Purbaya Prediksi Pengembalian Anggaran K/L Lampaui Rp3,5 Triliun pada Akhir 2025
Menkeu Purbaya memprediksi pengembalian anggaran K/L lebih dari Rp3,5 triliun hingga akhir 2025 karena belanja yang belum optimal.
(Bisnis.Com) 21/11/25 09:20 45339
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga masih akan ada kementerian/lembaga yang akan mengembalikan anggarannya karena tak mampu belanja sampai dengan akhir 2025.
Pada kesempatan sebelumnya, Jumat (14/11/2025), Purbaya sempat mengungkap pengembalian total anggaran senilai Rp3,5 triliun yang telah diterima pihaknya belum lama ini. Oleh sebab itu, Kemenkeu disebut masih menunggu sampai dengan akhir tahun atau tutup buku APBN 2025. Dia menduga pengembalian anggaran yang tidak terserap itu tidak akan berhenti di Rp3,5 triliun saja.
"Saya duga sih akan ada yang balikin lagi, beberapa sampai akhir November kami monitor. Rencananya ya kami lihat, ada enggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend, kami alokasikan ke sana," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).
Apabila anggaran yang nanti dikembalikan tidak bisa direalokasi ke pos lain, terang Purbaya, maka pihaknya akan menggunakan sisa anggaran itu untuk menutup defisit. Apalagi, Kemenkeu sudah mendapatkan restu untuk menggunakan saldo anggaran lebih tahun depan untuk mengurangi penerbitan SBN.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman, pada kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa tujuan utama dari penyisiran realisasi belanja oleh Purbaya sejak pertama dilantik bukan untuk memotong anggaran.
Luky menyebut fokus utama pihaknya adalah untuk membantu para kementerian/lembaga dalam mempercepat belanjanya. Dia memastikan, apabila ada pergeseran anggaran, maka bakal dialokasikan untuk program prioritas presiden.
"Jadi bukan kami ingin memotong, tetapi kemudian alhamdulillah juga ada memang beberapa K/L yang menyampaikan, oke kami kembalikan anggarannya. Artinya dia enggak akan belanja," terangnya.
Berdasarkan realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025, belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun.
Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari oulook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024.
Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025.
Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik.
Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook.
Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif.
Kemudian, belanja nonkementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track.
Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.
Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya.
"Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia," terang Wamenkeu Suahasil Nazara pada kesempatan yang sama.
#pengembalian-anggaran #anggaran-k-l #anggaran-2025 #purbaya-yudhi-sadewa #kemenkeu #belanja-pemerintah #apbn-2025 #defisit-anggaran #saldo-anggaran-lebih #realisasi-belanja #program-prioritas-presiden