. Alasannya, cadangan batu bara Indonesia mayoritas berkalori rendah atau low rank, sedangkan kebutuhan pembangkit banyak berada pada batu bara berkalori menengah.

“Dalam hemat saya, perlu didorong pembangunan banyak fasilitas blending, mengingat cadangan batubara kita mayoritas low rank, sementara kebutuhan pembangkit paling banyak berkalori menengah. Ini dapat meningkatkan keandalan pasokan energi primer dan menjaga daya mampu netto pembangkit,” katanya.

Kholid berpandangan, pemberian izin kepada fasilitas blending akan lebih efektif dibandingkan persetujuan berbasis aktivitas. Menurut dia, persetujuan untuk setiap aktivitas berpotensi menambah proses administrasi dan berdampak pada fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar, termasuk pasokan ke PLTU.

“Jika izin diberikan kepada fasilitas blending, ini jauh lebih efektif dibanding persetujuan berbasis aktivitas yang berpotensi menambah proses administrasi dan berdampak pada fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar, termasuk pasokan ke PLTU,” tutur Kholid.

Meski demikian, Kholid tidak melihat regulasi tersebut sebagai faktor utama apabila terjadi gangguan pasokan batu bara ke PLTU. Menurutnya, pasokan batu bara dipengaruhi banyak faktor, mulai dari produksi tambang, cuaca, kondisi logistik, kapasitas hauling dan pelabuhan, hingga manajemen stok di sisi pemasok maupun PLN.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menilai aturan baru soal blending atau pencampuran batu bara tidak otomatis mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero)

Menurut Kholid, aturan tersebut lebih tepat dilihat sebagai upaya pemerintah membenahi tata kelola pencampuran batu bara. Ia mengatakan, praktik blending selama ini sudah umum dilakukan pelaku usaha untuk menyesuaikan kualitas batu bara dengan spesifikasi yang diminta pembeli.

“Menurut saya, semangat dari Pasal 34A adalah memperbaiki tata kelola kegiatan blending batubara. Selama ini blending merupakan praktik yang lazim dilakukan untuk memenuhi spesifikasi pembeli, termasuk kebutuhan PLTU,” kata Kholid kepada Warta Ekonomi, Selasa (30/6/2026).

Pemerintah sebelumnya memperketat ketentuan pencampuran batu bara melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2026. Aturan ini mengubah Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB serta pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Salah satu ketentuan baru yang disisipkan adalah Pasal 34A, yang mengatur bahwa pencampuran batu bara untuk memenuhi spesifikasi tertentu harus mendapat persetujuan Menteri ESDM.

Persetujuan tersebut berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas batu bara, serta PKP2B yang telah memiliki persetujuan RKAB.

Permohonan persetujuan pencampuran batu bara diajukan melalui sistem informasi. Pemohon wajib melampirkan sejumlah dokumen, antara lain persetujuan RKAB, kontrak pembelian batu bara pencampur, kontrak penjualan batu bara hasil pencampuran, hasil uji kualitas batu bara, serta simulasi spesifikasi sebelum dan sesudah pencampuran.

Kholid mengatakan, fasilitas blending tetap dibutuhkan karena karakteristik batu bara Indonesia tidak selalu sama dengan kebutuhan pengguna akhir. Ia menyebut mayoritas cadangan batu bara Indonesia merupakan batu bara berkalori rendah, sedangkan kebutuhan pembangkit banyak berada pada batu bara berkalori menengah.

“Perlu didorong pembangunan banyak fasilitas blending, mengingat cadangan batubara kita mayoritas low rank, sementara kebutuhan pembangkit paling banyak berkalori menengah. Ini dapat meningkatkan keandalan pasokan energi primer dan menjaga daya mampu netto pembangkit,” ujarnya.

Kholid berpandangan, pemberian izin kepada fasilitas blending akan lebih efektif dibandingkan mekanisme persetujuan berbasis aktivitas. Menurut dia, skema berbasis aktivitas berpotensi menambah proses administrasi dan mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Ia menilai fleksibilitas tersebut penting karena kebutuhan spesifikasi batu bara dapat berubah mengikuti kontrak, ketersediaan pasokan, dan kondisi operasional pembangkit. Karena itu, proses persetujuan perlu dibuat cepat, transparan, dan memiliki standar waktu pelayanan yang jelas.

