OJK secara terus-menerus mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan SCF

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan komitmen untuk memperkuat industri Securities Crowdfunding (SCF) dengan dukungan digitalisasi dan akses modal melalui platform penyelenggara SCF.

“Oleh karena itu, OJK secara terus-menerus mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan SCF. Selain itu juga secara paralel terus melaksanakan evaluasi untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi industri SCF,” kata Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek 2 dan Layanan Urun Dana OJK Muhammad Adi Wijoyo dalam agenda SCF Days: Governance to Growth in the Capital Market di Gedung Bursa Efek, Jakarta, Selasa.

Pihaknya disebut terus meningkatkan kualitas pengawasan dalam upaya penguatan perlindungan investor retail dengan dilakukan beberapa kali revisi Peraturan OJK yang ada atau peraturan-peraturan yang terkait dengan SCF, dan juga penggunaan sistem Apolo (Aplikasi Pelaporan Online) untuk melakukan pelaporan kepada OJK sebagai instrumentoffsitesupervision.

Dalam satu tahun terakhir, industri SCF mencatat pertumbuhan signifikan dengan total penghimpunan dana meningkat dari sekitar Rp1,53 triliun pada Desember 2024 menjadi lebih dari Rp2,1 triliun per April 2026.

Jumlah penerbit juga meningkat 38 persen dari 804 menjadi 1.115 entitas, sementara jumlah pemodal mencapai lebih dari 198 ribu pemodal.

Instrumen berbasis syariah turut menunjukkan kontribusi kuat, dengan pendanaan sekitar Rp1,14 triliun, atau lebih dari separuh total pendanaan industri, yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap instrumen investasi sukuk berbasis proyek dan sektor riil.

“Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi eksistensi dan peran instrumen SCF bagi pendalaman pasar keuangan, peningkatan industri keuangan, dan mendorong peningkatan perekonomian nasional,” ujar Adi Wijoyo.

Pihaknya turut berharap 18 platform penyelenggara SCF yang telah memperoleh izin dari OJK diharapkan terus meningkatkan pemahaman, kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

“Termasuk di dalamnya penguatan tata kelola, penguatan pemenuhan kewajiban ekuitas positif yang mulai nanti berlaku di bulan Juli. Kemudian kewajiban pelaporan memperhatikan proses duediligence penerbitan, serta pengawasan terhadap para penerbitnya,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Rencana kami untuk menyampaikan Consultation Paper yang berisi mengenai peningkatan mengenai lembaga perlindungan yang ada di pasar modal untuk dinaikkan ke dalam Undang-Undang yang ada di negara kita,

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) tengah menyiapkan Consultation Paper terkait Lembaga Perlindungan Pemodal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Direktur Utama SIPF Gusrinaldi Akhyar menjelaskan, dokumen tersebut akan memuat usulan untuk meningkatkan peran lembaga perlindungan pemodal supaya memiliki dasar hukum yang lebih kuat dari saat ini berupa peraturan sektoral naik menjadi Undang-Undang (UU).

“Rencana kami untuk menyampaikan Consultation Paper yang berisi mengenai peningkatan mengenai lembaga perlindungan yang ada di pasar modal untuk dinaikkan ke dalam Undang-Undang yang ada di negara kita,” ujar Gusrinaldi ​dalam sesi Edukasi Wartawan Pasar Modal secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, saat ini fungsi lembaga perlindungan pemodal belum secara eksplisit diatur dalam UU yang berlaku, sehingga pihaknya mendorong agar keberadaan lembaga tersebut dapat dicantumkan secara formal.

“Jadi, diharapkan dengan ada Consultation Paper ini, maka lembaga perlindungan investor itu akan ada di Undang-Undang,” ujar Gusrinaldi.

Pihaknya berharap penguatan dasar hukum ini dapat meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Melalui pengaturan dalam UU, Ia menilai perlindungan terhadap investor akan semakin kuat.

“Tujuan ialah agar memberikan peningkatan kepercayaan kepada investor di pasar modal Indonesia, karena dengan adanya lembaga perlindungan ini ada diatur di dalam Undang-Undang, maka perlindungan investor itu akan semakin kuat dan juga akan memberikan added value bagi investor yang ada di pasar modal kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indonesia SIPF menilai inisiatif ini relevan dengan agenda reformasi pasar modal Indonesia yang tengah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk rencana peningkatan ketentuan free float.

“Saat ini OJK juga sedang melakukan reformasi. Reformasi pasar modal di mana salah satunya akan ada peningkatan mengenai free float gitu ya. Yang dari 7,5 persen jadi 15 persen otomatis kepemilikan pemodal-pemodal investor itu akan semakin banyak. Otomatis perlindungan ini harus diperkuat,” ujar Gusrinaldi.

Seiring meningkatnya jumlah investor, dia menilai kebutuhan akan perlindungan hukum semakin penting, sehingga pihaknya berharap inisiatif Consultation Paper ini dapat memperkuat perlindungan investor di masa depan.

Sebagai informasi, Indonesia SIPF merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Secara resmi, lembaga ini berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) yang diawasi oleh OJK.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026