Misi Kejar Target Ambisius Wisman Terhadang Infrastruktur Konektivitas
Pemerintah Indonesia menargetkan 16-17,6 juta wisatawan mancanegara pada 2026, meski menghadapi tantangan konektivitas dan konflik global.
(Bisnis.Com) 04/06/26 14:19 239924
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempertahankan target kunjungan 16 juta hingga 17,6 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2026 di tengah gejolak global yang tak kunjung surut.
Adapun konektivitas wisatawan dari berbagai belahan dunia menuju Tanah Air maupun kesinambungan transportasi dari hub menuju destinasi wisata menjadi tantangan yang menentukan capaian target tersebut.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri mengeklaim bahwa sektor pariwisata Indonesia tetap resilien di tengah dampak konflik Timur Tengah, tecermin dari data kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tetap tumbuh hingga April 2026. Secara kumulatif, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta, tumbuh 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Pada dua bulan yang terdampak penutupan penerbangan tersebut, kita justru melihat pertumbuhan yang lebih tinggi di Maret–April 2026 dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 8,72%," kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, konflik geopolitik telah memicu pembatalan 1.444 penerbangan via Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 hingga akhir Mei 2026, dengan potensi 160.052 perjalanan wisman yang tidak terealisasi. Kunjungan wisatawan asal Timur Tengah pun turun 20,05%, sedangkan wisatawan dari Eropa merosot 12,42% dibandingkan Maret-April 2025.
Kendati demikian, dia menyebut pasar wisatawan dari kawasan lain, khususnya jarak dekat justru menunjukkan peningkatan. Wisatawan asal Asia Tenggara tercatat tumbuh 17,14%, Asia lainnya naik 12,66%, sedangkan Oseania meningkat 11,22% pada Maret-April 2026.
Oleh karenanya, Widiyanti menyampaikan bahwa pihaknya akan melanjutkan strategi pergeseran pasar tersebut. Kemenpar saat ini tengah mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara strategis, hingga memperkuat konektivitas penerbangan dari belahan dunia yang relatif tidak terdampak konflik Timur Tengah.
Dia mengungkapkan pemerintah tengah mendorong pembahasan bebas visa kunjungan untuk 8+1 negara yang mencakup Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, serta perluasan bagi permanent resident Singapura. Selain itu, terdapat Belarusia, Kazakhstan, dan Makau yang sebelumnya telah menjadi usulan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Namun, kebijakan bebas visa kunjungan ini masih akan menjadi pembahasan di tingkat menteri. Kami mohon dukungan DPR untuk negara-negara yang sebenarnya sangat strategis untuk kita berikan BVK ini,” ujar Widiyanti.
Dari sisi konektivitas internasional, pihaknya mencatat tambahan kapasitas penerbangan internasional telah mencapai 368.275 kursi, yang berasal dari rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan untuk pasar Australia, Cina, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Uzbekistan. Pembahasan juga masih berlangsung untuk tambahan kapasitas dari Cina, Australia, dan Oman.
Sementara itu, di dalam negeri, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan penguatan konektivitas menuju 10 destinasi pariwisata prioritas menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Menurutnya, tiga destinasi regeneratif Tanah Air seperti Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau telah memiliki konektivitas internasional yang relatif baik sebagai pumpunan atau hub.
Tantangannya adalah menjadikan ketiga wilayah tersebut sebagai pintu masuk menuju destinasi lain, misalnya dari Bali menuju Mandalika atau Wakatobi. Menurut Ni Luh, hal ini memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan, operator bandara, hingga maskapai penerbangan itu sendiri.
“Ini memang masih menjadi tantangan yang besar sekali. Kami saat ini terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
INTEGRASI
Aspek integrasi dinilai menjadi hal yang belum dijalankan pemerintah dalam penetapan destinasi wisata prioritas Tanah Air. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari menilai dominasi Bali, Jakarta, dan Batam sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara merupakan kondisi yang wajar, mengingat pola yang telah terbentuk dari jaringan penerbangan internasional.
Namun demikian, dia memandang bahwa pengembangan destinasi masih berfokus pada kawasan prioritas dan super prioritas, tanpa dibarengi adanya pemetaan atau zonasi destinasi wisata secara terpadu. Akibatnya, pergerakan pelancong asing masih terkonsentrasi pada destinasi utama yang memiliki akses penerbangan langsung.
Oleh karenanya, Azril menilai bahwa yang perlu dilakukan saat ini bukan memindahkan pusat kedatangan wisatawan, melainkan menciptakan sistem konektivitas yang lebih efektif menuju destinasi wisata lainnya.
“Jadi, hub-nya tidak masalah, tetapi bagaimana setelah dari hub itu baru pindah. Misalnya ke Bali, nanti dari Bali pergi ke Mandalika atau pergi ke Gili Trawangan, atau pergi ke Rinjani maupun Pulau Komodo, jadi bisa langsung,” terang Azril kepada Bisnis.
Dari sisi pelaku usaha, Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa tantangan kunjungan wisatawan mancanegara masih berkutat pada faktor keamanan. Padahal, Indonesia memiliki daya tarik dari biaya perjalanan yang terbilang kompetitif.
Kendati gejolak global masih berpotensi menekan kunjungan wisman ke Tanah Air, dia menilai pasar Asia Pasifik saat ini menjadi tumpuan utama karena relatif tidak terdampak langsung oleh konflik. Terkait destinasi di dalam negeri, dia mengamini bahwa geliat kunjungan dapat diperluas ke lebih banyak daerah dengan potensi pariwisata besar.
“Kita harapkan daerah-daerah lain juga, bukan hanya 10 destinasi prioritas, itu juga bisa menjual. Jadi kalau bisa merata,” kata Budijanto.
#konektivitas-wisatawan #target-wisatawan-mancanegara #pariwisata-indonesia #kunjungan-wisatawan #konflik-timur-tengah #pasar-wisatawan-asia #kebijakan-bebas-visa #kapasitas-penerbangan-internasional #n-a