240 BUMN Sudah Ditutup, Prabowo: Ujungnya Akan Menutup Kurang Lebih 800 Perusahaan Negara
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 240 BUMN merugi.
(Kompas.com) 24/06/26 08:50 258069
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat secara bisnis.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perampingan perusahaan negara yang jumlahnya selama ini dinilai terlalu banyak.
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).
Prabowo menuturkan, pada masa awal jabatannya sebagai Presiden, dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.
Namun ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, yang mencakup induk, anak, hingga cucu usaha.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan yang terus mengalami kerugian.
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Enggak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo.
Ia menegaskan langkah perampingan belum berhenti.
Pemerintah bahkan menargetkan jumlah perusahaan negara yang ditutup dapat mencapai 700 hingga 800 entitas.
"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," kata dia.
Prabowo menyebut banyak perusahaan pelat merah selama ini tidak memberikan keuntungan dan justru menjadi beban keuangan negara.
Selain memperbaiki tata kelola, penutupan perusahaan-perusahaan tersebut juga disebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan, termasuk dari pengurangan biaya direksi dan komisaris.
Ia bilang, banyak perusahaan negara yang tidak sehat secara finansial, namun tetap memberikan beban gaji dan fasilitas bagi jajaran manajemennya.
"Itu kalau dihitung, umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, (hasil) 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," ucapnya.
Prabowo juga menyinggung bahwa keberadaan perusahaan negara yang tidak sehat berpotensi membuka ruang praktik tata kelola yang buruk.
Maka dari itu, pemerintah memilih melakukan penataan menyeluruh agar aset negara dapat dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Jadi saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggakbener, dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," kata Prabowo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#perampingan-bumn #efisiensi-anggaran #bumn-tidak-sehat #penutupan-perusahaan-negara