Pembentukan Family Office Berpotensi Gerus Penerimaan Pajak dan Lukai Rasa Keadilan
Rencana pembentukan family office di Bali berpotensi menekan penerimaan pajak dan menimbulkan ketidakadilan fiskal, perlu kajian mendalam dari sisi ekonomi dan politik.
(Bisnis.Com) 13/10/25 16:20 1699
Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk family office (FO) di Bali dinilai berpotensi menekan penerimaan pajak sekaligus menimbulkan ketimpangan keadilan fiskal.
Kebijakan yang dikabarkan menawarkan pembebasan pajak bagi keluarga super kaya itu dinilai perlu dikaji ulang secara hati-hati, baik dari sisi ekonomi maupun politik.
Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) selama ini sangat dominan.
“Sebagai gambaran, 64,6% dari penerimaan PPh 21 OP berasal dari dua layer tarif tertinggi. Apalagi dengan adanya pajak atas natura, kontribusi pajak dari kelompok kaya semakin besar,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (8/10/2025).
Dengan latar tersebut, Fajry menilai bahwa pembebasan pajak bagi kelompok konglomerat di bawah skema family office akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Di atas itu, dia juga mengingatkan dampak yang lebih serius yaitu tercorengnya aspek keadilan karena akan muncul kesenjangan antara kelompok kaya dan menengah dalam sistem perpajakan.
“Jika pembentukan family office pada akhirnya membebaskan pajak kelompok super kaya, tapi kelompok menengah tetap membayar, misalnya 15% dari penghasilannya, itu jelas bentuk ketidakadilan,” katanya.
Fajry menjelaskan, prinsip dasar PPh OP adalah instrumen redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. PPh OP, sambungnya, berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih berorientasi pada penerimaan fiskal.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan setiap kebijakan yang memberi keringanan kepada kelompok tertentu berpotensi menggerus legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan. Apalagi, Fajry mengingatkan demonstrasi besar-besaran atas dasar kecemburuan sosial belum lama ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia.
“Tentu akan sangat riskan sekali bagi Pemerintahan Prabowo jika ada kebijakan yang akan melukai aspek keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.
Family Office & Pusat Keuangan Baru di Bali
Sekadar informasi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.
Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.
Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia," ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).
Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.
"Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia," jelasnya.
#family-office #penerimaan-pajak #keadilan-fiskal #pembebasan-pajak #keluarga-super-kaya #ketimpangan-keadilan #kontribusi-pajak #kelompok-kaya #penerimaan-negara #sistem-perpajakan #redistribusi-kekay