Pemerintah Bakal Bentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Pemerintah akan membentuk komite nasional untuk menangani proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, dipimpin Kemenko Infrastruktur.
(Bisnis.Com) 20/01/26 18:51 108744
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membentuk komite nasional yang akan fokus menangani permasalahan proyek kereta cepat. Apalagi, proyek strategis nasional (PSN) itu rencananya dilanjutkan dari Jakarta-Bandung ke Surabaya.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, komite nasional itu nantinya berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis untuk proyek kereta cepat.
"Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," terangnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Untuk diketahui, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah membentuk Komite Kereta Cepat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung.
Saat itu, komite tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Usai bergantinya pemerintahan, kini komite baru dibentuk untuk fokus pada penanganan Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta perpanjangannya ke Surabaya.
AHY pun memberikan sinyal bahwa kementeriannya nanti akan memimpin komite nasional tersebut.
"Konsepnya ini karena kan pemerintahan baru dan juga nanti ada rencana pengembangan Jakarta sampai dengan Surabaya. Jadi nanti ada komite yang melibatkan banyak kementerian lainnya. Tentu Kemenko Infrastruktur menjadi bisa dikatakan koordinatornya lah. Karena ini urusan konektivitas, ada banyak urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah," kata AHY.
Beberapa pemangku kepentingan, termasuk Kemenkeu, nantinya akan bergabung ke komite nasional tersebut. Pelibatan otoritas fiskal diharapkan bisa memastikan kesiapan pendanaannya.
"Jadi kami akan pelajari apa yang menjadi pengalaman Jakarta-Bandung. Kalau ada yang kurang pas ya tentu bisa menjadi pelajaran buat kami. Sekaligus juga kami terus melakukan benchmark terhadap negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah lebih advance mengembangkan jalur-jalur konektivitas kereta cepatnya," pungkas Ketua Umum Partai Demokrat itu.