Pemerintah Beri Diskon Tarif hingga 20% pada 26 Ruas Tol pada Libur Nataru 2025
Pemerintah memberi diskon tol hingga 20% di 26 ruas saat Nataru 2025 untuk dorong mobilitas dan konsumsi.
(Bisnis.Com) 26/11/25 19:11 51430
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap detail pemberian diskon tarif jalan tol pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Airlangga menuturkan diskon tarif tol tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025. Kebijakan ini diharapkan mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menopang konsumsi akhir tahun.
Dia menjelaskan diskon tarif tol akan berlaku selama 3 hari, yakni pada 22, 23, dan 31 Desember 2025, dengan besaran potongan 10% hingga 20% di 26 ruas jalan tol.
"Perinciannya, 2 ruas tol Jabodetabek, 9 ruas Transjawa, 3 ruas non-Jawa serta 12 ruas Trans-Sumatra," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (26/11/2025)
Selain ruas tol, pemerintah juga menyiapkan program diskon untuk moda transportasi lain seperti kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan angkutan udara.
Sebelumnya, pemerintah telah mengungkapkan sejumlah diskon transportasi massal selama periode Nataru. Secara terperinci, PT KAI akan memberi diskon 30% untuk 1,5 juta penumpang pada 22 Desember–10 Januari.
Kemudian, Pelni menyediakan potongan 20% bagi 405.000 penumpang kapal laut. Selanjutnya, ASDP menargetkan 227.000 penumpang dan 491.000 kendaraan mendapat keringanan tarif jasa pelabuhan. Adapun, maskapai penerbangan juga menyiapkan diskon tiket 12%–14% bagi sekitar 36 juta penumpang.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, dukungan terhadap sektor perumahan tetap menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 350.000 unit rumah serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 45.000 rumah.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) bagi properti hingga Rp5 miliar, dengan porsi PPN yang ditanggung pemerintah untuk pembelian hingga Rp2 miliar.
Selanjutnya, program kredit perumahan dan KUR juga akan dilanjutkan pada 2026, dengan anggaran yang disiapkan secara bertahap.
Dari sisi perizinan, pemerintah terus mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2025 terkait online single submission (OSS) berbasis risiko. Menurut Airlangga, hingga saat ini 14 peraturan telah terbit, 6 sedang dalam proses harmonisasi, dan sisanya menunggu penetapan.
“Dengan PP ini, OSS diharapkan semakin mempercepat perizinan usaha dan mendukung iklim investasi,” kata Airlangga.
#diskon-tarif-tol #diskon-tol-nataru #tol-jabodetabek #tol-transjawa #tol-trans-sumatra #diskon-transportasi-nataru #diskon-kereta-api #diskon-kapal-laut #diskon-penerbangan #insentif-perumahan #flpp-2