Surabaya (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyusun peta jalan atau roadmap implementasi Kebijakan Energi Nasional guna memperkuat strategi transisi energi, ketahanan energi, dan penyiapan sumber daya manusia energi masa depan.

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030, Satya Widya Yudha mengatakan kebijakan energi nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Peraturan ini peraturan yang sangat tinggi hirarkinya di dalam sistem perundang-undangan kita. Kewajiban kami adalah mensosialisasikan apa-apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional terkait strategi penurunan emisi karbon, skenario permintaan energi ke depan, dan kemampuan suplai energi,” katanya di ITS Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan DEN hadir di ITS untuk membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan energi nasional sekaligus menyerap masukan akademik terkait transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.

“Tadi sudah kita sampaikan ada kesepakatan membuat roadmap terhadap bagaimana kita bisa merealisasikan kebijakan energi nasional dan apa saja yang ITS bisa berkontribusi,” ujarnya.

Menurut Satya, pemerintah saat ini masih mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram di tengah gejolak harga energi global hingga akhir tahun.

Karena pola subsidi masih berbasis komoditas, ia mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hemat energi, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih ke kendaraan listrik bagi masyarakat yang mampu.

“Ke depan pemerintah sedang mengumpulkan data masyarakat rentan agar subsidi bisa diarahkan dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung kepada orang yang berhak menerima,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS Prof Agus Muhammad Hatta mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan energi nasional, terutama dalam penguasaan teknologi energi dan penyiapan sumber daya manusia (SDM).

“Perguruan tinggi, SDM, dan riset menjadi bagian penting dalam kebijakan energi nasional. Karena itu, roadmap penguasaan teknologi energi dan kesiapan SDM energi harus segera disiapkan,” katanya.

Ia mencontohkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) membutuhkan tenaga teknisi dan insinyur dalam jumlah besar sehingga perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulum untuk mendukung profesi di bidang energi terbarukan dan green economy atau ekonomi hijau.

Menurut Agus, penyusunan roadmap energi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar target ketahanan dan kemandirian energi nasional pada 2050 hingga 2060 dapat tercapai.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026