Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI meminta reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai di tengah situasi Perang Teluk.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan reformasi perlu segera dilakukan Indonesia lantaran tidak ada satu pun pihak yang mengetahui persis kapan konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tersebut akan berakhir.

"Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, di kemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan subsidi elpiji sebaiknya diarahkan kepada 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah. Umumnya, mereka berprofesi sebagai usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil.

Menurut Said, program untuk 40 persen rumah tangga yang berpendapatan rendah tersebut bisa dilaksanakan dengan beberapa opsi teknis, yakni data harus akurat serta penerima manfaat dapat menggunakan biometrik.

Said mengatakan pemerintah India telah menjalankan sistem Asdhaar berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.

Said berpendapat keunggulan sistem tersebut sulit dimanipulasi sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi elpiji melalui rekening penerima dan hanya bisa digunakan untuk transaksi membeli elpiji melalui biometrik.

Pada awal program, lanjut Said, akan dibutuhkan upaya keras, tetapi keberhasilan pendataan tersebut akan memudahkan pemerintah di kemudian hari. Lebih jauh, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang data subsidi elpiji yang terdigitalisasi.

"Di India, dengan penduduknya lebih banyak dan program ini bisa berjalan. Harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," tuturnya.

Said berpendapat sebagai konsekuensi dari kebijakan subsidi elpiji yang tertutup maka penjualan elpiji 3 kilogram di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang.

Sementara untuk subsidi solar dan pertalite, kata dia, pendataan barcode melalui aplikasi MyPertamina harus divalidasi ulang.

PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian.

Dengan demikian, fokus subsidi bahan bakar minyak (BBM) diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat-alat pertanian dari petani kecil, hingga sepeda motor pelaku UMKM, sehingga kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite.

Selama ini, menurut Said, para pemilik kendaraan roda empat masuk golongan penikmat subsidi yang paling banyak sehingga ke depan bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga berpelat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat, guna menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi.

Di sisi lain, Ketua Banggar mengingatkan para penikmat subsidi listrik juga perlu divalidasi ulang oleh PT Pembangkit Listrik Negara PLN (Persero).

Dia mengatakan PLN dapat melakukan integrasi data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga desil masyarakat yang lebih sejahtera bisa naik dan diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 Volt Ampere ke bawah.

"Sebaliknya mereka yang desilnya turun, masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA ke bawah," ucap Said.

Sejalan dengan langkah itu, lanjut dia, PLN dapat mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin secara bertahap, sehingga rumah tangga miskin memiliki dua opsi, yakni menggunakan elpiji subsidi atau kompor listrik.

Dengan begitu, dia menyampaikan PLN dapat mengurangi biaya kompensasi listrik masyarakat yang berada di desil 7–10, yaitu kelompok rumah tangga yang berada dalam 30 persen sampai 40 persen tertinggi atau lebih sejahtera.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026