Serang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program penataan kawasan kumuh yang dicanangkan pemerintah tidak akan menggunakan pendekatan penggusuran atau relokasi, melainkan mengubah kawasan tersebut menjadi lingkungan yang sehat dan bernilai ekonomis.

"Kita tidak berpikir relokasi. Kita berpikir bagaimana menata kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang sehat, dan kalau bisa juga memasukkan kegiatan ekonomi bagi warganya," ujar Maruarar usai menghadiri acara akad massal di Perumahan Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu.

Maruarar mengakui bahwa mengubah kawasan padat penduduk menjadi wilayah yang tertata sekaligus menjadi pusat ekonomi rakyat bukanlah proses yang mudah. Hal ini membutuhkan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar terbuka terhadap perencanaan pemerintah.

"Ini proses yang tidak mudah, tapi kita mesti mulai. Tujuannya untuk mendekatkan ekonomi rakyat," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa salah satu percontohan (pilot project) penataan ini sedang dimulai di Kelurahan Menteng, Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian PKP, dari 29.000 penduduk di Kelurahan Menteng, sekitar 24.000 di antaranya masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kami menginisiasi program Gotong Royong melalui CSR. Target awal ada 50 rumah yang akan dibenahi. Konsepnya tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi kami mendata rumah mana yang memiliki usaha," jelasnya.

Sri memaparkan rencana untuk memoles kawasan tersebut menjadi destinasi wisata kuliner dengan menata alur sungai dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, penataan kawasan tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru bagi warga setempat.

"Kita ingin mendress up daerah itu untuk menjadi tempat kuliner, jadi seperti wisata. Sungai-sungainya akan kita rapikan," pungkas Sri.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

kemudahan tersebut terlihat dari skema pembiayaan yang sangat terjangkau

Serang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kemudahan akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan akad massal rumah subsidi FLPP dan serah terima kunci di Perumahan Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu.

Menurut Menteri PKP, kemudahan tersebut terlihat dari skema pembiayaan yang sangat terjangkau, sehingga memungkinkan berbagai profesi mulai dari tenaga kependidikan, asisten rumah tangga (ART), hingga pedagang kecil untuk memiliki rumah.

"Cicilan dari Bank BTN tenor 20 tahun, angsuran nya Rp1,1 juta. Uang muka (DP) hanya 1 persen, kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sudah gratis. Ini sangat bagus sekali," ujar Maruarar.

Dalam dialognya dengan warga, Maruarar mengapresiasi keberhasilan program subsidi yang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses perbankan.

Salah satu warga, Mahfud, yang bekerja sebagai tenaga Tata Usaha (TU) di sebuah SMK, mengakui bahwa insentif yang diberikan pemerintah sangat membantunya mewujudkan mimpi memiliki rumah.

"Luar biasa senang sekali, ini rumah impian. Sebelumnya sudah sering pindah kontrakan dan menumpang. Selain cicilan ringan, lokasinya juga bebas banjir dan keamanannya bagus," kata Mahfud kepada Menteri.

Maruarar menambahkan, prioritas pemerintah dalam mempermudah akses perumahan ini terbukti efektif dengan tercapainya rekor penyaluran rumah subsidi tertinggi sepanjang sejarah.

"Hari ini tercatat rekor 266.000 unit. Paling besar sebelumnya dari inisiasi program FLPP tahun 2010 adalah di tahun 2023 dengan 229.000 unit. Ini berkat dukungan semua pihak, perbankan, pengembang, dan konsumen," pungkas nya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025