JAKARTA - BPJS Kesehatan senantiasa menghadirkan akses layanan kesehatan yang semakin mudah bagi peserta Program JKN. Penguatan pelayanan dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa sejalan dengan kick off HUT ke-58 BPJS Kesehatan yang mengusung tema “Jaminan Kesehatan Berkualitas, dengan Gotong Royong Sehat Bersama”, pihaknya berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penguatan layanan di berbagai fasilitas kesehatan.

Menurutnya, kemudahan akses layanan menjadi bagian penting agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal tanpa terkendala jarak maupun biaya.

“Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, semangat gotong royong dan persatuan juga menjadi penguat komitmen BPJS Kesehatan bersama seluruh stakeholder dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin merata. Salah satu penguatan layanan yang dilakukan BPJS Kesehatan ialah melalui perluasan layanan kesehatan canggih, termasuk layanan kateterisasi jantung (cathlab), kemoterapi, hingga radioterapi," ujar Pujo di Bandung, Rabu (20/5/2026).

Penguatan layanan kesehatan canggih menjadi bagian penting agar peserta dapat memperoleh penanganan medis yang optimal tanpa harus menghadapi kendala akses maupun biaya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan peserta lebih cepat, terutama pada kasus kegawatdaruratan.

“Perluasan layanan cathlab merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan layanan bagi peserta JKN. Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa atau 98 persen lebih dari seluruh penduduk Indonesia, diharapkan peserta dapat memperoleh akses layanan jantung yang lebih dekat, lebih cepat, dan merata sehingga peluang keselamatan peserta juga semakin besar,” ungkap Pujo.

Penyakit kardiovaskular menjadi kelompok penyakit dengan pembiayaan tertinggi pada tahun 2025 dengan pembiayaan JKN mencapai Rp11,83 triliun. Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan biaya lebih dari Rp3,5 triliun untuk pelayanan cathlab, dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 138 ribu kasus atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2021.

Penguatan upaya pencegahan kecurangan, lanjut dia, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. Pada tahun 2025, BPJS Kesehatan berhasil melakukan efisiensi melalui penguatan pencegahan fraud sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 3,4 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Menurutnya, efisiensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan dana gotong royong peserta dimanfaatkan secara optimal.

BPJS Kesehatan juga mendorong upaya promotif preventif melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda. Menurut Pujo, Prolanis Muda ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat usia produktif terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, terutama dalam mencegah penyakit kronis seperti diabetes melitus dan hipertensi yang dapat memicu penyakit jantung dan stroke.

“Selain fokus pada upaya kuratif, BPJS Kesehatan juga mendorong masyarakat agar semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga, risiko penyakit kronis dapat dicegah sehingga masyarakat tetap sehat dan produktif,” jelasnya.

BPJS Kesehatan juga memperpanjang kerja sama dengan Universitas Padjadjaran dalam impelementasi Kurikulum Jaminan Sosial di lingkungan perguruan tinggi. Pujo menambahkan, BPJS Kesehatan memiliki big data yang dapat dimanfaatkan akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk penelitian serta kebijakan berbasis bukti. Hal ini dapat menjadi ruang berbagi masukan, pengalaman, dan strategi implementasi terkait pelaksanaan Program JKN, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik.

"Penguatan akses layanan kesehatan dan upaya promotif preventif tersebut juga menjadi bagian dari dukungan BPJS Kesehatan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sehat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan produktif menyambut Indonesia Emas 2045," ucap Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan, perluasan akses dan peningkatan mutu layanan menjadi langkah strategis yang perlu dikawal bersama. Peran seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, akademisi, organisasi profesi, hingga mitra kerja BPJS Kesehatan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan Program JKN dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin mudah, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan gotong royong harus dijaga dalam memperkuat ekosistem JKN. Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh aspek pembiayaan dan kepesertaan, tetapi juga kualitas layanan, integritas tata kelola, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Stevanus.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benyamin Paulus Octavianus dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan Program JKN harus mampu memastikan pelayanan yang mudah diakses, bermutu, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi kesehatan canggih, tetapi juga ketepatan dalam pemberian pelayanan sesuai kebutuhan medis pasien.

