IDXChannel - PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) siap melunasi denda administratif yang telah ditetapkan pemerintah. Denda itu terkait dengan pelanggaran aturan kawasan hutan oleh perusahaan pertambangan nikel tersebut.

Direktur NICE, Yeon Ho Choi mengatakan, perseroan telah menerima Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pengenaan sanksi denda kepada PT Adhi Kartiko Pratama Tbk pada 26 Maret 2026. Surat Keputusan (SK) tersebut diteken pada 2 Maret 2026 berikut Surat Perintah Pelunasan Tagihan.

"Dengan merujuk pada SK tersebut, perseroan akan melakukan pembayaran dengan total denda administratif sebesar Rp158.933.142.600 paling lambat 30 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Pelunasan Tagihan tertanggal 3 Maret 2026," kata Choi, Jumat (27/3/2026).

Dia menegaskan, perseroan akan memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga menyatakan perseroan akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya.

Choi menilai, pembayaran denda tersebut tidak akan berpengaruh material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan.

Namun, denda ini tergolong signifikan terhadap kinerja NICE. Pada kuartal IV-2025, perseroan mencatat rugi bersih hingga Rp168 miliar sehingga membuat kinerja keuangan tahun penuh merugi Rp27 miliar, berbalik dari posisi laba pada 2024 yang sebesar Rp34 miliar.

Dalam laporan keuangan NICE, denda tersebut masuk dalam pos beban provisi. Perseroan telah menerima Nota Pemberitahuan Sementara pada 23 Desember 2025 dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) soal perkiraan jumlah eksposur sebesr Rp185,9 miliar. Pada 10 Januari 2026, perseroan telah mencicil denda tersebut sebesar Rp10 miliar.

Sebagai informasi, Satgas PKH sebelumnya mengundang 32 perusahaan yang yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan nikel pada pertengahan Januari 2026. Puluhan perusahaan tersebut dipanggil untuk diminta membayar denda administratif yang ditetapkan oleh Satgas PKH.

Sementara itu, NICE sendiri telah mengamankan arus kas (cashflow) perusahaan dengan menarik sejumlah pinjaman perbankan. Di antaranya pinjaman dari PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP), PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BBTN), dan PT Bank UOB Indonesia masing-masing Rp100 miliar.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Emiten tambang nikel, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) memperoleh fasilitas kredit senilai Rp100 miliar dari PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP).

Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga IndONIA sebesar 1,80 persen dengan jangka waktu hingga 6 Januari 2027, terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit pada 6 Februari 2026.

Nilai transaksi tersebut setara dengan 57,25 persen dari total ekuitas perseroan, mengacu pada laporan keuangan per 31 Desember 2024.

Direktur Adhi Kartiko Pratama, Yeon Ho Choi menegaskan, fasilitas kredit itu akan dimanfaatkan sebagai opsi pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

"Tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan atas diterimanya fasilitas kredit ini," ujar Yeon Ho Choi dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/2/2026).

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/2020, pinjaman langsung dari bank yang diterima perseroan tidak memerlukan penggunaan jasa penilai independen maupun persetujuan pemegang saham.

Sebelumnya, NICE juga telah memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank UOB Indonesia dengan nilai yang sama, yakni sebesar Rp100 miliar.

(DESI ANGRIANI)

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) kembali memperoleh tambahan amunisi pendanaan untuk mendukung operasional bisnisnya. Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman senilai Rp100 miliar dari PT Bank UOB Indonesia guna memperkuat likuiditas dan kebutuhan modal kerja.

Direktur Adhi Kartiko, Yeon Ho Choi, menjelaskan bahwa perjanjian kredit tersebut telah diteken bersama Bank UOB pada 4 Februari 2026. Fasilitas pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar COF plus 1 persen per tahun dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

"Fasilitas kredit akan digunakan sebagai opsi pembiayaan untuk modal kerja," katanya.

Manajemen menegaskan bahwa pinjaman langsung dari bank ini tidak memerlukan penilai independen maupun persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan POJK 17/2020. Berdasarkan penelaahan internal, fasilitas kredit tersebut juga tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan perusahaan.

"Transaksi material ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.4/2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan," tutup Yeon Ho Choi.

Sebelumnya, pada 7 Januari 2026, perseroan juga telah mengamankan fasilitas pinjaman sebesar Rp100 miliar dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) yang turut dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja.

Sebagai informasi, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk didirikan pada 2008 dan bergerak di sektor pertambangan nikel melalui kegiatan eksplorasi nikel laterit. Area tambang perseroan berlokasi di Desa Lameruru, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan posisi strategis dekat pesisir dan mudah diakses dari Kota Kendari.

