Hasil ini bukan sinyal negatif terhadap pasar modal Indonesia, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pasar agar semakin kompetitif di mata investor global

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (AEI) David Sutyanto menilai hasil ulasan dari MSCI menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pasar modal Indonesia, supaya semakin kompetitif di tingkat global.

"Hasil ini bukan sinyal negatif terhadap pasar modal Indonesia, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pasar agar semakin kompetitif di mata investor global," ujar David sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, sejumlah indikator utama dalam penilaian MSCI masih menunjukkan fondasi pasar modal Indonesia yang kuat.

"Beberapa aspek seperti persyaratan investor, batas kepemilikan asing, ruang kepemilikan asing, kebebasan arus modal, pembukaan rekening investor, regulasi pasar, sistem kustodian, perdagangan, hingga ketersediaan instrumen investasi masih memperoleh penilaian yang relatif positif," ujar David.

Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur, keterbukaan, dan aksesibilitas, pasar Indonesia tetap berada dalam radar utama investor global sebagai salah satu pasar berkembang penting di kawasan Asia Pasifik.

Di sisi lain, Ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah pada aspek information flow, namun, catatan tersebut tidak dapat diartikan sebagai kelemahan struktural yang sulit diperbaiki.

"Justru ini menjadi masukan yang sangat penting bagi regulator, bursa, emiten, analis, dan seluruh pelaku pasar untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, konsistensi komunikasi, serta akses data yang lebih setara bagi investor domestik maupun asing," ujar David.

David menilai perbaikan kualitas informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia.

Bagi investor global, menurutnya, pasar yang menarik tidak hanya ditentukan oleh ukuran dan likuiditas, namun juga oleh kemudahan akses terhadap informasi yang kredibel, tepat waktu, dan sesuai standar internasional.

David mengatakan, agenda pembenahan arus informasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelas pasar modal Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Sementara itu, dalam risetnya, Samuel Sekuritas Indonesia menilai penurunan peringkat pada kriteria Information Flow belum cukup kuat untuk mengubah status Indonesia sebagai pasar berkembang.

Samuel Sekuritas menyebut sejumlah faktor pendukung masih menjadi penopang utama posisi Indonesia, diantaranya mewajibkan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1 persen, keberadaan kerangka kerja High Shareholder Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan free float hingga 15 persen.

"Faktor-faktor itu cukup untuk mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market," tulis Samuel Sekuritas.

Dalam laporan MSCI yang dirilis pada Jumat (19/6) pagi, yang mencakup lima segmen Market Accessibility dan terdiri dari 18 measurement (kriteria) .

Rinciannya, diantaranya 10 dari 18 kriteria dinilai “++” (double plus, yang merupakan kriteria tertinggi) yang menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada issue, kemudian 6 kriteria masih dinilai “+” (single plus) yang diharapkan terus ada improvement.

Sementara itu, pada kriteria Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level dinilai “-“ (negatif), yang menunjukkan adanya concern untuk ada improvement.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI) telah resmi mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan baru pemerintah yang mulai menerapkan sentralisasi ekspor, sebagai upaya memaksimalkan penerimaan negara, sekaligus langkah penertiban atas praktik curang para eksportir nakal.

Langkah menghadirkan DSI ini pun didukung oleh sejumlah pihak, lantaran dinilai dapat memperkuat transparansi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

"Hadirnya DSI dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis, serta memastikan nilai ekonomi ekspor memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian nasional," ujar Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, dalam keterangan resminya, Senin (1/6/2026).

Menurut David, pembentukan DSI dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas SDA strategis.

Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional, sehingga penting untuk memastikan nilai ekonominya tercatat secara lebih transparan, sehingga devisanya kembali ke dalam negeri secara maksimal, dan membawa manfaat yang optimal bagi perekonomian.

David menjelaskan bahwa komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memiliki kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perdagangan.

Dari sisi ekonomi, David menilai DSI berpotensi memperkuat monitoring ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini menjadi perhatian dalam perdagangan komoditas.