Kholid juga menegaskan, aturan blending bukan faktor utama apabila terjadi gangguan pasokan batu bara ke pembangkit. Menurutnya, pasokan batu bara lebih banyak dipengaruhi produksi tambang, cuaca, logistik, kapasitas hauling dan pelabuhan, serta manajemen stok di sisi pemasok maupun PLN.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan proses persetujuan blending berlangsung cepat, transparan, dan memiliki standar waktu pelayanan yang jelas. Dengan demikian, tujuan memperbaiki tata kelola dapat tercapai tanpa mengorbankan kelancaran pasokan batubara, khususnya untuk pembangkit listrik,” tutup Kholid.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan emisi karbon Amerika Serikat (AS) di angka 3,2% pada 2025 menjadi yang tertinggi di antara negara-negara berekonomi besar dunia. Lonjakan tersebut juga empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan emisi China secara absolut berdasarkan Statistical Review of World Energy edisi ke-75 yang dirilis Energy Institute bekerja sama dengan Ember, Kearney, dan KPMG.

Dalam laporan yang dirilis pada Selasa (30/6/2026) tersebut, emisi karbon yang dihasilkan China hanya naik 0,3% secara tahunan, sementara India tumbuh 0,9%. Kedua angka ini masih berada di bawah kenaikan rata-rata global sebesar 1,1%.

Total emisi yang dihasilkan dari sektor energi menembus 35,80 miliar ton setara karbon dioksida (CO₂e) sepanjang 2025, bertambah sekitar 310 juta ton dari 35,49 miliar ton pada tahun sebelumnya. AS menjadi kontributor terbesar dari kenaikan volume emisi ini, yakni hampir sepertiganya di angka 129,5 juta ton CO₂e.

Lonjakan emisi di AS terutama dipicu oleh kenaikan pembangkitan listrik berbasis batu bara sebesar 13%. Tren tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah kawasan lain yang justru mempercepat transisi menuju energi bersih.

Energy Institute mencatat arah transisi energi global kini makin terfragmentasi. China membukukan rekor baru pembangkitan listrik tenaga angin dan surya dengan total pasokan yang melampaui gabungan seluruh negara lain, sementara pembangkitan listrik berbasis batu bara terus menurun.

India juga mencatat penurunan pembangkitan batu bara, minyak, dan gas secara bersamaan, diiringi lonjakan pembangkitan energi terbarukan hampir 24%.

Di Eropa, pembangkitan energi terbarukan tumbuh 7%, meski peningkatannya tertahan oleh melemahnya pembangkitan listrik tenaga air dan sedikit penurunan produksi listrik tenaga angin. Inggris menjadi pengecualian dengan lonjakan pembangkitan listrik tenaga surya sebesar 37%.

Sebaliknya, di AS pembangkitan listrik tenaga surya meningkat 28%, sedangkan pembangkitan listrik tenaga angin hanya tumbuh 3%. Pada saat yang sama, pembangkitan listrik berbasis batu bara melonjak 13% dan menjadi faktor utama peningkatan emisi karbon negara tersebut.

Dari sisi produksi energi, kawasan Amerika kini menghasilkan minyak sekitar 20% lebih banyak dibandingkan Timur Tengah. Produksi minyak dan gas AS meningkat 4% sepanjang 2025, membalikkan kondisi dua dekade lalu ketika produksi Timur Tengah masih sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan kawasan Amerika.

Laporan tersebut juga mencatat produksi minyak Amerika tumbuh 4,8% sehingga membantu meredam dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Secara keseluruhan, permintaan energi dunia meningkat 1,7% pada 2025. Seluruh sumber energi utama kembali mencatat rekor konsumsi tertinggi untuk tahun kedua berturut-turut.

Meski demikian, efisiensi energi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tetap berada di level 2%, jauh di bawah target peningkatan efisiensi tahunan sebesar 4% yang disepakati dalam COP28.

Di tengah kenaikan permintaan energi, energi terbarukan untuk pertama kalinya menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan total pasokan energi (total energy supply/TES) di luar periode resesi. Energi surya menyumbang sekitar 71% dari pertumbuhan tersebut.

Secara global, pembangkitan listrik tenaga surya meningkat 30%, sementara kapasitas penyimpanan energi berbasis baterai melonjak 66%, menjadikannya teknologi energi bersih dengan pertumbuhan tercepat.