IDXChannel - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengenakan denda administratif terhadap PT Adhi Kartiko Pratama Tbk atau AKP (NICE). Perseroan menggarap pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Direktur AKP, Yeon Ho Choi mengatakan, perseroan menerima Nota Pemberitahuan dari Satgas PHK pada 23 Desember 2025 yang berisikan denda administratif yang dikenakan kepada AKP.

Denda tersebut telah dihitung oleh perseroan pada 15 Januari 2026 meski tak disebutkan nominalnya. Namun, denda tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan bagian "Biaya yang Masih Harus Dibayar" (accrued expense).

"Jumlah final denda administratif yang akan dicatatkan tersebut akan disesuaikan setelah perseroan menerima surat keputusan mengenai penetapan denda administratif tersebut," katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (15/1/2026).

Sebelumnya, Satgas PKH telah mengundang 32 korporasi yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan nikel. Puluhan perusahaan tersebut dipanggil untuk diminta membayar denda administratif yang ditetapkan oleh Satgas PKH.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengungkapkan, dari total 32 korporasi tersebut, ada tujuh yang bersedia membayar di mana dua di antaranya telah melakukan pembayaran dan lima sisanya berkomitmen membayar denda.

Barita menyebut, dua korporasi yang sudah membayar kewajibannya yakni PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp500 miliar dari total kewajiban denda Rp2,09 triliun dan PT Mahakam Sumber Jaya senilai Rp13,29 miliar.

Sementara lima perusahaan yang menyanggupi untuk membayar denda, yakni PT Stargate Pasific Resources (anak usaha PT United Tractors Tbk atau UNTR), PT Putra Kendari Sejahtera, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE), PT Bumi Konawe Minerina, dan PT Singlurus Pratama.

"Ada lima korporasi yang siap melakukan pembayaran dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan kelima korporasi siap memenuhi kewajibannya dengan nilai itu Rp1,8 triliun," ujar Barita.

(Rahmat Fiansyah)

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) resmi menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk pada 7 Januari 2026. Kesepakatan ini menjadi salah satu langkah perseroan dalam memperkuat pembiayaan operasional.

Direktur NICE, Yeon Ho Choi, dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (9/1), mengungkapkan bahwa nilai transaksi fasilitas kredit tersebut mencapai Rp100.000.000.000. Pinjaman ini disepakati dengan suku bunga COF + 1,25% per tahun dan memiliki tenor selama 12 bulan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, persentase nilai transaksi ini terhadap ekuitas Perseroan tercatat sebesar 57,25%. Meski demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 11 POJK 17/2020, penerimaan pinjaman langsung dari bank dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai independen serta tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Fasilitas kredit akan digunakan oleh Perseroan sebagai opsi pembiayaan untuk modal kerja,” ujar Yeon Ho Choi.

Ia juga menegaskan bahwa setelah dilakukan penelaahan internal, tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan atas diperolehnya fasilitas kredit tersebut. Selain itu, Yeon Ho Choi memastikan transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.

“Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,” pungkasnya.

IDXChannel - PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) meraih fasilitas pinjaman dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) senilai Rp100 miliar. Fasilitas pinjaman ini dinilai sangat penting untuk operasional perseroan.

Direktur Adhi Kartiko, Yeon Ho Choi mengatakan, perseroan dan SMBC resmi menandatangani perjanjian kredit pada 7 Januari 2026. Sesuai POJK 17/2020, pinjaman langsung dari SMBC ini dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam perjanjian tersebut, Adhi Kartiko memperoleh fasilitas pinjaman maksimal Rp100 miliar dengan suku bunga COF plus 1,25 persen per tahun. Adapun jangka waktu pinjaman berlaku 12 bulan.

"Fasilitas kredit akan digunakan oleh perseroan sebagai opsi pembiayaan untuk modal kerja," katanya dalam keterbukaan informasi, Jumat (9/1/2026).

Yeon memastikan, transaksi ini bukan bersifat afiliasi mengingat pemegang saham antara Adhi Kartiko dan SMBC berbeda. Namun, transaksi ini bersifat material karena nilainya mencapai 57,25 persen dari ekuitas perseroan per 31 Desember 2024.

Hingga 30 September 2025, Adhi Kartiko meraup pendapatan Rp832 miliar, naik sekitar 100,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp415 miliar.

Sementara itu, laba bersih emiten nikel tersebut mencapai Rp141 miliar, melesat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp38 miliar.

(Rahmat Fiansyah)