Pengusaha Sawit Minta DSI Tak Jadi Operator Ekspor CPO, Mentan Amran Buka Suara
Mentan Amran mendukung ekspor satu pintu CPO oleh DSI untuk kesejahteraan rakyat, meski ada kekhawatiran dari pengusaha sawit. Apkasindo usul DSI jadi pengawas.
(Bisnis.Com) 08/06/26 14:20 243442
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku industri kelapa sawit terhadap keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan dalam skema ekspor satu pintu komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan gagasan ekspor satu pintu merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga iklim usaha.
Amran mengatakan pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang memberikan keuntungan bagi seluruh pihak, baik petani maupun pelaku usaha.
“Ini keinginan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sangat bagus. Seorang Presiden, Presiden kita, pasti ingin rakyatnya sejahtera, pengusahanya juga sejahtera. Kalau saya, pengusaha tersenyum, rakyat bahagia,” ujar Amran.
Dia juga menyinggung praktik-praktik yang selama ini dinilai merugikan negara dalam perdagangan komoditas ekspor. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah mendorong tata kelola yang lebih terintegrasi adalah untuk menekan praktik under invoicing.
“Bapak Presiden, satu pintu [ekspor komoditas strategis], ada yang terjadi. Tahu nggak apa yang terjadi di republik kita? Itu ada under invoicing ini. Itu nilainya tuh, setinggi itu. Itu Rp15.000 triliun [US$908 miliar],” ucapnya.
Selain itu, Amran juga menyoroti dugaan praktik transfer pricing dalam perdagangan komoditas yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
“Ada transfer pricing. Apa maksudnya itu? dan tidak semua itu dilakukan, paham nggak maksudku. Ini harganya dalam negeri US$30, di sana US$40 atau US$50, tetapi di sana perusahaannya sendiri. Jangan pancing saya lebih dalam,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Amran menilai Indonesia seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah harga CPO global mengingat statusnya sebagai produsen terbesar dunia. Nantinya, strategi hilirisasi melalui program biofuel menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia.
Dia bahkan menyebut pemerintah tengah merintis pengembangan bahan bakar berbasis sawit yang lebih luas di masa mendatang. Amran menegaskan pengurangan volume ekspor dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi harga global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit dalam negeri.
“Jadi kita yang remot nanti ke depan, itulah mimpi besar Bapak Presiden. Sehingga kita bisa menentukan, kita sudah memastikan seluruh petani yang 15 juta, kesejahteraannya naik. Masuk akal? Itu mimpinya Bapak Presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Menurut Gulat, pengumuman mengenai keterlibatan DSI telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani dan pelaku usaha sawit. Dia menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak yang dapat muncul ketika perusahaan tersebut mulai beroperasi.
“Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kejadian ini kan [penurunan harga tandan buah segar] akibat diumumkannya DSI, saya takut 6 bulan ke depan akan terjadi kejutan kedua lagi, karena operasionalnya PT DSI. Nah, ini kan membuat orang terkejut,” kata Gulat.
Dia menegaskan petani sawit berharap tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata niaga ekspor. Untuk itu, Apkasindo mengusulkan agar DSI tidak berperan sebagai operator dalam ekspor satu pintu komoditas strategis, melainkan hanya sebagai pengawas.
“Jadi, mohon diantisipasi supaya kami juga petani sawit kami tidak jadi korban. Nah, antisipasi itu kami tetap berharap PT DSI ini tidak menjadi operator, cukup menjadi pengawas. Meskipun Pak Wamen, itu sudah keluar Perpresnya,” imbuhnya.
Gulat menyebut usulan tersebut muncul karena tingginya kecemasan pelaku usaha terhadap kesiapan DSI dalam menjalankan tugasnya. “Itu usulan daripada teman-teman, karena ada kecemasan luar biasa ketika DSI bekerja dengan segala keterbatasannya tentu ini akan membuat kami juga terpuruk nanti,” tuturnya.
#sawit #ekspor-cpo #mentan-amran #dsi-operator #kelapa-sawit #presiden-prabowo #tata-kelola-ekspor #under-invoicing #transfer-pricing #harga-cpo-global #biofuel-sawit #kesejahteraan-petani #apkasindo #n-a