Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai rencana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama kelas menengah.

Faisal menuturkan bahwa kalau harga minyak mentah dunia sekarang sekitar US$70-an per barel, bahkan minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) itu sudah US$68 per barel.

"Mestinya (harga BBM non-subsidi) turun, dan ini juga akan membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat konsumen di Indonesia terutama kaitannya dengan penurunan kelas menengah misalnya," dikutip dari Antara, Sabtu (27/6/2026).

Dia menjelaskan harga BBM non-subsidi itu pada dasarnya memang bersifat floating, jadi mengikuti harga minyak mentah internasional.

Menurutnya, berbeda dengan BBM bersubsidi yang di mana itu ada subsidi pemerintah, sehingga untuk penentuan harganya apakah pada saat harga minyak mentah naik atau turun di internasional, maka itu bergantung pada kebijakan pemerintah.

"Jangan berlama-lama, jadi semestinya juga dalam waktu dekat (harga BBM non-subsidi) itu sudah bisa diturunkan semestinya, karena pada dasarnya dia floating, jadi harus diturunkan, apalagi kalau kemudian nanti stabil artinya stabil terus di kisaran 70 dolar AS per barel maka sudah waktunya untuk diturunkan," kata Faisal.

Sebagai informasi, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan juga ikut menyampaikan masukan strategis kepada jajaran direksi agar segera mempersiapkan eksekusi penurunan harga BBM nonsubsidi secara bertahap mulai awal bulan Juli 2026.

Hal ini menyusul tren harga minyak mentah (crude) dunia yang menunjukkan penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak dunia melonjak pada Senin (1/6/2026) menyusul indikasi bahwa perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS) mengalami kebuntuan.

Melansir New York Times, Selasa (2/6/2026), harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan harga minyak internasional naik lebih dari 4,2% menjadi sekitar US$94,98 per barel. Kenaikan ini menjadi yang terbesar dalam hampir satu bulan terakhir.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), acuan minyak AS, melonjak lebih dari 5,5% ke sekitar US$92,16 per barel, mencatat kenaikan harian terbesar sejak akhir April.

Meski demikian, harga minyak masih berada jauh di bawah level tertinggi yang tercatat selama masa perang.

Negosiator Iran dan AS sebelumnya membahas perpanjangan gencatan senjata serta pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi perdagangan minyak dan berbagai komoditas lainnya yang membentang di sepanjang perbatasan selatan Iran. Namun, pembicaraan tersebut terancam gagal setelah Iran, AS, dan Israel kembali melancarkan serangan serta mengeluarkan ancaman eskalasi konflik lebih lanjut.

AS menyatakan telah melancarkan serangan ke wilayah Iran pada akhir pekan lalu, yang menjadi rangkaian terbaru dari sejumlah serangan dalam sepekan terakhir. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menyerang pangkalan udara milik AS sebagai respons atas serangan terhadap fasilitas komunikasi mereka.

Potensi berlanjutnya konflik memicu kekhawatiran mengenai ketahanan pasokan minyak dan bahan bakar global apabila Selat Hormuz tetap tidak dibuka kembali.

“Telah terjadi kepanikan yang berkembang secara diam-diam,” kata Helima Croft, Kepala Strategi Komoditas Global RBC Capital Markets.

Perang dengan Iran telah memaksa negara-negara di kawasan Teluk Persia memangkas produksi lebih dari 14 juta barel per hari, menurut Badan Energi Internasional (IEA). Jumlah tersebut setara dengan hampir 14% dari total pasokan minyak dunia sebelum perang.

Sejumlah faktor telah membantu meredam dampak kehilangan pasokan tersebut. China mengimpor minyak dalam jumlah lebih rendah dari biasanya. Puluhan negara juga sepakat melepas cadangan minyak dan bahan bakar dari stok darurat mereka. Selain itu, AS, Kanada, Brasil, dan sejumlah produsen lainnya meningkatkan ekspor minyak, menurut IEA. Harga energi yang tinggi juga turut menekan permintaan minyak global.

Meski demikian, para eksekutif dan analis energi semakin khawatir karena persediaan minyak serta bahan bakar seperti bensin dan solar terus menyusut.

Wakil Presiden Senior Exxon Mobil dalam konferensi pekan lalu mengatakan tingkat persediaan saat ini mendekati level yang terendah dan diperkirakan akan tercxapai dalam dua atau tiga pekan ke depan.

“Namun, ketika titik itu tercapai, Anda akan melihat harga melonjak tajam,” ungkapnya seperti dilansir New York Times.

Chapman tidak menjelaskan secara rinci apakah yang dimaksud adalah persediaan minyak mentah atau stok bahan bakar tertentu.

AS saat ini menarik sekitar 9 juta barel minyak per pekan dari cadangan strategis federalnya. Dengan laju tersebut, cadangan minyak strategis negara itu diperkirakan akan menyentuh level terendah sejak 1983 pada pekan depan, berdasarkan analisis data yang dilakukan The New York Times terhadap data Energy Information Administration (EIA), lembaga di bawah Departemen Energi AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan harga minyak global makin ditentukan faktor geopolitik, mulai dari ketidak pastian pasokan Venezuela ditambah demo protes di Iran dan keterbatasan negara yang tergabung di dalam OPEC+.

Bagi Indonesia, dinamika ini tidak berhenti pada harga minyak internasional, tetapi pelan-pelan memengaruhi Indonesia Crude Price (ICP) terhadap beban APBN dan biaya penyediaan listrik nasional.

