Pemprov NTB Ambil Alih Pengurusan Izin Subsidi BBM Nelayan
Pemprov NTB ambil alih pengurusan E-Pas Kecil nelayan untuk memudahkan akses BBM subsidi, mengatasi hambatan birokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
(Bisnis.Com) 30/06/26 20:38 264277
Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalihkan pengurusan dokumen E-Pas Kecil dari yang semula bersifat personal menjadi tanggung jawab kolektif sebagai solusi atas kesulitan nelayan mengurus dokumen jika dilakukan sendiri.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menjelaskan selama ini nelayan mengalami kesulitan dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat belum memiliki dokumen E-Pas Kecil. Prosedur penerbitan dokumen tersebut selama ini terhambat oleh proses pengukuran kapal yang menjadi wewenang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.
"Oleh karena itu, kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat jumlah nelayan kita hampir 60.000 lebih yang ada di NTB, kesulitan untuk menyelesaikan masalah E-Pas Kecil-nya itu, kami mulai tahun ini akan berkomitmen seluruh kabupaten/kota kita bergandengan tangan menyelesaikan masalah nelayan ini. Tidak lagi diurus secara personal oleh mereka, tapi akan dikoordinir oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten menyelesaikan masalah ini," jelas Muslim, Selasa (30/6/2026).
Langkah koordinatif ini diambil karena dokumen E-Pas Kecil merupakan prasyarat mutlak yang mendasari nelayan untuk dapat mengakses aplikasi X-Star guna membeli BBM bersubsidi.
Melalui terobosan tersebut, Pemprov NTB berkomitmen penuh hadir di garda terdepan untuk memotong jalur birokrasi dan menyelesaikan hambatan administratif demi kesejahteraan masyarakat nelayan di NTB.
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 573 yang meliputi kawasan Samudra Hindia dan WPP 713 di kawasan Laut Flores. Dua WPP ini menempatkan NTB pada posisi yang sangat strategis dalam peta perikanan nasional.
Dengan posisi strategis tersebut, Muslim menyebut sudah sepatutnya tata kelola perikanan daerah diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global.
Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi mendalam kepada Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas capaian sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang berbasis di Inggris untuk pengelolaan tuna di WPP 713.
"Dua WPP ini telah memberikan posisi strategis bagi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita di NTB memastikan tata kelola komoditas perikanan kita harus berbasis pada komoditas yang mampu bersaing secara internasional. Sehingga tidak heran, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MDPI yang telah dinilai oleh MSC bahwa WPP 713 sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan tuna di Nusa Tenggara Barat," ujar Muslim.
#izin-subsidi-bbm #pengurusan-dokumen-e-pas #nelayan-ntb #pemerintah-provinsi-ntb #dokumen-e-pas-kecil #bbm-bersubsidi-nelayan #kantor-kesyahbandaran #otoritas-pelabuhan-ntb #aplikasi-x-star #kesejahte