Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Istana Buka Suara
Presiden Prabowo minta skema baru pendanaan proyek kereta cepat Whoosh agar tidak membebani APBN saat Menkeu Purbaya dorong pembiayaan lewat Danantara.
(Bisnis.Com) 13/10/25 07:17 1090
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri terkait untuk mencari skema pendanaan baru untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara.
Meskipun tidak dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Kertanegara pada Minggu (12/10/2025) malam, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah.
Dia mengatakan rapat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih malam itu memang tidak menyinggung secara khusus soal Whoosh.
“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo usai pertemuan di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta.
Kendati demikian, dia mengatakan pembahasan mengenai keberlanjutan proyek kereta cepat sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan [utang Whoosh] itu bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.
Prasetyo menilai keberadaan Whoosh telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta–Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa yakni Surabaya.
“Faktanya kan juga Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya sampai Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta–Surabaya,” tandas Prasetyo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10), memutuskan APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT KCIC.
Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp80 triliun per tahun.
Menurut Purbaya, langkah tersebut penting untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta agar proyek infrastruktur tidak terus membebani APBN.
Menurut catatan Bisnis, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut negosiasi dengan China terkait dengan pembagian beban atas pembengkakan biaya (cost overrun) pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JCJB) atau Whoosh masih berlangsung.
Rosan menyebut proses negosiasi itu tidak hanya dilakukan dengan pemerintah China, namun juga dengan National Development and Reform Commission (NDRC) untuk meminta perizinan.
Namun demikian, Rosan menyebut pihak Indonesia yang diwakili Danantara tidak ingin menggunakan skema restrukturisasi yang ke depannya bisa masih menyisakan masalah. Dia menginginkan reformasi secara keseluruhan dari keuangan proyek tersebut.
"Kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problem-nya di kemudian hari itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti kemungkinan default [gagal bayar utang] dan lain-lain," kata Rosan kepada wartawan usai acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
#utang-whoosh #kereta-cepat-jakarta-bandung #proyek-kereta-cepat #purbaya-tolak-bayar-utang-whoosh #apbn-utang-whoosh #prabowo-subianto #mensesneg-prasetyo-hadi #pendanaan-proyek-whoosh #utang-whoosh #a