“Pemberian layanan kesehatan harus dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas, diagnosis yang tepat, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan tentang semakin banyak tindakan medis yang dilakukan, melainkan bagaimana memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat pada waktu yang tepat,” ujar Benyamin.

Ia menambahkan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dalam ekosistem JKN, mulai dari memastikan akses pelayanan bagi masyarakat, menjaga mutu pelayanan kesehatan, mempertahankan keberlanjutan pembiayaan, hingga menjamin keselamatan pasien. Baginya, pelayanan kesehatan canggih memang sangat penting, namun seluruh implementasinya harus didukung indikasi klinis yang kuat, tata kelola yang baik, serta pengawasan mutu yang berkelanjutan.

“Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, saya yakin kita dapat menghadirkan layanan Program JKN yang semakin berkualitas, adil, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Benyamin.

Selain itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional yang diwakili oleh Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Agus Taufiqurrohman, menuturkan bahwa Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, Program JKN bentuk komitmen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.

"Pelayanan canggih pada Program JKN harus dirasakan secara merata, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga hingga wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T). Diperlukan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak dalam rangka menjaga keberlanjutan penyelenggaraan Program JKN," tegas Agus.

JAKARTA - Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menegaskan pentingnya proses kredensialing dan rekredensialing fasilitas kesehatan sebagai langkah dalam menjaga mutu layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Proses tersebut menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap mitra fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar bagi peserta JKN.

“Dalam menjalin kerja sama, setiap faskes wajib melalui proses kredensialing. Ini merupakan tahap penilaian awal untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi kualifikasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN,” ujar Rizzky, Rabu (1/4/2026).

Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.532 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter, serta 3.189 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan yang bermitra telah melalui proses seleksi dan penilaian, sehingga dinyatakan memenuhi kriteria serta layak memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Menurutnya, dalam proses kredensialing dan rekredensialing, BPJS Kesehatan tidak bekerja sendiri. Terdapat berbagai pihak yang terlibat, mulai dari dinas kesehatan hingga asosiasi faskes yang turut memberikan penilaian secara objektif sesuai dengan kompetensi masing-masing.

“Proses ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak terkait sesuai mandat regulasi Program JKN. Hasil penilaian didasarkan pada indikator yang terukur dan merupakan keputusan bersama tim, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegas Rizzky.

Ia menambahkan, rekredensialing dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan, sehingga faskes dapat terus meningkatkan kualitas layanan seiring dengan perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.

“Kredensialing menjadi momentum evaluasi bagi faskes untuk terus berbenah dan beradaptasi. Kami ingin memastikan bahwa kualitas layanan tidak stagnan, tetapi terus meningkat,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Noor Arida Sofiyana sepakat bahwa kredensialing tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi menjadi upaya bersama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa rumah sakit berkomitmen memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan, mulai dari kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia, kesiapan sarana prasarana, hingga kepatuhan terhadap standar akreditasi dan keselamatan pasien.

Ia melihat, penguatan kredensialing yang juga mencakup indikator kinerja layanan, seperti waktu tunggu pasien serta integrasi sistem digital, menjadi langkah positif dalam mendorong pelayanan yang semakin efektif dan efisien. Menurutnya, transformasi digital yang terus didorong akan semakin memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

Lebih lanjut, Arida juga mendorong penguatan mekanisme kredensialing melalui digitalisasi proses dan penyempurnaan instrumen penilaian yang mengedepankan aspek mutu layanan. Keterlibatan asosiasi dalam penyusunan indikator dan evaluasi sistem dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan semakin implementatif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami harap sinergi tersebut terus dilakukan sehingga asosiasi faskes dengan BPJS Kesehatan bisa menyamakan persepsi untuk menghadirkan pelayanan yang mengedepankan mutu bagi peserta," tegas Arida.

Dalam proses kredensialing dan rekredensialing, BPJS Kesehatan tidak memungut biaya apapun. Jika di lapangan masyarakat menemukan hal-hal yang tidak sejalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, masyarakat bisa melaporkan melalui laman bpjs-kesehatan dengan menyertakan kronologi kejadian dan bukti yang lengkap dalam setiap laporan agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.