Rencana Renovasi Al-Khoziny Pakai APBN Berpotensi Timbulkan Ketidakadilan Fiskal
Rencana renovasi Ponpes Al-Khoziny dengan APBN menuai kritik terkait keadilan fiskal. Penggunaan APBN harus dicermati agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
(Bisnis.Com) 16/10/25 13:52 5524
Bisnis.com, SURABAYA – Rencana pemerintah pusat untuk membangun kembali bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo yang ambruk pada Senin (29/9/2025) lalu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai harus diamati dan dikaji secara sangat cermat oleh pemerintah.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Parlaungan Iffah Nasution menjelaskan bahwa bencana tersebut harus dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah. Khususnya, dalam memastikan keselamatan publik yang beraktivitas di dalam bangunan institusi yang melayani orang banyak.
"Kita semua turut berduka atas tragedi yang terjadi di pondok Al-Khoziny Sidoarjo. Ini bukan hanya musibah bagi yayasan dan keluarga para santri, tapi juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah berkaitan dengan keselamatan publik dalam institusi layanan publik. Meskipun pondok adalah milik yayasan, tetapi karena sifatnya \'serving the public\', maka pemerintah harus melakukan intervensi di situ," ujar Ucok sapaan akrabnya, Kamis (16/10/2025).
Meski pemerintah disebutnya harus melakukan intervensi, tetapi penggunaan APBN untuk membangun aset milik yayasan harus benar-benar dicermati. Ucok menilai bahwa rencana tersebut tidak dapat dibenarkan secara aturan maupun keadilan fiskal.
"Jika pondok ini adalah kepemilikan dari yayasan, maka pembangunan kembali sepenuhnya menggunakan APBN adalah tidak dapat dibenarkan. APBN tidak dapat digunakan untuk membangun aset yang bukan milik pemerintah," tegasnya.
Ucok menyebut, apabila pemerintah memiliki keinginan untuk membantu renovasi atau pembangunan ulang bangunan, maka mekanismenya wajib dalam bentuk alokasi hibah, yang memiliki plafon dan anggarannya tersendiri.
Selain itu, Ucok juga menyoroti aspek keadilan fiskal. Tanpa adanya proses audit maupun proses hukum yang menyeluruh terhadap untuk menguak penyebab dan sosok yang bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut, ia khawatir hal tersebut akan memicu ketidakadilan fiskal bagi lembaga pendidikan lainnya di tanah air.
“Masih banyak lembaga pendidikan alternatif seperti pesantren yang secara bangunan sangat memprihatinkan. Jika hanya pondok Al-Khoziny yang dibangun, maka bagaimana dengan lembaga pendidikan alternatif lainnya? Itu menjadi pertanyaan reflektif bagi rencana pemerintah jika ingin membangun kembali menggunakan APBN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny layak mendapat kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan usai pihaknya banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan terkait rencana merenovasi Ponpes Al-Khoziny menggunakan APBN.
"Al-Khoziny ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900. Mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda?" katanya saat ditemui di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Pada kesempatan tersebut, Cak Imin sapaan akrabnya juga meminta agar masyarakat dapat membuka mata, bahwa APBN yang dikucurkan semata-mata untuk mendukung anak bangsa dalam menuntut ilmu.
"Yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga, saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar," ujarnya. Untuk diketahui, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan pondok pesantren di berbagai daerah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kajian ini muncul sebagai tindak lanjut atas peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu silam.
“Ya, pascakejadian kemarin [ambruknya Ponpes Al-Khoziny] kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi, mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN,” ujar Prasetyo kepada wartawan usai menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
Menurutnya, pemerintah pusat masih mempelajari secara menyeluruh kemungkinan tersebut. Termasuk mekanisme penyaluran dan kriteria pesantren yang akan menjadi prioritas penerima dukungan.
“Semua sedang kita pelajari, karena berkaitan dengan jumlah dan perkembangan apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis menjadi prioritas, ataukah ke depan ada pembangunan pondok-pondok baru. Itu sedang dicoba dipelajari,” jelasnya.
#renovasi-al-khoziny #apbn-renovasi-pesantren #ketidakadilan-fiskal-apbn #renovasi-pondok-pesantren #kebijakan-publik-pesantren #renovasi-al-khoziny-apbn #bantuan-apbn-pesantren #keadilan-fiskal-pendid