Gorontalo (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan pemberian 109 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga transmigrasi di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari paradigma baru transmigrasi.

"Iya, jadi salah satunya adalah paradigma baru transmigrasi melakukan revitalisasi dan transformasi," ujar Viva Yoga di Pulubala, Gorontalo pada Rabu.

Menurut dia, Kementerian Transmigrasi ingin menuntaskan masalah-masalah pada masa lalu yang belum selesai pada periode ini. Kementerian Transmigrasi ingin tuntaskan semuanya terutama untuk pemberian lahan baik itu Hak Pengelolaan (HPL) maupun SHM yang tertunda dipercepat.

Hal ini dikarenakan Kementerian Transmigrasi sudah melakukan kerja sama dengan kementerian terkait terutama dari Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses terbitnya SHM yang menjadi hak dari warga transmigrasi.

“Beberapa kasus memang terjadi ada tumpang tindih kawasan, tetapi dari keputusan Komisi V DPR RI beserta dengan mitra komisi dari Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian ATR/BPN menyimpulkan bahwa jika ada kawasan kehutanan yang berada di kawasan transmigrasi maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya," kata Viva Yoga.

Jadi dengan proses ini, beberapa daerah sudah selesai dan sebagian sedang dalam proses tapi Kementerian Transmigrasi mengupayakan agar secepatnya di tahun 2026 ini segala masalah yang berkaitan dengan lahan, SHM itu bisa selesai.

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyerahkan 109 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga transmigrasi di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

"Pemerintah sudah memberikan SHM kepada bapak-ibu. Sekarang ini ada 109 SHM yang diserahkan dan itu diharapkan akan bisa menjadi pedoman, menjadi landasan hukum bahwa Bapak-Ibu secara sah sudah memiliki tanah, sudah milik sendiri," kata Viva Yoga.

Sertifikat Hak Milik tersebut bisa digunakan oleh warga transmigrasi untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk kepentingan usaha.

"Itu adalah pemberian negara kepada Bapak-Ibu yang menginginkan agar bapak-ibu bisa mengelola tanah itu menjadi sumber ekonomi, menjadi sumber kehidupan keluarga, dan akhirnya nanti dapat meningkatkan pendapatan," kata Viva Yoga.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sampaikan barang dagangan sesuai dengan kualitasnya. Jangan dibeli, kemudian dilebih-lebihkan, jangan dibohong-bohongin. Kenapa? Karena imbasnya ke soal kepercayaan

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebutkan paradigma kejujuran perlu dibangun warga masyarakat sebagai ikhtiar untuk menggenjot daya tarik pariwisata di provinsi itu.

Kejujuran, kata Dedi Mulyadi, bisa dilakukan lewat hal sederhana, terutama dalam sisi pelayanan. Ia mengatakan pelaku wisata haruslah jujur, jangan pelancong yang datang ke Jabar "dikerjai".

"Jujur dong. Gitu. Jujurnya bagaimana? Sampaikan barang dagangan sesuai dengan kualitasnya. Jangan dibeli, kemudian dilebih-lebihkan, jangan dibohong-bohongin. Kenapa? Karena imbasnya ke soal kepercayaan," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bandung, Senin.

Dedi Mulyadi juga menyoroti pungutan liar (pungli) di Jawa Barat yang harus diberantas dan digantikan oleh prinsip paradigma kejujuran itu, ditambah respon yang berorientasi pada pelayanan, sehingga menumbuhkan daya tarik sektor pariwisata di provinsi itu.

"Waktu awal orang datang kan percaya, misalnya, di daerah Jalan Cagak, nawarin nanas madu tapi ternyata asem, kan langsung ngomong (ngedumel) dirinya tak akan datang lagi. Lebih baik, begitu datang jelasin nanas ini asem, mangga ini mangkel, tapi yang ini sudah mateng, sehingga akan lahir kepercayaan," ujar Dedi Mulyadi.

Paradigma tersebut juga, kata dia, perlu dimiliki pula oleh kedai-kedai pinggir jalan. Menurut dia, pemilik warung pinggir jalan jangan selalu berorientasi transaksional, namun harus lebih mengedepankan sisi pelayanan dan interaksi yang lebih cair.

"Orang hujan berhenti, berteduh di warung pinggir jalan. Mau beli atau tidak, yang punya warungnya ramah, dipersilahkan duduk dan bilang tak usah bayar. Jangan sampai orang duduk di warung, tidak beli mie rebus, sama kopi, diminta pergi," kata Dedi Mulyadi.

Paradigma dan alur inilah, kata Dedi, yang harus dibangun dan dilakukan masyarakat Jawa Barat, sehingga berdampak pada perekonomian.

"Saya ingin ngajak ke orang-orang Jawa Barat, bangun siklus itu. Nanti ekonomi tumbuh," ucap Dedi Mulyadi.

Ia mengatakan pembangunan paradigma ini telah didorong dengan sosialisasi dalam ajang West Java Festival (WJF) pada 8-9 November 2025 yang kini masuk kalender agenda kegiatan nasional oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025