Pemerintah Siapkan Ekosistem Daur Ulang Baterai, Bidik Rantai Pasok Terintegrasi
Pemerintah mulai mendorong daur ulang baterai kendaraan listrik untuk memperkuat rantai pasok dan menjaga keberlanjutan industri.
(Kompas.com) 24/06/26 17:19 258699
KOMPAS.com – Pemerintah mulai mendorong pengembangan ekonomi sirkular di industri baterai kendaraan listrik.
Langkah tersebut ditempuh untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring meningkatnya produksi dan penggunaan baterai secara global.
Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga mengatakan penyediaan baterai kendaraan listrik saat ini menghadapi sejumlah tantangan.
Tantangan tersebut mencakup ketersediaan mineral, tuntutan pengurangan emisi karbon, serta kebutuhan akan sumber daya yang berkelanjutan.
“Dengan tiga tantangan itu, saya rasa untuk mencapai keberlanjutan sekarang pemerintah Indonesia memberikan kebijakan bahwa kita tidak hanya berhenti pada mengambil sumber daya untuk produksi baterai tetapi kita juga akan bergerak ke recycling,” kata Ahmad dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut Ahmad, transisi global menuju energi terbarukan dan elektrifikasi berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut membuat baterai menjadi komponen strategis dalam persaingan industri, keamanan energi, dan agenda keberlanjutan.
Di sisi lain, peningkatan produksi dan penggunaan baterai juga memunculkan tantangan baru. Tantangan itu berkaitan dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengelolaan limbah, dan dampak terhadap lingkungan.
Perkuat Rantai Pasok Baterai
Ahmad mengatakan pemerintah telah menyiapkan regulasi yang mendukung pengembangan industri daur ulang baterai. Regulasi tersebut juga diarahkan agar selaras dengan berbagai ketentuan internasional.
Menurut dia, pendekatan daur ulang akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.
Pendekatan tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun industri baterai yang terintegrasi, mulai dari pengolahan material, produksi sel baterai, hingga pengemasan baterai.
Untuk mendukung upaya tersebut, Indonesia terus menjalankan transformasi ekonomi melalui kebijakan hilirisasi.
Ahmad mengatakan strategi itu mendorong perubahan dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara yang menghasilkan nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Pemerintah juga melakukan reformasi kebijakan investasi untuk mengurangi risiko usaha dan mempermudah proses perizinan.
Menurut Ahmad, sistem layanan terintegrasi telah diterapkan agar investor dapat mengurus investasi melalui satu pintu.
“Kita juga mempertimbangkan beberapa regulasi internasional misalnya EU Battery Pasport telah terpenuhi di beberapa negara, mungkin di masa depan kita bisa berdiskusi bagaimana Indonesia bisa inline dengan regulasi internasional,” katanya.
Ajak Investor Korea Selatan
Ahmad menilai pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri.
Kolaborasi dengan pelaku industri dan investor dinilai penting, termasuk untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi bahan baku utama baterai, seperti nikel.
Karena itu, Ahmad mengajak investor Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Ia berharap investor Korea Selatan membawa teknologi yang mendukung ekonomi sirkular, termasuk teknologi daur ulang baterai.
Investasi tersebut diharapkan dapat melengkapi rantai pasok industri baterai nasional, mulai dari ekstraksi nikel hingga pengembangan fasilitas daur ulang baterai berteknologi tinggi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang