Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Forest Stewardship Council (FSC) memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat jangka panjang yang diberikan hutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama itu mencakup peningkatan integrasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia dan sertifikasi FSC.

Ia mengatakan, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola kehutanan, serta memperluas peluang pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pendekatan nasional dan internasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha berbasis kehutanan,” kata Laksmi.

Ditjen PHL dan FSC memperkuat tata kelola kehutanan di Indonesia melalui pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC.

Audit gabungan memungkinkan dua atau lebih sistem pengelolaan dinilai secara bersamaan oleh satu tim auditor dalam satu proses audit, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya serta menghindari duplikasi proses, tanpa mengurangi kredibilitas maupun integritas masing-masing sistem sertifikasi.

Ia menjelaskan, ruang lingkup MoU ini mencakup pengembangan mekanisme audit gabungan mulai dari hutan hingga eksportir dan importir, peningkatan kinerja pengelolaan hutan, penyelarasan remedy framework dalam rangka pencapaian target Forestry and Other Land Use/FOLU Net Sink 2030.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring dan promosi pengelolaan hutan berkelanjutan, pertukaran data dan informasi pasar, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia yang memenuhi standar SVLK dan FSC.

“Kami berharap pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC dapat mendorong peningkatan tata kelola kehutanan serta memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk-produk hasil hutan Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi para pengelola hutan lestari di Indonesia,” ujar Laksmi.

Sementara itu, Direktur Jenderal FSC International Subhra Bhattacharjee menegaskan kemitraan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen global FSC untuk menunjukkan nilai dan manfaat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

“Melalui pengembangan mekanisme audit gabungan SVLK-FSC, kami menyelaraskan berbagai upaya yang ada sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha kehutanan Indonesia untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional,” kata Subhra.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah mobilitas Jakarta yang nyaris tak pernah berhenti, pantauan indeks kualitas udara melalui gawai maupun layar informasi di berbagai fasilitas publik kini menjadi pemandangan yang semakin akrab

Di balik angka-angka real-time yang terus bergerak itu, tersimpan pergeseran besar karena isu lingkungan kini telah bertransformasi menjadi salah satu poros utama pembangunan nasional.

Melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, Indonesia berkomitmen memangkas emisi secara mandiri sebesar 31,89 persen dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Angka ini telah menjelma menjadi cetak biru taktis yang secara fundamental menata ulang lanskap ekonomi masa depan.

Poros utama dari kepemimpinan hijau ini dibuktikan secara konkret melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan dalam kerangka Indonesia'sFOLU Net Sink 2030. Melalui rencana strategis ini, Indonesia menargetkan sektor hutan dan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) sudah mampu menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Peran sektor ini sangat strategis karena diproyeksikan menanggung sekitar 60 persen dari total upaya mitigasi nasional dengan target penurunan emisi mencapai 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Target tersebut bukan sekadar ambisi di atas kertas. Berdasarkan capaian 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi hingga 875,7 juta ton karbon dioksida ekuivalen, atau sekitar 42 persen dari proyeksi awal nasional.

Keberhasilan itu didorong oleh restorasi ekosistem gambut dan mangrove dalam skala besar yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pemulihan ekosistem tropis dunia.

Komitmen di tingkat kebijakan ini menemukan bukti kuatnya saat menengok situasi di lapangan. Melalui pengetatan pengawasan di sektor kehutanan, angka deforestasi nasional berhasil ditekan hingga 23,01 persen, mengembalikan lahan seluas puluhan ribu hektare ke fungsi alaminya.

Realitas tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai kesiapan Indonesia memimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global. sekaligus mengawal transisi dari ambisi menuju implementasi nyata.

Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan tata kelola kehutanan, penegakan hukum tanpa kompromi, serta pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Indonesia ingin memimpin transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui solusi berbasis alam yang kredibel sekaligus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan ekologis tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang dapat diukur hasilnya.

Upaya menjaga hutan pun berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 33 ribu hektare sebagai bentuk perluasan akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari.

Kebijakan ini berhasil membalik cara pandang lama yang sering kali menjauhkan warga lokal dari ruang hidupnya demi alasan konservasi. Melalui pendekatan baru, masyarakat justru dirangkul menjadi aktor utama yang diberi hak sekaligus tanggung jawab menjaga hutan sembari memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Ketika warga mulai memetik nilai ekonomi dari budi daya madu, kopi agroforestri, hingga pengelolaan ekowisata, cara pandang mereka terhadap hutan pun ikut berubah total.

Pohon-pohon tidak lagi dilihat sebagai kayu gelondongan yang siap ditebang untuk uang cepat, melainkan sebagai aset masa depan yang harus dijaga bersama karena memberikan penghidupan jangka panjang.

