Meski Kinerja Fiskal 2026 Penuh Tantangan, Pemkab Dharmasraya Bergerak Positif
Pemkab Dharmasraya, Sumbar, mencatat kinerja positif di 2026 meski menghadapi tantangan fiskal, dengan peningkatan IPM, ekonomi, dan penurunan kemiskinan.
(Bisnis.Com) 06/04/26 20:40 183211
Bisnis.com, DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat (Sumbar), menyatakan capaian kinerja yang positif meski dihadapkan dengan tekanan fiskal yang mulai dijalankan pada tahun 2026.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan terdapat sejumlah indikator makro pembangunan mengalami perbaikan signifikan.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu satu tahun Dharmasraya berhasil mencatatkan lompatan kinerja yang mencolok.
"Dari kondisi tahun 2024 yang masih menghadapi 3 indikator utama di bawah rata-rata provinsi, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan laju pertumbuhan ekonomi. Kini Dharmasraya berhasil bertransformasi, dengan hanya menyisakan 1 indikator yang masih perlu dikejar," kata Annisa saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026).
Dia menyampaikan pada 2025, IPM Dharmasraya tercatat sebesar 75,70, meningkat dari 74,82 pada 2024, namun masih sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar 77,27.
Sementara itu, indikator ekonomi menunjukkan kemajuan pesat, dengan laju pertumbuhan ekonomi melonjak dari peringkat terakhir menjadi peringkat kedua di Sumbar.
Dia menambahkan, peningkatan tersebut turut ditopang oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp58,91 juta menjadi Rp62,07 juta yang telah melampaui rata-rata provinsi sebesar Rp58,89 juta.
Kemudian, Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menyampaikan bahwa capaian kinerja Pemkab Dharmasraya tersebut menunjukkan perubahan besar dalam peta kinerja pembangunan Dharmasraya.
Menurutnya dalam kurun waktu 1 tahun Dharmasraya berhasil berbalik unggul dengan 5 indikator makro yang telah melampaui rata-rata provinsi, dari sebelumnya masih terdapat 3 indikator yang tertinggal.
Arry menjelaskan, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,32% pada 2024 menjadi 4,61% pada 2025, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 5,35%.
Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan dari 6,02% menjadi 5,51%, lebih baik dibandingkan capaian provinsi sebesar 5,62%.
Selain itu, tingkat ketimpangan (Gini Ratio) berada pada level yang lebih baik dibandingkan provinsi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin merata.
Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat juga mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi riil dan daya beli masyarakat.
"Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya sudah berada di trek yang tepat, dan ditambah arah kebijakan yang diambil Bupati dan Wakil Bupati terbukti mampu mendorong perbaikan kinerja pembangunan secara signifikan," sebutnya.
Arry menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar perbaikan angka statistik, tetapi mencerminkan transformasi nyata menuju fase akselerasi pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.
Berangkat dari capaian tersebut, katanya, tahun 2025 merupakan fase yang penuh tantangan. Pemerintah daerah menghadapi defisit anggaran lebih dari Rp100 miliar dengan struktur APBD yang masih didominasi belanja pegawai sebesar 58,14% atau sekitar Rp570 miliar.
Ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 83% dari total pendapatan daerah, sehingga mempersempit ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mengalami peningkatan sekitar Rp22 miliar. Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah daerah juga mengambil langkah strategis dengan tidak membuka formasi ASN maupun PPPK baru.
#kinerja-fiskal #pemkab-dharmasraya #dharmasraya-2026 #tantangan-fiskal #indikator-makro #pembangunan-dharmasraya #ipm-dharmasraya #pertumbuhan-ekonomi #pdrb-per-kapita #angka-kemiskinan #tingkat-penga