Membumikan Sumitronomics: "Game Changer" Ekonomi Indonesia
Sumitronomics harus hadir dalam opini publik, diskusi kebijakan, jejaring intelektual muda, dan ruang digital.
(Kompas.com) 04/12/25 12:51 60684
DI TENGAH derasnya arus perubahan ekonomi global yang ditandai disrupsi teknologi, perubahan pola konsumsi, ketimpangan pendapatan, dan kompetisi antarnegara, Indonesia berada pada persimpangan jalan sejarah.
Sumber daya alam masih melimpah, bonus demografi belum habis, transformasi digital terus berkembang, dan posisi geopolitik semakin strategis.
Namun, di balik potensi itu semua, satu pertanyaan klasik terus menghantui, yaitu mengapa Indonesia belum mampu melakukan lompatan besar yang menjadikannya negara maju?
Indonesia telah mencanangkan akan masuk di tataran negara maju pada tahun 2045.
Jawaban atas pertanyaan ini sejatinya tidak terletak pada kekurangan sumber daya, melainkan pada kekurangan kerangka pikir dan arus utama kebijakan ekonomi yang konsisten, terarah, dan berpihak pada karakter bangsa sendiri. Di sinilah gagasan Sumitronomics menemukan relevansinya.
Istilah ini mungkin belum sepopuler Reaganomics di Amerika, Abenomics di Jepang, atau Thatcherism di Inggris.
Namun, Sumitronomics menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu paradigma ekonomi khas Nusantara yang berakar pada nilai, identitas, dan kekuatan sosial Indonesia, bukan sekadar pengulangan resep neoliberal, kapitalisme pasar, atau sosialisme negara.
Tulisan ini akan mengupas secara naratif bagaimana Sumitronomics hadir, apa pilar-pilarnya, mengapa ia penting dibumikan, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan Sumitronomics sebagai fondasi baru pembangunan ekonomi Indonesia.
Sumitronomics merupakan suatu pendekatan pemikiran dan kebijakan ekonomi yang dikembangkan dan diperjuangkan oleh tokoh ekonomi nasional Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo.
Beliau bukan sekadar teknokrat, tapi juga arsitek kebijakan, pemikir besar, dan jembatan antara teori ekonomi Barat dan realitas sosial Indonesia.
Jika Reaganomics fokus pada pemotongan pajak dan pasar bebas, dan Abenomics pada stimulus fiskal serta deregulasi industri, maka Sumitronomics berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia bukan Amerika atau Jepang.
Indonesia memiliki kultur gotong-royong, modal sosial yang besar, kekayaan alam strategis, geopolitik maritim, kesenjangan pendidikan antarwilayah, serta struktur ekonomi yang tak bisa dipaksakan mengikuti resep Barat.
Dengan demikian, Sumitronomics bukan sekadar teori ekonomi, melainkan suatu cara pandang ekonomi yang kontekstual, bukan sekedar meniru cara pandang dari negara lain.
Selain itu, Sumitronomics menawarkan pendekatan pragmatis berbasis data dan karakter bangsa.
Sumitronomics menolak dikotomi ekstrem antara negara dan pasar. Pembangunan memerlukan kolaborasi harmonis di mana negara hadir sebagai arsitek yang menetapkan arah, pasar sebagai mesin inovasi dan produktivitas, dan masyarakat sebagai fondasi nilai serta sumber daya manusianya.
Dalam konteks kekinian, Sumitronomics menemukan relevansi baru. Dunia kini memasuki babak baru di mana ketahanan pangan, teknologi, ekonomi hijau, inklusi sosial, dan geopolitik energi menjadi faktor perebutan dominasi global. Indonesia membutuhkan paradigma ekonomi yang tidak reaktif, tetapi visioner.
Seperti bangunan kokoh, Sumitronomics berdiri di atas beberapa pilar fundamental. Pilar ini bukan sekadar teori akademik, melainkan prinsip pembangunan yang telah, dan seharusnya terus, menjadi DNA kebijakan ekonomi Indonesia.
Pilar pertama ialah pembangunan berbasis kemandirian nasional. Sumitronomics percaya bahwa pembangunan sejati tidak bergantung pada pinjaman luar negeri, utang konsumtif, atau investasi yang merugikan kedaulatan.
Ia bukan anti-investasi asing, tetapi menegaskan bahwa ketergantungan adalah penjara ekonomi.
Kemandirian nasional mencakup tiga ranah, yaitu ketahanan pangan, kemandirian energi, dan transformasi industri dalam negeri.
Ketiga ranah ini merupakan strategic nodes yang menentukan posisi tawar bangsa di hadapan ekonomi global.
Indonesia selama ini kaya bahan mentah, tetapi miskin industri hilir. Inilah ironi klasik yang ingin diputus oleh Sumitronomics.
Kemandirian bukan berarti menutup diri, tetapi memastikan bahwa setiap kerja sama, baik ekonomi, investasi, maupun perdagangan harus memberikan nilai tambah bagi negara.
Pilar kedua ialah negara sebagai dirigen ekonomi dan bukan pedagang. Dalam Sumitronomics, negara tidak dibiarkan menjadi pasar bebas tanpa arah, tetapi Negara juga bukan diktator ekonomi.
Posisi negara adalah sebagai dirigen orkestra yang memastikan semua instrumen, yaitu UMKM, BUMN, swasta, koperasi, dan masyarakat dapat berjalan harmonis menuju tujuan yang jelas.
Sumitro pernah menegaskan bahwa pembangunan yang dilepas pada mekanisme pasar akan menciptakan jurang ketimpangan.
Maka, Sumitronomics mendorong negara menetapkan visi ekonomi jangka panjang, di mana regulasi berpihak pada produktivitas dan bukan rente.
Kemudian BUMN berperan sebagai lokomotif strategis, bukan pemain ritel. Serta, intervensi dilakukan untuk mengoreksi distorsi pasar, bukan menguasai pasar.
Kondisi berbeda dari rezim liberal laissez-faire yang mengagungkan pasar absolut, atau rezim etatistik yang memonopoli negara atas segala sektor. Sumitronomics adalah jalan ketiga, yaitu keseimbangan antara statecraft dan marketcraft.
Pilar berikutnya ialah industrialisasi sebagai keniscayaan. Sumitro adalah penganut tegar industrialisasi. Baginya, bangsa besar tidak bisa dibangun hanya dengan menjual bahan mentah.
Industrialisasi adalah cara menciptakan kelas menengah produktif, pintu masuk inovasi teknologi, mesin pencipta lapangan kerja jangka panjang, dan fondasi kedaulatan ekonomi
Jika Indonesia terus bergantung pada komoditas mentah, maka kita akan menjadi pemenang musiman, tapi pecundang sejarah.
Sumitronomics memandang industrialisasi bukan sekadar membangun pabrik, tetapi ekosistem yang menggabungkan riset, teknologi, logistik, sumber daya manusia, dan rantai pasok nasional.
Pilar terakhir ialah modal sosial dan kearifan lokal sebagai aset ekonomi. Inilah keunikan terbesar Sumitronomics dibanding aliran pemikiran ekonomi lainnya.
Ia menyadari bahwa Indonesia bukan negara pasar individualis, melainkan masyarakat gotong-royong. Nilai itu adalah kapital sosial yang tidak dimiliki ekonomi Barat.
Gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, dan kepercayaan adalah intangible assets yang meningkatkan daya tahan bangsa dari krisis, sekaligus membuka peluang inovasi ekonomi berbasis komunitas, UMKM, dan koperasi.
Bagi Sumitronomics, ekonomi bukan semata matematika, melainkan kombinasi antara iman, karakter, dan budaya.
Pertanyaan mendasarnya bukan “apa itu Sumitronomics?”, tetapi mengapa harus membumikannya sekarang?
Jawabannya sederhana karena Indonesia saat ini sedang tidak memiliki paradigma ekonomi dalam proses pembangunannya.
Selama ini, pembangunan nasional sering seperti zig-zag di mana selalu berganti arah setiap pergantian rezim. Tidak ada narasi besar yang menjadi benang merah lintas generasi.
Kebijakan ekonomi kita kadang liberal ketika modal asing masuk, kadang proteksionis ketika harga komoditas naik, kadang konsumtif saat politik elektoral mendominasi.
Ketika suatu negara tidak memiliki paradigma yang konsisten, maka pembangunan hanya menjadi daftar proyek, bukan peradaban ekonomi. Sumitronomics diperlukan untuk mengakhiri situasi ini.
Terdapat empat alasan kenapa membumikan Sumitronomics adalah urgensi sejarah. Pertama, tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Perang dagang AS–China, krisis pangan global, dekarbonisasi industri, dan perebutan sumber daya energi menuntut Indonesia memilih strategi yang jelas.
Dunia sedang menuju era di mana negara yang kuat adalah negara yang mampu memproduksi kebutuhannya sendiri, memiliki kontrol rantai pasok, dan siap menghadapi gejolak global. Tanpa paradigma ekonomi yang kokoh, Indonesia hanya menjadi pasar dan bukan pemain.
Alasan kedua ialah deindustrialisasi prematur. Kondisi inilah yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia. Industri merosot sebelum mencapai puncak kematangan.
Saat ini ekonomi lompat ke layanan digital tanpa memperkuat manufaktur. Kondisi ini ibarat membangun rumah kaca tanpa fondasi. Sumitronomics mengingatkan bahwa teknologi tanpa industri adalah fatamorgana.