Permintaan listrik dunia juga tumbuh 3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pasokan energi secara keseluruhan. Kenaikan tersebut didorong meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, pusat data (data center), dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Untuk pertama kalinya, seluruh tambahan permintaan listrik global dipenuhi oleh sumber energi rendah karbon. Energi terbarukan dan tenaga air bahkan melampaui batu bara sebagai sumber pembangkitan listrik terbesar, sementara pembangkitan berbasis bahan bakar fosil secara keseluruhan mengalami penurunan.

China mencatat pertumbuhan konsumsi listrik tercepat di antara negara-negara ekonomi besar, yakni di atas 5%, dengan tambahan konsumsi listrik yang setara total penggunaan listrik Jerman selama satu tahun. Sementara itu, permintaan listrik AS tumbuh 3%, sejalan dengan rata-rata global.

Laporan tersebut juga untuk pertama kalinya mencatat konsumsi listrik pusat data dunia yang mencapai 788 terawatt hour (TWh) pada 2025, dengan sekitar 40% di antaranya berasal dari AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten produsen dan eksportir batu bara termal, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), mengumumkan telah menyelesaikan divestasi kepemilikan saham sebesar 3,03 persen di PT Citra Palu Mineral (CPM).

Divestasi tersebut dilakukan dengan nilai transaksi sebesar 9.056.800 dollar AS atau setara Rp 151,99 miliar. Aksi korporasi ini merupakan bagian strategi transisi dan diversifikasi usaha perseroan.

Dalam transaksi tersebut, BUMI menjual 24.999 saham Seri A dan 927.236 saham Seri C Citra Palu Mineral kepada anak usahanya, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

Manajemen menyebut transaksi tersebut mencerminkan arah strategi perseroan yang kini semakin berfokus pada aset-aset yang memiliki kepentingan pengendali dalam jangka dekat.

“Transaksi ini mencerminkan arah strategi Bumi Resources yang kini semakin berfokus pada aset-aset jangka dekat dengan kepentingan pengendali,” tulis manajemen dari dokumen yang diterima Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Melalui divestasi, BUMI dapat mengalokasikan kembali modalnya untuk mendukung berbagai inisiatif pertumbuhan yang sejalan dengan agenda diversifikasi perusahaan.

Meski melepas kepemilikan langsung di CPM, perseroan tetap memiliki eksposur tidak langsung terhadap kinerja perusahaan tersebut melalui kepemilikan sahamnya di BRMS.

“Perseroan tetap memiliki eksposur tidak langsung terhadap kinerja CPM melalui kepemilikan sahamnya di BRMS,” lanjut manajemen.

BUMI merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara dan minyak bumi. Kegiatan usahanya mencakup penambangan, pengolahan, hingga pemasaran batu bara dan minyak bumi, dengan pusat operasi utama berada di Kalimantan Timur.

Selain di Kalimantan Timur melalui Kaltim Prima Coal, BUMI juga memiliki portofolio aset yang tersebar di berbagai wilayah.

Perseroan memiliki operasi di Sumatera Utara melalui Dairi Prima Mineral, Sumatera Selatan melalui Pendopo Energi Batubara, Sulawesi melalui Gorontalo Minerals dan Citra Palu Minerals, Kalimantan Selatan melalui Arutmin Indonesia, serta memiliki aset migas di Republik Yaman melalui Gallo Oil.

Dengan portofolio yang tersebar di berbagai wilayah dan komoditas, BUMI menjalankan strategi diversifikasi bisnis tidak hanya pada sektor batu bara, tetapi juga mineral dan minyak bumi melalui sejumlah entitas anak usahanya.

Di sisi perdagangan saham, BUMI bergerak mendatar pada perdagangan Senin. Saham ditutup stagnan di Rp 141, sama dengan harga penutupan sebelumnya, setelah sempat bergerak dalam rentang Rp 139-145.

Pada awal perdagangan, BUMI sempat menguat hingga menyentuh level tertinggi Rp 145. Namun, tekanan jual membuat harga berangsur melemah dan sempat menyentuh area terendah Rp 139. Menjelang penutupan, saham kembali bergerak ke posisi Rp 141, sehingga ditutup tanpa perubahan dibandingkan hari sebelumnya.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang