Gelap Berulang di Negeri Kaya Energi

Tak ada perbaikan struktural berarti di antara satu blackout dan blackout berikutnya. Padahal, kedaulatan energi terus diserukan dari berbagai forum.

(Kompas.com) 22/06/26 13:25 256120

JUMAT malam, 22 Mei 2026, pukul 18.44 WIB, Sumatera mendadak gelap. Bukan sebagian kecil, bukan satu kota.

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan serentak kehilangan aliran listrik dalam hitungan detik.

Di Medan, warga yang baru saja menyelesaikan shalat Maghrib mendapati seluruh kota mati. Di Padang, kemacetan meluber ke jalan-jalan besar karena lampu lalu lintas ikut padam.

Di Palembang, kabar lumpuhnya jaringan listrik menyebar dari mulut ke mulut dengan kata-kata pendek yang mencekam: Sumatera "blackout".

Penyebab awalnya, menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, adalah sambaran petir yang menghantam jaringan transmisi 275 kilovolt jalur Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi.

Gangguan pada satu ruas itu memicu power swing, frekuensi sistem merosot, dan efek domino menjalar ke seluruh jaringan interkoneksi Sumatera.

Bareskrim Polri memastikan tidak ada sabotase setelah melakukan olah tempat kejadian perkara di Tower 175 dan 176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.

Namun di balik terminologi teknis itu, ada kenyataan lebih menohok: infrastruktur energi jutaan orang bergantung pada satu jalur transmisi yang lumpuh hanya karena sambaran petir biasa.

Dalam dua hari blackout itu, banyak pabrik berhenti beroperasi, UMKM lumpuh, dan transaksi digital mati total karena jaringan komunikasi ikut terganggu.

ATM tidak berfungsi, SPBU tutup, dan antrean panjang terbentuk di pompa bensin yang masih menyala berkat genset.

Kadin Indonesia menyebut aktivitas ekonomi Sumatera lumpuh karena ketergantungan transaksi pada sistem digital yang tidak bisa beroperasi tanpa listrik.

Pedagang kehilangan pembeli, bahan makanan membusuk, dan pelaku usaha terpaksa menanggung biaya tambahan pembelian solar non-subsidi untuk genset di tengah harga bahan bakar yang sudah tinggi.

Kota Medan mengalami pemadaman selama sekitar 19 jam, baru pulih pada Sabtu (23/5) pukul 13.00 WIB.

Korban jiwa ikut berjatuhan. Di Kecamatan Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tiga remaja keracunan karbon monoksida dari gas buang genset masjid yang dinyalakan saat blackout; dua di antaranya meninggal dan satu kritis.

Di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, empat pegawai toko mengalami keracunan gas genset yang menyebabkan dua orang meninggal dan dua lainnya kritis.

Mereka bukan korban bencana alam. Mereka korban dari sistem kelistrikan yang rapuh dan dari ketidaksiapan menghadapi blackout yang datang tanpa peringatan.

Seorang mahasiswi di Palembang bahkan sempat terjebak di dalam lift selama satu jam ketika listrik tiba-tiba padam.

Belum selesai krisis di Sumatera, giliran Jawa menyusul. Pada 9 dan 10 Juni 2026, gangguan teknis pada PLTGU Jawa 1 di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, pembangkit berkapasitas 1.760 MW yang merupakan pembangkit gas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, memaksa PLN menerapkan pemadaman bergilir di Depok, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung, dan sejumlah wilayah Jawa Tengah selama 3 hingga 6 jam per giliran.

Lampu lalu lintas mati di beberapa titik Bandung dan petugas terpaksa mengatur kendaraan secara manual.

Pada 19 Juni, pemadaman bergilir kembali melanda Jawa menyusul gangguan pada dua unit pembangkit besar sekaligus, dan PLN menyampaikan permohonan maaf dalam bahasa Jawa, nyuwun ngapunten. Permintaan maaf yang terasa hangat secara kultural, tetapi dingin secara struktural.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan resmi PLN dengan tajam.

Dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali, gangguan pada satu pembangkit seharusnya tidak langsung berkembang menjadi pemadaman luas jika cadangan daya atau reserve margin sebesar 30 persen benar-benar terjaga.

IESR menduga pemadaman bergilir Jawa sesungguhnya dipicu oleh rendahnya stok batu bara di sejumlah PLTU akibat keterlambatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya oleh Kementerian ESDM, persoalan birokrasi yang sudah disampaikan industri sejak Maret dan April 2026, tetapi tidak ditindaklanjuti secara memadai hingga dampaknya terasa di ruang-ruang kegelapan rumah warga.

Blackout di Indonesia bukan peristiwa pertama. Dalam tujuh tahun terakhir, pemadaman massal berulang setidaknya tiga kali.

Pada 4 Agustus 2019 di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat akibat gangguan SUTET 500 kV Ungaran-Pemalang yang melumpuhkan puluhan juta orang.

Pada Juni 2024 di Sumatera akibat gangguan SUTET 275 kV Lubuk Linggau-Lahat yang berdampak pada 1,5 juta pelanggan.

Kini Mei 2026 kembali di Sumatera dengan skala yang lebih luas. Ini bukan sial berulang, tapi semacam pola yang terus berulang. Dan pola itu menunjukkan tidak ada perbaikan struktural yang berarti di antara satu blackout dan blackout berikutnya.

Situasi ini semakin sulit untuk diterima karena kontradiksi yang menyolok di dalamnya. Pemerintah sedang gencar mempromosikan transisi energi, narasi tentang energi baru terbarukan, net zero emission, dan kedaulatan energi terus diserukan dari berbagai forum.

Namun pada saat yang sama, infrastruktur transmisi dibiarkan bergantung pada satu jalur yang lumpuh karena sambaran petir biasa, sementara stok batu bara pembangkit Jawa bisa menipis hanya karena keterlambatan tanda tangan di meja birokrasi.

Trend Asia mencatat ironi ini, bahwa energi fosil yang menyokong kelistrikan Indonesia justru menjadi penyumbang utama krisis iklim yang memicu cuaca ekstrem itu sendiri.

Dapat dikatakan, bahan bakar yang membakar langit adalah bahan bakar yang juga memadamkan lampu.

Permintaan maaf PLN sudah disampaikan, dalam bahasa resmi di Sumatera, dalam bahasa Jawa yang lembut di Jawa. Keduanya wajar diapresiasi.

Namun, permintaan maaf tidak boleh mengganti logika pembenahan. Yang dibutuhkan adalah dorongan untuk mengaudit secara total terhadap ketahanan infrastruktur transmisi nasional, rencana investasi konkret untuk membangun redundansi jaringan, percepatan desentralisasi pembangkitan energi berbasis komunitas lokal, serta reformasi birokrasi pengesahan RKAB agar tidak ada lagi pembangkit yang terpaksa beroperasi di bawah kapasitas karena menunggu tanda tangan. Bangsa ini tidak sedang menuju transisi energi.

Lebih jauh, realitas pelik ini juga memberi pengertian bahwa, bangsa yang besar dengan sumber daya alam melimpah ini masih sibuk menambal kegelapan yang sama dari tahun ke tahun, dari Jawa hingga Sumatera, dari pejabat satu ke pejabat berikutnya, dengan maaf yang sama.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

#pemadaman-listrik-bergilir #blackout

https://money.kompas.com/read/2026/06/22/132500326/gelap-berulang-di-negeri-kaya-energi