Venezuela menunjukkan bahwa cadangan minyak besar tidak otomatis menjamin stabilitas pasokan. Sebagai pemilik cadangan minyak terbesar dunia dan anggota lama OPEC, negara tersebut pernah memproduksi lebih dari 3 juta barel per hari pada akhir 1990-an. Namun, sanksi internasional, lemahnya investasi hulu, dan degradasi tata kelola perusahaan minyak negara PDVSA menurunkan kapasitas produk sinya ke kisaran 700.000—900.000 barel per hari dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menjadikan Venezuela bukan lagi swing producer, melainkan sumber ketidakpastian struktural. Setiap perubahan kebijakan sanksi atau dinamika politik domestik berpotensi memengaruhi ekspektasi pasar, meskipun tambahan pasokan aktual relatif terbatas. Peran Venezuela kian relevan dalam lanskap geopolitik energi yang lebih luas.

Ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah, khususnya dengan adanya konflik domestik, meningkatkan risk premium harga minyak global. Iran, sebagai produsen besar dan anggota OPEC, menghadapi pembatasan ekspor akibat sanksi, sengketa yang menurunkan nilai mata uang, hal ini menambah eskalasi konflik regional dengan risiko gangguan pasokan di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.

Bagi Indonesia, transmisi risiko terjadi melalui mekanisme harga internasional. Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia terekspos langsung melalui ICP. Sepanjang 2023—2024, ICP bergerak di kisaran US$75—US$85 per barel, relatif tinggi dibanding asumsi harga minyak dalam APBN pada sejumlah periode anggaran.

Kenaikan ICP berdampak langsung pada fiskal. Biaya impor bahan bakar minyak (BBM) dan gas cair (LPG) meningkat, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi membesar, hal ini menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik naik, terutama pada pembangkit berbasis bahan bakar minyak. Pengalaman Indonesia pada 2022 menegaskan besarnya risiko ini, ketika realisasi subsidi dan kompensasi energi melampaui Rp500 triliun akibat lonjakan harga minyak global.

Meski beban tersebut menurun pada tahun 2023—2024, struktur ketergantungan fiskal terhadap harga minyak belum berubah secara mendasar.

Keterkaitan harga minyak dengan sektor kelistrikan nasional masih signifikan. Data PLN menunjukkan sekitar 10%—12% kapasitas pembangkit listrik nasional masih berbasis BBM, dengan konsentrasi tinggi di wilayah timur Indonesia dan wilayah yang memiliki sistem kelistrikan yang terisolir. Pembangkit diesel memiliki BPP tertinggi dalam bauran energi nasional sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak.

Saat harga minyak meningkat, biaya produksi listrik naik secara drastis. Namun, penyesuaian tarif listrik sering kali dibatasi atas dasar pertimbangan stabilitas sosial dan inflasi. Selisih biaya akhirnya ditutup melalui kompensasi pemerintah kepada PLN. Selain itu, sebagian harga gas dan LNG domestik masih memiliki keterkaitan tidak langsung dengan harga minyak internasional, memperluas jalur transmisi risiko ke sektor kelistrikan.

Dengan demikian, eskalasi geopolitik yang melibatkan Venezuela, Iran, OPEC+, mau pun ketidakpastian pasokan dari Venezuela berpotensi menambah tekanan biaya pada sistem kelistrikan nasional dan, pada akhirnya, pada APBN.

Kasus Venezuela memberikan pelajaran kebijakan penting. Ketergantungan ber lebihan pada minyak, tanpa reinvestasi memadai dan tata kelola yang kuat, justru menghasilkan kerentanan jangka panjang. Bagi Indonesia, risiko serupa muncul bukan dari sisi cadangan, melainkan dari keterlambatan transformasi struktur energi, khususnya di sektor kelistrikan.

Selama pembangkit diesel masih menjadi solusi utama di wilayah tertentu, dan fiskal terus berperan sebagai penyangga volatilitas energi, ketahanan energi nasional akan tetap tidak terjamin. Dalam konteks geopolitik yang semakin terfragmentasi, pendekatan ini meningkatkan risiko fiskal jangka menengah.

Ke depan, kebijakan energi perlu bergeser dari reaktif menuju struktural. Pertama, percepatan pengurangan pem bangkit diesel terutama di luar Jawa melalui integrasi energi terbarukan dan sistem penyimpanan akan menurunkan eksposur langsung terhadap harga minyak global. Kedua, penataan ulang mekanisme harga gas dan listrik agar lebih mencerminkan efisiensi sistem sekaligus mengurangi ketergantungan pada harga minyak internasional.

Ketiga, pemanfaatan ruang fiskal harus lebih strategis. Pada periode harga minyak belum meningkat tajam, prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada investasi jaringan listrik, interkoneksi antarsistem, dan fleksibilitas sistem, bukan semata stabilisasi tarif jangka pendek. Keempat, transisi energi perlu ditempatkan dalam kerangka ketahanan nasional, bukan hanya agenda lingkungan.

Ketidakstabilan Venezuela, bersama ketegangan domestik Iran dan dinamika OPEC+, menegaskan bahwa volatilitas minyak global makin bersifat struktural. Bagi Indonesia, implikasinya bukan hanya pada neraca perdagangan atau subsidi BBM, tetapi juga pada keberlanjutan sistem kelistrikan nasional. Ketahanan listrik ke depan akan lebih ditentukan oleh keberhasilan reformasi struktural sektor energi dibandingkan arah pergerakan harga minyak global semata.