Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah menjelaskan ihwal rumus baru harga patokan mineral (HPM) kepada pengusaha-pengusaha hingga Kedutaan Besar China.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Terkait surat dari Kamar Dagang China, Bahlil menyampaikan belum mendapat surat tersebut. Adapun isi dari surat tersebut mencakup kekhawatiran pelaku usaha China ihwal isu kenaikan pajak dan royalti, penegakan hukum, aturan visa kerja yang semakin ketat, penahanan devisa hasil ekspor, dan lain-lain.

Para pelaku usaha China memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa regulasi-regulasi yang berubah berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan iklim investasi ke depannya.

“Belum dapat suratnya,” ujar Bahlil.

Pada 15 April 2026, Kementerian ESDM memberlakukan rumus baru penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, adil, dan transparan, sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno.

Perubahan itu termaktub di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 mengenai Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara.

Regulasi itu mengatur tiga perubahan substansial, yakni penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada Corrective Factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).

Selanjutnya, adalah penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM.

Perubahan ketiga adalah perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya dolar AS per DMT (Dry Metric Ton) menjadi dolar AS per WMT (Wet Metric Ton).

Tri menjelaskan bahwa dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan.

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula Harga Patokan Mineral (HPM).

Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor.

Sementara itu, untuk royalti komoditas tambang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak dalam rangka membangun formulasi yang lebih baik.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Maria Cicilia Galuh
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mendorong agar harga timah yang dijual masyarakat bisa memiliki patokan resmi. Hal itu agar bisa memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat sekaligus memberikan kepastian harga yang adil bagi penambang lokal.

Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk timah rakyat agar tidak ada lagi perbedaan harga yang merugikan masyarakat.

"Kita juga mendorong adanya harga patokan mineral, harga yang dibeli dari masyarakat. Alhamdulillah saat ini sedang ada rapat, sedang kita dorong mengenai HPM ini yang mudah-mudahan bisa direalisasikan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, keberadaan HPM akan menjadi langkah penting dalam membenahi tata kelola pertambangan, khususnya di wilayah penambangan rakyat seperti Bangka Belitung. Dengan adanya harga acuan resmi, masyarakat diharapkan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih layak dari hasil tambangnya.

"Bagi kami asosiasi, tata kelola ini sangat penting karena kami sebagai pelaku usaha ingin usaha kita juga sustain, aman, nyaman dan juga tidak ada kendala ke depannya," katanya.

Selain mendorong penetapan harga patokan, Harwendro juga menilai perlu ada perbaikan dalam sistem perizinan dan pengelolaan tambang rakyat. Pihaknya sejak awal telah mengajukan agar wilayah tambang rakyat diberikan izin resmi melalui skema Izin Penambangan Rakyat (IPR) yang dikelola oleh koperasi.

"Dari awal asosiasi sudah mengajukan tata kelola pertambangan tapi memang realisasinya belum maksimal. Salah satunya kami mendorong wilayah penambangan rakyat yang diberikan izin melalui Izin Penambangan Rakyat yang nantinya itu akan dikelola oleh koperasi," ungkapnya.

Pihaknya juga menyambut baik langkah PT Timah yang telah melakukan uji coba pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi.

"Alhamdulillah tadi dengar laporan dari PT Timah sudah dilakukan, sudah ada uji-cobanya dan mudah-mudahan kalau ini berhasil bisa mendongkrak, bisa mensejahterakan masyarakat di Bangka Belitung," imbuhnya.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya berharap tata kelola pertambangan timah di Indonesia dapat berjalan lebih tertib dan berkeadilan, serta mampu memperkuat keberlanjutan industri timah nasional.