Bisnis.com, JAKARTA — Komunitas Kagama Artificial Intelligence (KAGAMA AI) berkolaborasi dengan Bisnis Indonesia dan Catalyst Policy Works, serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), menggelar forum strategis lintas sektor bertajuk "Indonesia Ethical AI Summit: Navigating the AI Development: Innovation, Humanity, and Governance".
Langkah ini diambil sebagai respons konkret terhadap komitmen pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Asta Cita Presiden, yang menempatkan transformasi digital, sains, serta teknologi sebagai motor utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Ajang Indonesia Ethical AI Summit 2026 tersebut akan diselenggarakan di Auditorium The Tower (Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
Kecerdasan Artifisial (KA) diproyeksikan memberi kontribusi ekonomi hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Namun, adopsi KA memerlukan regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan publik.
Saat ini, Komdigi telah mengambil langkah strategis dengan menyusun Peta Jalan KA Nasional yang akan diformalkan dalam Peraturan Presiden. Dokumen ini menjadi acuan pengembangan ekosistem KA nasional yang berfokus pada prinsip etis dan bertanggung jawab, didukung oleh pilar utama seperti etika, investasi, riset dan inovasi, pengembangan talenta, serta infrastruktur dan data.
Upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi disrupsi teknologi sekaligus meningkatkan daya saing global Indonesia.
Akan tetapi, KA juga menghadirkan tantangan dan risiko yang memerlukan kerangka pengaturan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan. Pendekatan regulasi yang mencakup aspek teknologi, etika, dan hukum menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan KA yang aman dan inklusif.
Dalam konteks global, diskursus tata kelola KA terus berkembang melalui berbagai forum internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit diharapkan menjadi wadah kolaboratif lintas sektor untuk merumuskan arah pengembangan KA yang inovatif, beretika, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dijadwalkan hadir menyampaikan keynote speech dalam acara itu. Selain itu, Ketua Komite Percepatan Tranformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B Pandjaitan yang akan memberikan insight remarks dalam acara itu.
Ajang Indonesia Ethical AI Summit 2026 akan digelar dalam dua sesi. Sesi I panel dengan bahasan Bank and Finance dijadwalkan akan hadir VP of Data Platform and Data Science DANA Wulung Anggara Hanandita; M.Zulkifli Salim, Deputi Direktur Digitalisasi Financial Center dan Transformasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan I Wayan Pulantara, PhD., AI Strategy & Innovation Department Head PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Dalam Innovation Session dijadwalkan hadir Investing Partner GDP Venture Anthony Lim, EVP Engineering Riset dan TI PT Hutama Karya (Persero) Amy Rachmadhani, dan Sylvia Grace Yuvenna, Vice President Digital Channel & Development PT Pertamina Patra Niaga.
Sesi kedua (Plenary Session) Social and Commerce dijadwalkan hadir narasumber Direktur AIKITA Kementerian KOMDIGI RI Aju Widyasari, Director and Chief Legal & Regulatory PT Indosat Tbk./Chair of GASA Indonesia Reski Damayanti, dan Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhum.
Penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit 2026 ini membawa tiga manfaat utama bagi ekosistem digital Indonesia. Pertama, akselerasi inovasi nasional yaitu mengidentifikasi strategi taktis untuk menerapkan empat pilar Peta Jalan KA Nasional yang sedang disusun oleh KOMDIGI menuju Peraturan Presiden.
Kedua, Harmonisasi Etika AI yaitu merumuskan standar etika yang jelas dalam seluruh siklus pengembangan KA demi menjaga harkat dan martabat manusia.
Terakhir, Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investasi dengan menemukan model tata kelola regulasi yang seimbang, yang mampu melindungi publik sekaligus membangun kepercayaan investor global untuk berinvestasi di sektor teknologi Indonesia.
Forum ini akan dihadiri sekitar 200 orang pemangku kepentingan multisektor, mulai dari pejabat pemerintah, pelaku industri, akademisi, peneliti, investor, perwakilan negara sahabat, masyarakat sipil, hingga jurnalis.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika SerikatDonald Trump menandatangani perintah eksekutif yang akan mengatur segala regulasi terkait kecerdasan buatan (AI) di negara tersebut.

Kebijakan tersebut nantinya akan menyatukan segala undang-undang yang ada di seluruh negara bagian Amerika Serikat dalam satu komando. Menurut Trump, regulasi di negara bagian terlalu berlebihan sehingga menghambat laju perkembangan teknologi AI di Amerika Serikat.

“Untuk menang, perusahaan AI di Amerika Serikat harus bebas untuk berinovasi tanpa hambatan regulasi yang berbelit-belit,” bunyi peraturan eksekutif tersebut dilansir dari laman resminya Jumat (12/12/2025).

Salah satu poin paling kontroversial dalam perintah tersebut adalah pembentukan “AI Litigation Task Force” di bawah Departemen Kehakiman AS, yang tugas tunggalnya adalah menggugat dan membatalkan hukum-hukum negara bagian yang dianggap menghambat perkembangan AI.

Perintah eksekutif itu juga mewajibkan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh regulasi negara bagian yang “memaksa model AI untuk mengubah outputs yang sebenarnya benar” atau yang memberlakukan kewajiban pengujian keamanan dan penilaian risiko.

Target utamanya adalah Undang-Undang Transparansi AI California, yaitu SB 1047 yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan hasil pengujian keamanan model AI besar, meski sekarang telah direvisi.

Adapun Undang-Undang Anti-Diskriminasi Algoritma Colorado yang mengharuskan perusahaan melakukan penilaian risiko diskriminasi dalam penggunaan AI untuk perekrutan dan pengambilan keputusan penting lainnya.

Diketahui sebelumnya, rezim Trump telah lama mengejar jalur yang memastikan aturan federal mendahului regulasi negara bagian terkait AI. Tujuan dari strategi ini ialah agar mencegah negara bagian besar seperti California dan New York mengendalikan industri yang sedang melaju pesat tersebut.

Hal ini juga didukung oleh Penasihat Khusus AI dan kripto Trump, David Sacks, yang sebelumnya merupakan Co-Founder dari PayPal dan investor ventura terkemuka melalui Craft Ventures. Keterlibatan dia telah lama menuai kritik dari berbagai pihak karena disinyalir dapat menguntungkan bisnisnya sendiri.

Regulasi baru ini tentunya menguntungkan perusahaan teknologi besar seperti OpenAI dan Google. Pasalnya, mereka telah lama melobi guna membatasi regulasi yang mereka anggap sebagai beban. (Muhammad Diva Farel Ramadhan).