Rombak Pejabat DJP, Purbaya Pasang Target Tax Ratio hingga 12% Tahun Ini
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan tax ratio 11%-12% tahun ini.
(Bisnis.Com) 06/02/26 21:03 128708
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematok target ambisius untuk mendongkrak rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto alias tax ratio ke level 11%—12% pada tahun ini.
Target tersebut disampaikan Purbaya dalam pelantikan 40 pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (6/2/2026).
Purbaya mengakui bahwa realisasi tax ratio saat ini masih berkutat pada level 9%. Pada 2025, tax ratio tercatat di angka 9,31% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya pada level 10,08%.
Bendahara negara pun menegaskan dengan tren pemulihan ekonomi yang mulai terlihat, tidak ada lagi alasan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meleset dari target.
"Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9% sekarang, mungkin 11%—12% untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Ini misi yang berat," ujarnya dalam seremoni pelantikan pejabat eselon II di Kantor Kemenkeu, Jumat (6/2/2026).
Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan kekecewaannya karena penerimaan pajak tahun lalu berada di bawah target. Dia blak-blakan bahwa tahun lalu masih bisa bersembunyi di balik alasan perlambatan ekonomi saat berhadapan dengan DPR.
Kendati demikian, situasi tahun ini berbeda. Purbaya mengaku tidak akan memiliki argumen yang kuat jika ekonomi tumbuh namun setoran pajak tetap memble.
"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuh makin baik, saya akan \'digebukin\' DPR dan saya enggak bisa bertahan lagi. Bagi ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya enggak bisa tidur. Sekarang saja sudah susah tidur," tegasnya.
Bersih-Bersih Internal
Optimisme Purbaya mengejar target 12% dibarengi dengan ultimatum pembersihan praktik korupsi. Dia menyoroti temuan KPK baru-baru ini terkait penggeledahan pegawai DJP dan Bea Cukai yang kedapatan memiliki safe house, uang tunai, hingga emas batangan seberat 3 kilogram.
"Artinya pegawai-pegawai kita masih belum bersih. Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita tidak hati-hati akan terjadi terus," ungkapnya.
Purbaya lantas membeberkan salah satu modus kebocoran pajak yang melibatkan kolusi pegawai. Dia mencontohkan kasus sebuah perusahaan asal China yang telah beroperasi puluhan tahun di Indonesia, tetapi tidak membayar pajak dengan benar.
Menurutnya, fakta bahwa perusahaan tersebut bisa lolos dari kewajiban pajak selama bertahun-tahun menunjukkan adanya keterlibatan eksekutor di lapangan.
"Gampang itu sebetulnya [mendeteksinya]. Nanti ke depan, kalau ada tempat yang seperti itu lagi, pejabat di atasnya sampai ke Kanwil akan saya minta pertanggungjawabannya," ancam Purbaya.
Demi mencegah kebocoran berulang, Purbaya menerapkan aturan tanggung jawab renteng, jika ada pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka maka pejabat satu tingkat di atasnya akan langsung diganti. Dia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mengawasi anak buahnya secara ketat dan tidak lagi berdalih tidak tahu.
Selain itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penggunaan artificial intelligence alias akal imitasi (AI) untuk meminimalisir kontak fisik antara petugas pajak dengan wajib pajak, sehingga celah negosiasi di bawah meja bisa ditutup.
"Pokoknya akhir tahun saya tidak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden, soal kebocoran, under-invoicing, dan lain-lain. Saya sedih melihatnya. Kalau prestasi bagus dan tax collection naik ke 11%—12%, alasan itu sudah hilang. Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian," tutupnya.
#tax-ratio #purbaya-yudhi-sadewa #target-tax-ratio #direktorat-jenderal-pajak #tax-collection-rate #ekonomi-tumbuh #penerimaan-pajak #praktik-korupsi #kebocoran-pajak #kementerian-keuangan #artificial