Dari perspektif ekonomi, David juga meyakini hadirnya DSI dapat menjadi instrumen untuk memperkuat monitoring ekspor, memperbaiki pencatatan DHE, serta menekan praktik under invoicing dan transfer pricing.

"Dan bila dijalankan dengan baik, dampaknya bisa positif terhadap cadangan devisa, penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, dan bahkan kinerja emiten ekspor karena pendapatan dapat tercermin lebih wajar," ujar David.

David pun menyatakan bahwa implementasi kebijakan menjadi faktor krusial untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai tanpa mengganggu aktivitas ekspor yang sedang berjalan.

Karenanya, David menekankan pentingnya masa transisi yang terukur serta kepastian aturan bagi pelaku usaha dan investor.

Pemerintah dalam hal ini perlu memastikan bahwa implementasi berjalan smooth, tetap business as usual, kontrak ekspor existing dihormati, dan aturan main disampaikan secara jelas kepada pelaku usaha maupun investor.

"Dengan demikian, DSI tidak dipersepsikan sebagai tambahan birokrasi, tetapi sebagai reformasi tata kelola yang pro-market dan pro-growth," ujar David.

Tak hanya itu, David juga mengingatkan bahwa cakupan komoditas awal yang masuk dalam skema DSI memiliki porsi signifikan terhadap ekspor nasional. Bagi David, keberhasilan implementasi akan memengaruhi persepsi investor dan pelaku pasar internasional terhadap Indonesia.

"Namun kita juga harus melihat bahwa taruhan kebijakan ini cukup besar. Tiga komoditas awal yang masuk dalam skema ini mencakup sekitar 23% ekspor nasional. Artinya, bila implementasi DSI tidak berjalan baik, dampaknya bukan hanya ke pelaku usaha, tetapi juga terhadap kepercayaan buyer global, persepsi investor, dan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional," ujar David.

David juga menilai bahwa DSI perlu dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, dan memiliki tata kelola yang kuat agar mampu memperoleh kepercayaan pasar.

Lebih lanjut, David menyebut pembentukan DSI dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas.

"Saya juga melihat DSI sebagai momentum transformasi dari tata kelola ekspor yang administratif menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk itu, governance DSI harus kuat, profesional, transparan, dan dapat diawasi agar manfaatnya benar-benar kembali kepada negara, pelaku usaha, emiten, dan investor publik," ujar David.

Sebagai bagian dari pengawasan implementasi, David mendorong evaluasi berkala dengan indikator yang terukur, mulai dari realisasi DHE, kelancaran ekspor, tingkat kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa dan penerimaan negara, hingga respons pasar.

"Sebagai masukan, evaluasi awal perlu dilakukan secara berkala dengan indikator yang jelas, seperti realisasi DHE, kelancaran ekspor, kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa, penerimaan negara, serta respons pasar. Jika konsisten dan transparan, DSI berpotensi menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional dan kepercayaan investor terhadap Indonesia," ujar David.

(taufan sukma)

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai tekanan terhadap rupiah saat ini lebih dipicu oleh sentimen global dibandingkan masalah fundamental dalam negeri.

Dia menuturkan pelemahan rupiah masih moderat dibandingkan dengan mata uang asing Asia lainnya.

"Kalau melihat data terbaru justru menarik. Walaupun rupiah sempat mendekati Rp17.000 per dolar, pelemahannya sepanjang bulan ini sebenarnya masih relatif moderat dibanding beberapa mata uang Asia lainnya yang juga tertekan oleh penguatan dolar global dan sentimen risk-off akibat ketegangan geopolitik serta lonjakan harga minyak," ujarnya dalam rilis, Senin (9/3).

Ia menambahkan bahwa tekanan terhadap mata uang negara berkembang saat ini lebih merupakan dampak dari global shock yang dialami banyak negara, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah yang terjadi saat ini belum mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang sebenarnya masih kuat.

Lalu soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap ekspansif.

Dengan sejumlah indikator tersebut, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih dipengaruhi dinamika eksternal seperti penguatan dolar AS, sentimen risk-off di pasar global, serta kenaikan harga energi dunia.

"Kondisi ini juga menegaskan bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup baik menghadapi gejolak global," kata David.