Ekspor-Impor Terhalang Ego Sektoral, Bea Cukai Kembangkan Single Risk Management
Pemerintah Indonesia mengembangkan Indonesia Single Risk Management (ISRM) untuk mengatasi hambatan ego sektoral dalam perizinan ekspor-impor, dengan mengintegrasikan profil risiko pelaku usaha dari h
(Bisnis.Com) 23/01/26 20:20 112836
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mengembangkan pembentukan Indonesia Single Risk Management (ISRM) guna mengurai benang kusut perizinan ekspor-impor yang kerap terhambat oleh ego sektoral antar-kementerian/lembaga (K/L).
Sistem ini digadang-gadang menjadi solusi integrasi profil risiko pelaku usaha secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan AEO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Moh. Saifuddin menegaskan bahwa kunci utama kelancaran arus barang adalah sinergi data risiko antar-instansi.
Menurutnya, saat ini masih terjadi ketimpangan pelayanan. Dia mencontohkan perusahaan yang telah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau Mitra Utama Kepabenan (MITA) kerap kali tidak mendapatkan perlakuan serupa dari kementerian teknis lainnya.
Padahal, notabene perusahaan bersertifikasi AEO dan MITA memiliki profil risiko rendah (low risk) berdasarkan standar World Customs Organization (WCO) maupun Bea Cukai.
"Percuma jika di Bea Cukai kami berikan pelayanan cepat, tetapi saat kapal sandar, perizinan [di kementerian teknis] agak panjang atau izin post-border tersendat. Itu semua kalau bisa jadi dari A sampai Z, ini nanti bisa disatukan [lewat ISRM]," ujarnya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).
Meski urgensinya tinggi, Saifuddin mengakui realisasi ISRM menghadapi halangan terkait kewenangan. Dia mengungkapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keterbatasan karena fungsinya sebatas mengoordinasikan tanpa memiliki kekuatan memaksa terhadap kementerian teknis.
Dia berkaca pada sejarah pembangunan Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, keduanya memakan waktu panjang untuk menyatukan visi antar-lembaga.
"Kami sebenarnya pengen secepatnya ya [ISRM rampung], tapi tentu gak mudah," pungkas Saifuddin.
Perbedaan Sikap Hulu-Hilir
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam menilai disparitas penilaian risiko ini menjadi isu strategis yang membebani ongkos logistik.
Dia mempertanyakan mengapa perusahaan yang telah dikategorikan low risk di sisi kepabeanan justru masih diperlakukan sebagai entitas high risk oleh kementerian teknis di hulu.
Bob mencontohkan fenomena klasik yang terjadi di akhir tahun. Dia memaparkan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kendala pengeluaran barang karena izin dari kementerian teknis atau departemen terkait tidak terbit lantaran libur akhir tahun.
"Padahal Bea Cukai sekarang layanannya sudah 7×24 jam. Tapi persoalannya kan ada di hulu, ada di departemen teknis tuh," kata wakil presiden direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini.
Kondisi ini, lanjutnya, menciptakan persepsi keliru di publik yang menuding Bea Cukai sebagai penyebab lambatnya dwelling time, padahal sumbatan utama berada pada perizinan teknis kementerian lain. Oleh karena itu, APJP mendesak implementasi ISRM agar status low risk di Bea Cukai berlaku resiprokal di seluruh K/L.
#ekspor-impor #bea-cukai #single-risk-management #ego-sektoral #perizinan-ekspor #integrasi-risiko #authorized-economic-operator #mitra-utama-kepabeanan #profil-risiko-rendah #world-customs-organizatio