Di sinilah roda ekonomi ramah lingkungan di tingkat desa mulai berputar, membuktikan bahwa kelestarian alam bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bursa karbon

Sebagai wujud kedaulatan finansial di sektor pembiayaan inovatif, Indonesia juga tidak lagi menunggu uluran dana global yang kerap berjalan lambat dan bersyarat rumit.

Pemerintah menumbuhkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai infrastruktur mandiri guna memobilisasi modal hijau global dari posisi tawar lebih setara. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, bursa karbon nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir April 2026, nilai transaksi akumulatifnya mencapai Rp93,75 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh volume perdagangan sebesar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen dengan partisipasi 155 perusahaan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

Namun, keberhasilan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh besarnya transaksi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap kualitas datanya. Seperti halnya pasar saham yang bergantung pada kredibilitas laporan keuangan perusahaan, pasar karbon hanya akan dipercaya apabila setiap kredit karbon memiliki integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim agar selaras dengan ketentuan Pasal 6 Paris Agreement. Melalui sistem tersebut, setiap kredit karbon dapat ditelusuri, memiliki standar kualitas yang jelas, serta terhindar dari risiko penghitungan ganda.

Di level diplomasi global, Indonesia kini memosisikan diri sebagai negara jangkar yang ikut membentuk arah kebijakan dunia. Dalam berbagai forum multilateral, Jakarta dengan tegas mengubah paradigma hubungan internasional.

Indonesia tidak lagi hadir sebagai pemohon bantuan iklim yang pasif, melainkan melangkah maju sebagai penyedia solusi global utama berbasis hutan.

Narasi baru ini menawarkan sudut pandang esensial bahwa hutan tropis nusantara adalah infrastruktur iklim global yang vital, mirip dengan fungsi stabilitas yang disediakan oleh sistem perbankan pusat terhadap ekonomi dunia.

Melalui posisi tawar yang kuat ini, kompensasi finansial internasional atas perlindungan hutan dipandang sebagai investasi wajib demi menjaga stabilitas seluruh aset ekonomi di atas biosfer bumi, sekaligus menegaskan kepemimpinan hijau Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekologis.

Tantangan di sektor industri domestik, terutama kebutuhan energi masif untuk hilirisasi mineral seperti nikel, kini tidak lagi dipandang sebagai hambatan ekologis, melainkan sebagai ruang lompatan teknologi.

Kondisi ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk melahirkan standar industri baru melalui integrasi kebijakan dekarbonisasi industri berat yang berjalan selaras dengan target sektor kehutanan.

Dengan menerapkan pengawasan rantai pasok yang ketat serta mempercepat peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive, Indonesia berpeluang besar memimpin pasar masa depan sebagai produsen utama komoditas hijau dunia.

Apabila langkah itu berjalan konsisten, produk hilirisasi Indonesia akan memiliki nilai tambah di pasar internasional karena diproduksi menggunakan energi yang lebih bersih serta didukung jaminan bebas deforestasi.

Membangun gerakan iklim dunia pada dasarnya bukan lagi sekadar urusan "bangga-banggaan" karena punya hutan luas atau hebat dalam menyusun target di atas kertas. Pengakuan internasional akan terbangun secara alami seiring dengan makin solidnya harmonisasi kebijakan dari pusat hingga ke tingkat tapak.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Indonesia memiliki modal alam yang berlimpah dan komitmen politik yang kuat untuk menjadi jangkar utama transisi iklim global. Legitimasi kepemimpinan tersebut akan makin kokoh saat visi hijau di panggung global mampu diterjemahkan penuh menjadi akselerasi transisi bersih pada seluruh sektor industri domestik.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme/UNEP) resmi menandatangani Pengaturan Pelaksanaan (Implementing Arrangement/IA) tentang proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan, dokumen IA tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) pada tahun 2024 mengenai kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang erat dan konstruktif antara kedua pihak selama proses penyusunan Implementing Arrangement tersebut. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat implementasi REDD+,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih jauh, Kementerian Kehutanan menilai kemitraan dengan UNEP ini pun sejalan dengan komitmen dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta Nationally Determined Contribution (NDC).

“Ke depan, kerja sama kedua pihak diharapkan semakin memperkuat upaya bersama dalam mendorong aksi iklim berintegritas tinggi, tata kelola kehutanan berkelanjutan, dan pembangunan ketahanan jangka panjang,” kata Ristianto.

Sementara itu Director of the Climate Change Division UNEP Martin Krause menyatakan hutan merupakan salah satu solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus, mulai dari penyimpanan karbon, perlindungan masyarakat dan keanekaragaman hayati, hingga penguatan kehutanan.

