Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia lebih dulu menjalankan kebijakan efisiensi anggaran sebelum langkah serupa dianut oleh Amerika Serikat melalui Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE).

Dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) sore waktu setempat, Presiden Prabowo mengatakan efisiensi yang ini berhasil menghemat 18 miliar dolar AS dalam tiga bulan.

Penghematan tersebut berasal dari pemangkasan proyek-proyek tidak produktif, inefisiensi belanja, hingga pembatalan berbagai seremoni, serta perjalanan dinas luar negeri yang dinilai tidak mendesak.

"Mungkin mirip dengan yang diupayakan di Amerika Serikat melalui Department of Government Efficiency. Tapi saya memulainya beberapa bulan lebih awal," kata Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, salah satu sumber pemborosan yang dipangkas adalah anggaran seremoni di kementerian, pemerintah daerah, hingga berbagai peringatan hari jadi.

Ia menilai perayaan cukup dilakukan secara sederhana di lingkungan kantor saja tanpa membebani anggaran negara.

Selain itu, pemerintah juga mengurangi perjalanan dinas luar negeri yang nilainya mencapai miliaran dolar AS setiap tahun. Studi banding dan kunjungan yang tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan mendesak pembangunan juga dipangkas.

Presiden Prabowo menegaskan dana hasil efisiensi tersebut tidak diendapkan, melainkan direalokasikan untuk program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Negara mengatakan, tanpa langkah efisiensi ketat, anggaran tersebut berpotensi menguap dan menjadi bagian dari praktik korupsi atau belanja tidak efektif. Oleh karena itu, realokasi anggaran menjadi pilihan strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi persoalan stunting.

Dengan dana efisiensi, pemerintah telah berhasil memberi makan gratis kepada lebih dari 60 juta penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta orang lanjut usia (lansia).

Saat ini juga sudah terdapat 23.000 dapur MBG yang beroperasi di berbagai desa. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, terutama ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak berpenghasilan.

Program ini juga menciptakan efek berganda di sektor pertanian dan peternakan. Setiap dapur membutuhkan pasokan telur, ayam, sayuran, dan bahan pangan lainnya, sehingga memberi kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal.

"Dana yang berhasil saya selamatkan itulah, yang saya alokasikan ulang untuk program-program prioritas. Saya dituduh boros dan lain-lain. Tidak, ini adalah realokasi sumber daya," pungkasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyatakan tidak akan menyalurkan tunjangan pangan di bawah Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) bulan depan. Keputusan ini muncul di tengah penutupan (shutdown) pemerintah federal yang memasuki hari ke-25.

"Intinya, sumber daya telah habis. Saat ini, tidak akan ada tunjangan yang dikeluarkan pada 1 November," kata USDA dalam pernyataan di situs resminya, dikutip Senin (27/10/2025).

Program SNAP merupakan salah satu bantuan sosial terbesar di AS dan menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 41 juta warga. Di beberapa negara bagian seperti New Mexico, ketergantungan pada tunjangan ini mencapai 21% dari total populasi, menurut data USDA.

Penghentian ini berpotensi memperparah dampak sosial akibat macetnya pembahasan anggaran di Kongres, di mana Partai Republik dan Demokrat masih berselisih soal mekanisme pendanaan dan pembukaan kembali pemerintahan.

Sebelumnya, lebih dari 200 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat telah meminta USDA untuk menggunakan cadangan darurat guna menyalurkan bantuan bulan November. Namun, menurut memo internal yang dilihat Reuters, USDA menyatakan tidak akan menggunakan dana tersebut.

Langkah ini memicu reaksi keras dari sejumlah pejabat negara bagian. Gubernur Louisiana dan Virginia bahkan telah mengumumkan keadaan darurat guna menyiapkan dana lokal untuk membantu warga yang berpotensi kehilangan akses pangan.

"Kami tidak bisa menunggu Kongres berdebat sementara keluarga di negara bagian kami kelaparan," ujar Gubernur Virginia Glenn Youngkin dalam pernyataan terpisah.

Krisis ini menambah tekanan bagi pemerintah AS untuk segera mengakhiri penutupan yang telah menunda layanan publik, menahan gaji pegawai federal, dan kini mengancam jaring pengaman sosial bagi jutaan warga berpenghasilan rendah.