Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI mendadak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membahas temuan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk udang milik PT Bahari Makmur Sejati (BMS) di Cikande, Banten, yang belakangan jadi sorotan publik.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy, serta Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta. Turut hadir pula Satuan Tugas (Satgas) Cs-137.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan, Komisi VII DPR RI memiliki tugas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk memastikan keamanan lingkungan industri. Ia menyebut, rapat ini digelar sebagai respons atas mencuatnya kasus kontaminasi zat radioaktif Cs-137 di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten.

"Pada hari ini, Senin 10 November 2025, Komisi VII DPR RI menyelenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen KPAII dan Dirjen ILMATE serta Satgas Cs-137 dengan agenda pembahasan dampak kontaminasi radioaktif Cs-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten," ujar Evita saat membuka rapat.

Menurut Evita, perhatian publik terhadap kasus ini sangat besar. Ia menyebutkan, selain mencoreng citra produk ekspor Indonesia, kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

"Tugas Komisi di bidang pengawasan diantaranya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Komisi VII DPR RI memberikan perhatian khusus atas mencuatnya kasus kontaminasi zat radioaktif Cesium 137 di kawasan industri modern Cikande, Banten. Kan rame nih Pak Dirjen ya, kita lihat di media. Jadi kita ingin mendengar langsung dari Kementerian Perindustrian pada siang hari ini," katanya.

Evita menilai peristiwa ini bukan hanya masalah teknis industri, melainkan juga menyangkut kredibilitas dan keselamatan nasional. Ia meminta agar seluruh pemangku kepentingan hadir memberikan penjelasan komprehensif dan transparan, termasuk soal asal-usul kontaminasi dan langkah mitigasi yang sudah dilakukan.

"Peristiwa ini tidak hanya mencoreng citra produk ekspor kita di pasar global, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan," ujarnya.

"Kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan mengenai kronologi temuan, identifikasi sumber kontaminasi yang diduga kuat berasal dari impor scrap metal, serta langkah-langkah mitigasi dan dekontaminasi yang telah dilakukan, khususnya di lokasi-lokasi yang telah terdeteksi paparan," lanjut Evita.

Ia juga menyinggung informasi yang beredar di publik terkait evakuasi warga di sekitar lokasi pabrik. Evita mengatakan, Komisi VII DPR RI ingin tahu bagaimana tindak lanjut terhadap wilayah yang terdampak dan sejauh mana proses dekontaminasi berjalan.

"Kalau di berita kan kita sudah baca, sudah diungsikan yang penduduk sekitarnya dan lain-lain ya, tapi apa yang akan kita lakukan dengan wilayah tersebut," katanya.

Menurut Evita, rapat ini penting untuk memastikan koordinasi antar lembaga berjalan dengan baik, dan kelemahan sistem pengawasan bahan baku impor berisiko tinggi bisa segera diperbaiki.

"Komisi VII DPR RI memandang penting RDP ini sebagai upaya pembinaan industri dan lingkungan keamanan di kawasan industri. Kami membutuhkan klarifikasi rinci mengenai sejauh mana koordinasi antara institusi yang telah berjalan dan apa sih kendala yang dihadapi dalam proses dekontaminasi," tegasnya.

Ia menambahkan, Komisi VII DPR RI juga menunggu rencana aksi konkret dari pemerintah dan Satgas untuk memperkuat sistem pengawasan impor bahan baku, agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Lebih dari itu kami tentu juga akan mendengar rencana aksi konkret dari Kementerian Perindustrian dan Satgas Cs-137 untuk mempercepat pengawasan terhadap bahan baku impor beresiko tinggi. Kita harus memastikan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan ini tidak terulang kembali, sekaligus memberikan kepastian kepada para pelaku industri terutama di sektor makanan laut beku agar mereka dapat memulihkan kepercayaan pasar global," ucapnya.

Evita berharap, RDP ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki celah regulasi dan memulihkan kepercayaan pasar terhadap produk ekspor Indonesia.

"Kami berharap RDP ini nantinya dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat untuk menutup celah-celah regulasi yang ada, demi perlindungan bangsa dan pemulihan reputasi Indonesia di industri nasional kita," pungkasnya.