Melalui kerja sama ini, Krause berharap kedua pihak akan memperkuat kolaborasi dalam sejumlah bidang strategis, antara lain dukungan teknis dalam mobilisasi pendanaan berbasis hasil (results-based financing) untuk proyek REDD+, dan penguatan kesiapan pasar karbon dan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris (Paris Agreement).

Lebih lanjut, ia berharap Indonesia dan UNEP dapat mempererat hubungan dalam pengembangan perhutanan sosial dan usaha berbasis masyarakat, peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap upaya mitigasi gas rumah kaca, serta penguatan safeguards dan implementasi berbasis pengetahuan di tingkat nasional maupun subnasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong aksi nyata pengelolaan hutan global dalam Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP) All-Member Meeting yang berlangsung di Nairobi, Kenya, pada 3-5 Maret 2026.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa forum FCLP menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan. Indonesia memiliki pengalaman penting dalam pengelolaan hutan tropis, termasuk melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030, yang dapat menjadi kontribusi bagi kerja sama global,” ujar Haruni.

Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh 34 dari 38 negara anggota FCLP, serta Indonesia dan Brasil yang diundang sebagai observer untuk memberikan perspektif negara-negara Global South.

Lebih lanjut, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi menambahkan bahwa partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

“Indonesia terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan. Pengalaman ini penting untuk dibagikan dalam forum global seperti FCLP,” kata Ristianto.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti potensi pengembangan konstruksi hijau berbasis kayu berkelanjutan, serta pentingnya harmonisasi standar, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi antarnegara untuk mendorong ekonomi rendah karbon berbasis kehutanan.

“Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan internasional untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar Ristianto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Norwegia Asmund Aukrust di Jakarta, belum lama ini. Kedua belah pihak resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) Periode Keempat. Program ini merupakan kelanjutan dari Small Grant Periode Ketiga yang diluncurkan pada Agustus 2025.

“Hari ini, dengan bangga bersama Minister Asmund Aukrust, saya meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan yang telah memasuki periode keempat,” ujar Raja Juli.

Small Grant merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil). Dana disalurkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Raja mengungkapkan tantangan perubahan iklim dan pemanasan global itu nyata. Waktu yang ada pun sangat terbatas untuk melakukan mitigasi, sehingga kerja sama seperti ini harus terus diperkuat.

Hingga tiga periode pelaksanaan, program ini telah menyalurkan dana sebesar Rp19,31 miliar kepada 561 kelompok masyarakat, dengan total 31.512 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Program Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan dikembangkan sebagai instrumen pendanaan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam upaya pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan iklim.

Penerima manfaat mencakup berbagai kelompok masyarakat sipil, mulai dari generasi muda, kelompok perhutanan sosial, hingga pegiat konservasi dan pelestarian alam.

Menteri Asmund Aukrust mengapresiasi komitmen Indonesia melibatkan masyarakat dalam aksi iklim. Perubahan iklim adalah krisis paling global yang kita hadapi.

"Tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikannya sendiri. Karena itu, kemitraan antara Norwegia dan Indonesia menjadi sangat penting.” ujarnya.

Sejauh ini, Norwegia telah berkontribusi sebesar 216 juta dolar AS atas capaian luar biasa Indonesia dalam menurunkan deforestasi. Ini menunjukkan komitmen bersama yang nyata.

Menteri Asmund Aukrust mengatakan program small grant fase keempat ini juga bukti bahwa dukungan harus sampai kepada masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan.

“Kami sangat bangga dengan kemitraan dan persahabatan yang terjalin dengan Indonesia. Kami datang untuk mendengarkan, belajar, dan menegaskan bahwa kita berada dalam perjuangan ini bersama-sama,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya reformasi tata kelola kehutanan demi keberlanjutan di sektor ekologi dan ekonomi Indonesia yang berjalan berdampingan.

“Saya selalu bicara tentang forest governance. (Dengan) pengelolaan kehutanan yang lebih baik, sehingga daya dukung dan tampung hutan kita menjadi lebih baik, sehingga pada akhirnya nanti kita dapat mencegah bencana yang terjadi (beberapa waktu lalu di Sumatera),” kata Menhut di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan transparan tak hanya sangat vital demi perputaran roda ekonomi masyarakat sekitar, tapi juga sebagai upaya pencegahan bencana.

“Tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tapi juga di tempat-tempat lain, di mana harus ada keseimbangan antara pembangunan dan ekologis, antara development dan environment. Menjaga keseimbangan itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Raja Antoni.

Lebih lanjut, Menhut menilai diperlukan upaya yang sangat keras dari para pemangku kepentingan untuk memastikan tata kelola kehutanan berjalan dengan lebih baik dan berkesinambungan.

“Arah kami jelas, yaitu memperbaiki tata kelola, memperkuat transparansi, dan menunjukkan hasil. Pekerjaan ini belum selesai,” kata Menhut.