Alasan ketiga ialah bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Sejarah mencatat, bonus demografi hanya terjadi sekali dalam siklus hidup bangsa.
Bila tidak dikelola dengan strategi ekonomi yang tepat, ia akan berubah menjadi kutukan demografi berupa pengangguran muda, radikalisme, kriminalitas, dan beban fiskal.
Alasan terakhir ialah krisis identitas ekonomi. Bangsa yang besar harus memiliki economic self-esteem.
Beberapa negara telah memiliki identitas ekonomi masing-masing. Kondisi ini yang belum dimiliki oleh Indonesia. Sumitronomics memberi Indonesia sesuatu yang selama ini hilang, yaitu narasi ekonomi yang sesuai dengan DNA bangsa.
Membumikan gagasan bukan sekadar menyebarkan konsep. Tantangan membumikan Sumitronomics berada pada tiga level, yaitu struktural, politik, dan budaya.
Tantangan struktural terbesar adalah ketergantungan, baik terhadap modal, teknologi, maupun kebijakan asing.
Sumitronomics menantang status quo ini, sehingga resistensi tidak terhindarkan. Kondisi ini karena struktur ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh oligarki sumber daya, impor pangan dan energi, rente politik, infrastruktur riset yang lemah, dan industri yang belum terintegrasi.
Tantangan berikutnya ialah aspek politik. Politik Indonesia masih terlalu pragmatis dan jangka pendek. Paradigma yang memerlukan visi 25–50 tahun tidak mudah hidup dalam sistem politik yang orientasinya lima tahunan.
Sumitronomics butuh kepemimpinan yang kuat, elite visioner, dan konsensus nasional lintas partai. Tanpa itu, gagasan hanya menjadi esai intelektual.
Tantangan terakhir ialah aspek budaya dan psikologis. Bangsa ini masih sering minder, mudah terpesona resep luar negeri, dan kurang percaya pada teorinya sendiri.
Selama mentalitas inferior belum hilang, gagasan sebesar apa pun akan dipandang utopis. Sumitronomics menuntut transformasi mindset nasional, yaitu dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen.
Membumikan Sumitronomics bukan pekerjaan akademisi saja. Ia harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan negara, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat, pelajar, dan media.
Terdapat lima strategi utama yang bisa diterapkan. Strategi pertama ialah dengan menjadikannya kurikulum ekonomi nasional. Bagaimana mungkin bangsa mengusung paradigma ekonomi tanpa mengajarkannya di kampus.
Kurikulum ekonomi di Indonesia masih terlalu Barat-sentris. Mahasiswa hafal Keynes dan Friedman, tapi tidak membaca Sumitro.
Perguruan tinggi perlu memasukkan Sumitronomics sebagai mata kuliah wajib, mendorong riset berbasis kebijakan nasional, dan mencetak ekonom yang kontekstual, bukan teoretikus buku teks.
Strategi kedua dengan menjadikannya sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang. Sumitronomics harus diterjemahkan dalam strategi industrialisasi 2045, roadmap pangan, energi, dan industri hijau, transformasi riset menjadi inovasi, dan pembangunan berbasis klaster ekonomi. Tanpa peta jalan yang jelas, Sumitronomics hanya slogan.
Strategi ketiga ialah dengan mengintegrasikan modal sosial dalam kebijakan ekonomi. Koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, desa digital, dan ekonomi maritim bukan subsektor kecil.
Di bawah Sumitronomics, mereka adalah mesin ekonomi nasional. Gotong royong bukan jargon, melainkan algoritma pembangunan.
Strategi berikutnya ialah dengan memperkuat teknologi dan riset nasional. Tanpa teknologi, kemandirian hanya retorika.
Negara harus meningkatkan anggaran riset, membangun kemitraan riset industri, dan menciptakan inovasi berbasis masalah lokal.
Strategi terakhir ialah dengan menjadikannya narasi berita yang menjadi peran dari media. Jika media hanya memberitakan konflik politik dan gosip selebritas, maka bangsa kehilangan panduan berpikir jangka panjang.
Sumitronomics harus hadir dalam opini publik, diskusi kebijakan, jejaring intelektual muda, dan ruang digital. Bangsa yang kehilangan narasi akan kehilangan masa depan.
Sumitronomics bukan nostalgia atas pemikiran masa lalu, melainkan menjadi panduan menuju masa depan. Sumitronomics bukan buku teori ekonomi yang tersimpan di rak perpustakaan, melainkan suatu paradigma peradaban.
Membumikan Sumitronomics berarti mengembalikan ekonomi ke akar budaya bangsa, membangun kedaulatan industri dan pangan, menciptakan kelas menengah produktif, dan menegaskan harga diri ekonomi Indonesia.
Sebab bangsa yang besar bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang punya cara pandang ekonomi sendiri.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang