Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai tonggak penting dalam percepatan pencapaian target perumahan nasional.

“Ini adalah satu milestone lagi dari Kementerian PKP untuk mewujudkan target-target perumahan dari Pak Ara,” ujar Muhammad Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki target besar di sektor perumahan, mulai dari pembangunan rumah baru hingga renovasi rumah. Pada pelaksanaan kali ini, fokus diarahkan pada pembangunan rumah melalui mekanisme subsidi FLPP.

"Kita tahu ada target pembangunan rumah baru, ada renovasi. Nah, kalau hari ini fokusnya kepada pembangunan rumah melalui mekanisme subsidi FLPP,” katanya.

Akad massal sebanyak 50.030 unit FLPP yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) tersebut dirangkaikan dengan serah terima kunci rumah dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Serah terima kunci rumah diwakili 9 orang dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara simbolis, terdiri dari guru honorer Diki Mubarok, penyandang disabilitas tunanetra Suyono, pedagang kopi keliling Sanah Maemunah, driver ojek online (ojol) Suparmin, penjaga ruang jenazah Nana Suryana, buruh perwakilan serikat pekerja Kemnaker Isti Siti Fatimah, seorang Dai Bayu Bina Anggara dan seorang nelayan Airin Ajiyanti, dan tukang cukur Ahmad Kurniadi.

“Seperti kata Bapak Presiden memang bisa membuat orang atau wong cilik itu iso nguyu begitu ya bisa tersenyum,” ujar Muhammad Qodari.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah penerima manfaat dari berbagai profesi juga menerima kunci rumah secara simbolis, baik secara langsung maupun melalui sambungan daring. Hal ini, menurut Kepala Staf Kepresidenan, menunjukkan bahwa program FLPP benar-benar menyasar masyarakat menengah ke bawah.

"Itu semua kan menggambarkan bagaimana perumahan subsidi atau FLPP ini memang bermanfaat bagi mereka-mereka yang datang dari kalangan menengah ke bawah, mudah-mudahan terus maju,” tutupnya.

Acara akad massal digelar secara hybrid, Sabtu (20/12), sebanyak 300 akad dilakukan di lokasi acara diikuti oleh 11 bank penyalur, sedangkan sisanya 49.730 akad lainnya berlangsung secara online diikuti oleh 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa sektor properti memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang luar biasa karena mampu menggerakkan sekitar 180 jenis industri pendukung.

"Di Toko Material itu ada sekitar 180 peran industri. Semen, pasir, kaca, aluminium, baja, keramik. Ujungnya adalah pabrik. Ini ekosistem yang luar biasa," ujar Maruarar saat acara akad massal rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan serah terima kunci di Perumahan Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu.

Menteri PKP menjelaskan bahwa satu unit rumah yang dibangun mampu menyerap tenaga kerja minimal lima orang. Jika dikalkulasikan secara nasional, pembangunan perumahan dapat menyerap jutaan tenaga kerja dan menghidupkan ekonomi sektor informal, seperti warung makan di sekitar lokasi proyek.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menekankan keberpihakan pemerintah melalui kebijakan pro-rakyat, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kebijakan ini membuat masyarakat kecil seperti asisten rumah tangga (ART) hingga pengemudi ojek bisa memiliki rumah. Ini adalah wujud negara hadir," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar mengungkapkan bahwa Kementerian PKP akan memfokuskan 80 persen anggarannya untuk program bedah rumah bagi rakyat. Hal ini dilakukan mengingat data yang menunjukkan masih ada sekitar 26,9 juta rumah tangga yang memiliki hunian namun dalam kondisi tidak layak huni (RTLH).

"Anggaran kami naik, dan 80 persen anggaran itu buat rakyat melalui program bedah rumah. Kami ingin meratakan keadilan supaya distribusi bantuan sosial berkeadilan, termasuk memastikan seluruh kabupaten/kota mendapatkan program ini," tegasnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal 50.030 Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (KPR FLPP) dan serah terima kunci tahun 2025 di Banten, Sabtu.

Berdasarkan pantauan melalui Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu, Prabowo mengatakan bahwa penyerahan kunci rumah dan akad massal ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu rakyat Indonesia yang masih membutuhkan pertolongan untuk kehidupan yang lebih layak.

"Ini tekad kita, ini perjuangan kita bersama. Karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak, ini upaya yang sangat membanggakan, tapi masih jauh dari apa yang harus kita capai," kata Presiden.

Penandatanganan akad massal secara serentak di 33 provinsi Indonesia ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.

Dalam acara ini, Presiden menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada 10 orang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun 10 orang MBR ini, terdiri atas Dicky Mubarok yang merupakan seorang guru honorer dari Cianjur, Suyono (penyandang tunanetra dari Kabupaten Semarang), Sanah Maemunah (pedagang kopi keliling dari Serang), dan Suparmin (pengemudi ojeg online dari Bekasi).

Selain itu, Nana Suryana (penjaga ruang jenazah dari Kabupaten Bandung), Isti Siti Fatimah (buruh perwakilan Serikat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dari Kota Serang), Bayu Bina Anggara (seorang dai dari Serang), Airin Ajiyanti Putri (nelayan dari Kota Surakarta), dan Ahmad Kurniadi (tukang cukur dari Serang).

Acara ini juga diisi dengan dialog langsung antara Presiden Prabowo dengan para penerima manfaat dari berbagai daerah yang dilakukan secara daring.

Interaksi ini menjadi simbol kehadiran negara yang mendengarkan langsung aspirasi rakyat dari berbagai penjuru tanah air.

Akad massal juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningga Widyasanti.

Kementerian PKP mencatat hingga 19 Desember 2025, penyaluran KPR FLPP mencapai 263.017 unit untuk rumah subsidi dengan nilai Rp32,67 triliun.

Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan 7.998 pengembangan. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan di 33 provinsi dan 401 kota/kabupaten.

Akad massal yang berfokus di Banten tersebut berada di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang. Perumahan ini berada di lahan seluas 20 ribu hektare dan berpotensi dikembangkan hingga 60 hektare.

Pada tahap awal, dibangun 1.600 unit rumah subsidi dan 150 unit rumah klaster. Rumah subsidi dibangun dengan luas tanah 60 meter dan luas bangunan 30 meter.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

kemudahan tersebut terlihat dari skema pembiayaan yang sangat terjangkau

Serang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kemudahan akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan akad massal rumah subsidi FLPP dan serah terima kunci di Perumahan Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu.

Menurut Menteri PKP, kemudahan tersebut terlihat dari skema pembiayaan yang sangat terjangkau, sehingga memungkinkan berbagai profesi mulai dari tenaga kependidikan, asisten rumah tangga (ART), hingga pedagang kecil untuk memiliki rumah.

"Cicilan dari Bank BTN tenor 20 tahun, angsuran nya Rp1,1 juta. Uang muka (DP) hanya 1 persen, kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sudah gratis. Ini sangat bagus sekali," ujar Maruarar.

Dalam dialognya dengan warga, Maruarar mengapresiasi keberhasilan program subsidi yang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses perbankan.

Salah satu warga, Mahfud, yang bekerja sebagai tenaga Tata Usaha (TU) di sebuah SMK, mengakui bahwa insentif yang diberikan pemerintah sangat membantunya mewujudkan mimpi memiliki rumah.

"Luar biasa senang sekali, ini rumah impian. Sebelumnya sudah sering pindah kontrakan dan menumpang. Selain cicilan ringan, lokasinya juga bebas banjir dan keamanannya bagus," kata Mahfud kepada Menteri.

Maruarar menambahkan, prioritas pemerintah dalam mempermudah akses perumahan ini terbukti efektif dengan tercapainya rekor penyaluran rumah subsidi tertinggi sepanjang sejarah.

"Hari ini tercatat rekor 266.000 unit. Paling besar sebelumnya dari inisiasi program FLPP tahun 2010 adalah di tahun 2023 dengan 229.000 unit. Ini berkat dukungan semua pihak, perbankan, pengembang, dan konsumen," pungkas nya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kebijakan ini juga memberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar untuk warga Kota Serang yang belum memiliki rumah

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, secara resmi membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk 1.111 unit rumah subsidi serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi 34 pengembang di wilayah tersebut.

Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi di Serang, Minggu, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap program strategis nasional, meskipun berdampak pada berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pak Wali Kota menyambut baik kegiatan ini dan sudah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program tiga juta rumah, khususnya bagi MBR, melalui peraturan pembebasan BPHTB dan PBG," kata Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi, setelah menghadiri rapat koordinasi persiapan pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Serang, Minggu.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengapresiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Serang sebagai lokasi pelaksanaan akad kredit perumahan secara massal dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 18 Desember 2025.

Yudi menegaskan bahwa kebijakan penghapusan pajak dan retribusi daerah ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menyukseskan program strategis nasional.

"Mendukung program 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat tidak mampu dalam hal ini MBR, dengan dikeluarkannya peraturan tentang pembebasan BPHTB dan juga PBG ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk menunjang program tersebut," ujar Yudi.

Selain sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pusat, Yudi menambahkan bahwa insentif ini diharapkan dapat mempermudah akses kepemilikan hunian bagi warga lokal.

"Kebijakan ini juga memberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar untuk warga Kota Serang yang belum memiliki rumah," katanya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Karena rumah subsidi, maka rumah itu mesti jadi atau terbangun dulu. Dipilih lalu baru dibeli oleh konsumen. Jadi konsumen bukan membeli gambar,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana untuk melakukan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 18 Desember 2025.

"Doakan tanggal 18 Desember 2025 bisa (akad massal) 50 ribu unit rumah subsidi," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dirinya menambahkan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi tersebut akan dilaksanakan di Serang, Banten.

Menurut Ara, rumah subsidi harus terbangun terlebih dahulu menjadi rumah jadi, sehingga konsumen bisa melihat dan mengecek secara langsung sebelum membelinya.

"Karena rumah subsidi, maka rumah itu mesti jadi atau terbangun dulu. Dipilih lalu baru dibeli oleh konsumen. Jadi konsumen bukan membeli gambar," katanya.

Hal ini, lanjutnya, penting dilakukan agar konsumen tidak tertipu, dan pemerintah melalui Kementerian PKP ingin menjaga dan melindungi rakyat dari hal-hal tersebut.

"Kita juga mau jaga rakyat kita, supaya rakyat kita tidak kena tipu. Jadi, dikasih rumah subsidi yang sudah jadi atau terbangun dulu, sehingga dia bisa periksa," kata Ara.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto memuji Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang mampu melampaui target akad massal rumah subsidi dari 25 ribu unit menjadi 26 ribu unit.

Prabowo menilai capaian tersebut menjadi tanda adanya perubahan positif dalam pola kerja para pejabat negara.

Menurutnya, kinerja Maruarar sejalan dengan visi pemerintah untuk menghadirkan hasil nyata bagi rakyat.

Presiden juga menekankan pentingnya sektor perumahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan jumlah rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah, dari 220.000 menjadi 350.000 unit.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertegas perannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Salah satunya dibuktikan melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur (21/10/2025).

Prosesi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI Maman Abdurrahman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran RI Mukhtarudin, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama BRI Hery Gunardi.

Selain pelaksanaan kegiatan yang dihadiri pengusaha UMKM secara langsung, kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh debitur KUR dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah mendorong KUR untuk menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Ketiga dalam hal ini penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahan yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Tahun ini pemerintah akan mendorong dan menargetkan penyaluran KUR bisa mencapai Rp300 triliun dan tentu harapannya usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan 3 sampai 5 tenaga kerja. Tentu ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor entrepreneurship," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur hingga akhir September 2025. Angka itu setara 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp 175 triliun.

Adapun penyaluran KUR BRI tersebut didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,31% dari total penyaluran. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp58,37 triliun atau setara 44,83% dari total KUR yang disalurkan BRI. Hal ini mencerminkan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan akad massal KUR dan peluncuran KPP. Ia menilai bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan guna menggerakan roda ekonomi kerakyatan.

"BRI menyambut baik pelaksanaan akad massal KUR bagi 800.000 debitur dan peluncuran KPP sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memperkuat pengusaha UMKM dan memajukan ekosistem perumahan secara menyeluruh. Kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui akses pembiayaan yang menyentuh sektor-sektor yang memberi daya ungkit besar terhadap ekonomi rakyat. BRI meyakini bahwa inisiatif ini akan menjadi katalis penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Hery.

Dia melanjutkan, BRI juga ditunjuk menjadi salah satu bank penyalur Kredit Program Perumahan. Program ini disalurkan melalui dua sisi, dimana dari sisi supply pembiayaan diberikan kepada UMKM berupa individu atau badan usaha yang bergerak sebagai pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan/atau pengusaha bahan bangunan.

Sedangkan dari sisi demand, pembiayaan diberikan kepada UMKM berupa individu atau badan usaha untuk keperluan pembelian rumah, pembangunan rumah, dan/atau renovasi rumah.

Untuk itu, Hery menyatakan, pihaknya akan terus mengambil peran strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui penyaluran pembiayaan yang prudent dan berkelanjutan, BRI juga aktif mendorong pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh dan merata di seluruh penjuru negeri," tandas dia.