“Reformasi kehutanan ini sangat menantang, dan membutuhkan penyempurnaan terus-menerus. Namun, Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan standar dengan konsisten dan berintegritas,” ujarnya menambahkan.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenhut, adalah menjalin kemitraan strategis di tingkat nasional dan global.

Menhut mencontohkan program Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP 5) yang baru saja diteken bersama Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris, sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional serta komitmen internasional, yang direfleksikan oleh ambisi untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.

FOLU net sink adalah kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya.

Pada 2029, MFP 5 menargetkan terbentuknya sistem pengelolaan hutan yang lebih kuat dan semakin dipercaya serta diterapkan secara konsisten di lapangan.

“Dengan demikian, produk hasil hutan Indonesia yang berkelanjutan diharapkan mampu bersaing di pasar global dengan kredibilitas yang tinggi, sekaligus mendukung prioritas nasional di bidang iklim dan keanekaragaman hayati sebagaimana diamanatkan dalam Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” kata Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris memperkuat upaya pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan, sekaligus mendukung aksi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pertumbuhan yang inklusif melalui Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP 5) di Jakarta, Senin.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kerja sama dengan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ini menegaskan kemitraan jangka panjang antara kedua negara yang terus berkembang sejak fase pertama pada tahun 2000 untuk menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.

“Di mana kemajuan harus dapat dilihat hasilnya, reformasi tata kelola merupakan pekerjaan yang kompleks, dan perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Menhut.

Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya global menghadapi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, mengingat luas kawasan hutan serta kontribusinya terhadap penurunan emisi pada sektor Forest and Other Land Use (FOLU).

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, terus memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional serta komitmen internasional, yang direfleksikan oleh ambisi untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menyoroti komitmen bersama untuk kemajuan pembangunan dan kelestarian.

“Investor, konsumen, dan pemerintah membutuhkan kredibilitas dan konsistensi. MFP5 mendukung Indonesia dalam memperkuat fondasi kepercayaan yaitu tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Inggris tetap berkomitmen karena Indonesia serius melakukan perbaikan dan menunjukkan kemajuan,” katanya.

MFP5 mendapatkan arahan dan diawasi oleh Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan dari kedua pemerintah serta para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

PSC memberikan arah strategis dan tata kelola untuk memastikan program tetap relevan, berbasis bukti, dan berfokus pada dampak.

MFP5 mengintegrasikan dua pilar kerja yang saling melengkapi ke dalam satu upaya terpadu untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan berkelanjutan Indonesia, dari kebijakan ke pelaksanaan, dan dari pelaksanaan ke kepercayaan pasar.

Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, proses tata kelola yang lebih transparan dan inklusif, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas termasuk SVLK+, perluasan penerapan multi usaha kehutanan, perluasan akses pasar, serta penguatan perwakilan Indonesia dalam berhubungan dengan mitra perdagangan utama dan dalam berbagai forum multilateral.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah terus memperkuat perlindungan hutan, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang pendanaan implementasi skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) berbasis kinerja di daerah.

“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi prasyarat utama,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adapun peluang pendanaan oleh Kemenhut adalah melalui skema ART-TREES, yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan menjunjung integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional.

Skema ini dinilai dapat mendukung percepatan FOLU Net Sink 2030, Nationally Determined Contribution (NDC)sektor kehutanan, serta penguatan tata kelola kehutanan.

Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa sektor kehutanan memegang peran kunci dalam pencapaian target NDC melalui pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. Implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target tersebut.

Ia juga mengapresiasi komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing sebagai fondasi utama keberhasilan Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim global.

“Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah terus memperkuat perlindungan hutan, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan sistem data dan pemantauan, serta memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan Kemenhut pada Oktober 2025, Indonesia melalui implementasi skema REDD+ berhasil menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, serta memperoleh pengakuan internasional berupa Result-Based Payment (RBP) dengan total komitmen senilai 499,8 juta dolar AS, di mana 340,7 juta dolar AS telah disalurkan.

Jumlah ini mencakup dukungan dari Green Climate Fund (GCF) melalui United Nations Development Programme (UNDP) sebagai Accredited Entity, dengan total alokasi sebesar 103,8 juta dolar AS.

Capaian ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memenuhi Perjanjian Paris sekaligus membuktikan bahwa tata kelola transparan, berbasis bukti, dan kolaboratif dapat melahirkan solusi iklim yang berkelanjutan.

Dengan luas tutupan hutan mencapai 95,5 juta hektare, yang merupakan terbesar ketiga di dunia, Indonesia pun bertekad mewujudkan target FOLU Net Sink 2030, di mana serapan karbon akan lebih besar daripada emisi yang dilepaskan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025