Iran Bantah Klaim Trump soal Uranium, Tegaskan Tidak Ada Kesepakatan Penyerahan
Pemerintah Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Teheran telah menyetujui penyerahan uranium yang diperkaya.
(Kompas.com) 18/04/26 13:44 195433
KOMPAS.com – Pemerintah Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Teheran telah menyetujui penyerahan uranium yang diperkaya.
Dikutip dari AFP, Sabtu (18/4/2026), Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan tidak ada kesepakatan untuk memindahkan atau menyerahkan uranium yang telah diperkaya ke pihak mana pun.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa stok uranium milik Iran tetap berada di dalam negeri.
“Uranium yang diperkaya milik Iran tidak akan dipindahkan ke mana pun,” kata Baqaei kepada televisi pemerintah Iran pada Jumat (17/4/2026) malam.
Ia juga menegaskan bahwa isu pemindahan uranium ke Amerika Serikat tidak pernah masuk dalam agenda pembicaraan.
“Pemindahan uranium yang diperkaya milik Iran ke Amerika Serikat tidak pernah dibahas dalam negosiasi.”
Klaim Trump soal “debu nuklir”
Sebelumnya pada hari yang sama, Trump melalui platform Truth Social menyampaikan klaim terkait hasil serangan udara AS.
“Amerika Serikat akan mendapatkan semua \'debu nuklir\' yang dihasilkan oleh pengebom B2 kami yang hebat,” tulis Trump, merujuk pada uranium yang disebutnya terkubur akibat serangan udara AS tahun lalu.
Pernyataan itu memperkuat narasi Gedung Putih bahwa tekanan militer dan diplomatik AS berdampak pada program nuklir Iran.
Namun, Iran menegaskan bahwa fokus pembicaraan saat ini telah bergeser dari isu teknis nuklir menjadi upaya penyelesaian konflik yang lebih luas.
“Negosiasi sebelumnya berfokus pada isu nuklir, tetapi sekarang negosiasi berfokus pada mengakhiri perang, dan secara alami cakupan topik yang dibahas menjadi lebih luas dan lebih beragam,” kata Baqaei.
VANTOR via AFP Citra satelit dari Vantor memperlihatkan situs nuklir Iran di Natanz dengan beberapa kerusakan yang diduga akibat serangan, ketika dipublikasi pada Senin (2/3/2026).Tuntutan Iran: sanksi hingga kompensasi perang
Dalam pernyataannya, Baqaei juga menyoroti bahwa prioritas utama Teheran dalam perundingan adalah pencabutan sanksi serta kompensasi atas dampak konflik.
“Rencana 10 poin untuk pencabutan sanksi sangat penting bagi kami. Isu kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang yang dipaksakan juga sangat penting.”
Di sisi lain, ia turut mengkritik pernyataan Trump di media sosial yang juga menyinggung blokade laut terhadap Iran, meskipun Teheran mengklaim Selat Hormuz telah dibuka kembali.
“Pembukaan dan penutupan Selat Hormuz tidak terjadi di internet, itu ditentukan di lapangan, dan angkatan bersenjata kami tentu tahu bagaimana harus bertindak menanggapi tindakan apa pun dari pihak lain,” ujar Baqaei.
Ia menambahkan bahwa setiap bentuk blokade laut akan dibalas.
“Apa yang mereka sebut blokade laut pasti akan ditanggapi dengan respons yang tepat dari Iran. Blokade laut adalah pelanggaran gencatan senjata dan Iran pasti akan mengambil tindakan yang diperlukan,” tegasnya.
Selat Hormuz dibuka, tapi masih dalam pengawasan
Sebelumnya, Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat (17/4/2026), menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan jalur tersebut terbuka bagi kapal komersial selama masa gencatan senjata.
"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata, pada rute terkoordinasi seperti yang telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran," tulis Araghchi di X, dikutip CNN, Jumat (17/4/2026).
Trump menyambut baik langkah tersebut, namun menegaskan bahwa pembatasan terhadap Iran masih berlaku.
"Selat Hormuz telah sepenuhnya terbuka dan siap untuk kegiatan bisnis dan pelayaran penuh, tetapi blokade angkatan laut akan tetap berlaku sepenuhnya, hanya untuk Iran, sampai transaksi kita dengan Iran selesai 100 persen," ujar Trump di Truth Social.
Selat Hormuz bisa ditutup kembali jika situasi memburuk
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz untuk pelayaran komersial bukan berarti kondisi bersifat permanen.
Ia mengatakan Iran tetap memiliki opsi untuk menutup kembali jalur strategis tersebut apabila situasi di lapangan mengharuskannya, terutama jika blokade dari Amerika Serikat terus berlanjut.
“Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka dengan ditentukan oleh situasi di lapangan, bukan oleh media sosial,” kata Ghalibaf pada Jumat (17/4/2026), seraya menyindir Trump yang kerap mengumumkan kebijakan melalui Truth Social.
Sementara itu, televisi pemerintah Iran menjelaskan bahwa kapal-kapal komersial memang dapat melintas di Selat Hormuz, namun rute pelayarannya tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#amerika-serikat #donald-trump #negosiasi-nuklir #selat-hormuz #uranium-yang-diperkaya #pemerintah-iran #debu-nuklir