Jutaan Orang Demo No King di AS, Protes Trump dan Isu Otoritarianisme
Jutaan orang di AS dan dunia protes Trump dalam gerakan "No Kings" menolak otoritarianisme, menuntut demokrasi dan akuntabilitas pemerintah.
(Bisnis.Com) 01/04/26 10:25 178423
Bisnis.com, BANDA ACEH — Gerakan “No Kings” menjadi simbol perlawanan besar-besaran terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dinilai menunjukkan kecenderungan otoritarianisme.
Aksi ini digelar secara nasional di berbagai kota besar di Amerika Serikat dan bahkan meluas hingga ke luar negeri. Jutaan orang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Trump, mulai dari perang Iran, penegakan imigrasi, hingga biaya hidup yang meningkat.
“No Kings adalah aksi nasional untuk menentang otoritarianisme dan membela demokrasi,” demikian pernyataan dalam situs resmi gerakan tersebut.
Dilansir dari situs No Kings, Selasa (31/3/2026), inti gerakan ini yakni penolakan terhadap kepemimpinan yang dianggap menyerupai sistem monarki atau kekuasaan absolut. Demonstran menilai prinsip demokrasi Amerika menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan individu tertentu.
Berdasarkan laporan BBC, aksi “No Kings” diikuti lebih dari 8 juta orang yang tersebar di hampir seluruh kota besar di AS. Demonstrasi juga berlangsung di kota-kota internasional, seperti Paris dan London, menunjukkan resonansi global terhadap isu tersebut.
Aksi terbesar terjadi di Washington DC dengan massa memadati National Mall hingga Lincoln Memorial. Ribuan demonstran juga turun ke jalan di New York, termasuk di Times Square.
Demonstran membawa simbol dan atribut yang menargetkan Trump serta pejabat pemerintahannya. Mereka menuntut akuntabilitas hingga mendesak pengunduran diri sejumlah pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas kebijakan kontroversial.
Menurut The Guardian, gerakan ini digagas oleh koalisi kelompok pro-demokrasi yang dipimpin oleh Indivisible Project. Inisiatif tersebut bertujuan menyatukan berbagai gerakan sipil dalam satu agenda bersama melawan apa yang mereka sebut sebagai ancaman otoritarianisme.
Selain itu, aksi “No Kings” mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap kebijakan Trump sejak kembali menjabat pada Januari 2025. The Guardian melaporkan bahwa Trump memperluas penggunaan kekuasaan eksekutif, termasuk pembubaran sebagian lembaga federal dan pengerahan Garda Nasional ke sejumlah kota.
Kebijakan tersebut memicu kritik karena dinilai berpotensi melanggar konstitusi dan mengancam sistem checks and balances. Namun, Trump membantah tudingan tersebut dan menyatakan kebijakannya diperlukan untuk memulihkan kondisi negara.
Meski sebagian aksi berlangsung damai, sejumlah insiden juga terjadi di beberapa kota seperti Los Angeles dan Dallas, termasuk bentrokan kecil dan penangkapan demonstran.
“No Kings” menjadi gerakan sosial yang luas untuk menegaskan kembali prinsip demokrasi di Amerika Serikat. Pesan bahwa tidak ada “raja” dalam sistem demokrasi, gerakan ini menjadi refleksi dari dinamika politik yang semakin terpolarisasi di negara tersebut.
#no-kings #protes-trump #isu-otoritarianisme #demo-nasional #kebijakan-trump #demokrasi-amerika #aksi-washington-dc #indivisible-project #ancaman-otoritarianisme #gerakan-sosial #prinsip-demokrasi #res