JAKARTA - Partai Perindo menilai keterwakilan perempuan dalam politik tidak sekadar memenuhi ketentuan kuota, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu.

Melalui putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan Senin (25/5/2026), MK menyatakan partai politik dapat digugurkan di daerah pemilihan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Perindo Soroti Pentingnya Perspektif Perempuan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angkie Yudistia menilai keterlibatan perempuan dalam politik membawa perspektif yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“Keterwakilan perempuan di partai politik bukan hanya soal memenuhi angka kuota. Ini tentang menghadirkan cara pandang, empati, dan pengalaman hidup perempuan dalam proses pengambilan keputusan bangsa. Ketika perempuan diberi ruang, demokrasi menjadi lebih utuh dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Angkie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5/26).

Menurut dia, partisipasi perempuan dalam politik juga memiliki peran penting dalam memperkuat representasi publik, terutama terhadap isu sosial, pendidikan, perlindungan keluarga hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Karena itu, Angkie menilai partai politik perlu menghadirkan ruang yang aman, relevan dan bermakna agar semakin banyak perempuan terdorong terlibat dalam proses politik dan kepemimpinan publik.

Kesetaraan Dinilai Perkuat Demokrasi

Angkie menegaskan perempuan tidak dapat dipandang sekadar pelengkap dalam demokrasi, melainkan bagian penting dari proses perubahan sosial dan pembangunan bangsa.

“Perempuan bukan sekadar pelengkap demokrasi. Perempuan adalah penggerak perubahan. Dan bangsa yang maju adalah bangsa yang memberi ruang setara bagi seluruh warganya untuk memimpin, bersuara, dan menentukan masa depan bersama,” tuturnya.

Putusan MK tersebut dinilai menjadi momentum bagi partai politik untuk memperkuat komitmen terhadap keterwakilan perempuan sekaligus membangun demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

JAKARTA - Peringatan Hari Kartini kembali menempatkan isu kesetaraan dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai agenda strategis. Di tengah dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif, perempuan dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, permodalan, dan ruang pengembangan usaha.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angkie Yudistia, yang juga mantan Staf Khusus Presiden 2019–2024, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Dia menilai bahwa perempuan termasuk penyandang disabilitas, memiliki peran strategis yang kerap tidak terlihat dalam sistem ekonomi. “Saya selalu percaya bahwa perempuan dan juga perempuan penyandang disabilitas, bukan sekadar bagian dari sistem ekonomi, tetapi penggerak utama yang sering tidak terlihat,” ujar dia.

Menurut dia, penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari perubahan perspektif, dengan menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas dan peran strategis. Ketika perempuan diberikan akses dan ruang yang setara, dampaknya tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas.

“Ketika kita memberi akses, kepercayaan, dan ruang yang setara, perempuan berubah menjadi pencipta nilai, bahkan penggerak ekonomi di level keluarga hingga komunitas,” kata dia.

Dia menyoroti bahwa perempuan, khususnya penyandang disabilitas, masih menghadapi hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan akses hingga stigma sosial. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat potensi besar berupa ketahanan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang dapat menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Lihat video: Wamenparekraf Angela Kenalkan Sosok Kartini ke Delegasi Konferensi Pariwisata PBB



“Ekonomi yang inklusif adalah ekonomi yang memastikan tidak ada yang tertinggal dan perempuan harus berada di barisan depan untuk memimpinnya,” ucap dia.

Dalam konteks penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Angkie menekankan pentingnya dukungan sistemik agar perempuan dapat naik kelas dan memiliki daya saing. Dia menilai, semangat saja tidak cukup tanpa dukungan ekosistem yang memadai. “Ada tiga hal yang menurut saya krusial,” ujar dia.

Pertama, akses permodalan yang inklusif dan berkeadilan, mengingat banyak pelaku usaha perempuan terhambat karena keterbatasan akses keuangan. Kedua, pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk literasi digital, strategi branding, hingga pemanfaatan platform e-commerce. Ketiga, pembangunan ekosistem usaha yang memungkinkan perempuan mendapatkan akses pasar, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor.

“Naik kelas itu bukan perjalanan individu. Itu adalah perjalanan kolektif,” kata dia.

Lebih jauh, dia menilai kepemimpinan perempuan dalam Partai Perindo membawa perspektif yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting dalam menerjemahkan visi ekonomi kerakyatan menjadi program yang berdampak langsung.

“Visi ekonomi kerakyatan di Perindo… harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang bisa dirasakan langsung. Bukan hanya kebijakan di atas kertas, tetapi aksi yang menyentuh kehidupan sehari-hari,” ujar dia.

Dia mencontohkan, implementasi tersebut dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan UMKM perempuan berbasis komunitas, akses permodalan yang benar-benar menjangkau akar rumput, serta pelatihan yang berkelanjutan.

“Misalnya: program pemberdayaan UMKM perempuan berbasis komunitas, akses permodalan yang benar-benar sampai ke akar rumput, pelatihan yang berkelanjutan, bukan sekali selesai,” kata dia.

Menurut dia, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat, terutama perempuan di tingkat akar rumput.

“Jika kita ingin membawa ‘energi baru Indonesia’, maka energi itu harus terasa di dapur-dapur kecil, di pasar-pasar tradisional, di rumah-rumah perempuan yang sedang berjuang,” pungkas Angkie.

Peringatan Hari Kartini tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat arah kebijakan yang lebih inklusif, dengan menempatkan perempuan sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia menegaskan bahwa perempuan, khususnya para ibu memiliki peran strategis dan tak tergantikan dalam proses pemulihan pascabencana. Hal ini sejalan dengan visi besar “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam visi tersebut pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada ketangguhan sosial dan kemanusiaan.

Menurut Angkie, pada setiap situasi bencana, ibu sering kali menjadi aktor pertama yang memastikan keberlangsungan hidup keluarga.

“Di tengah keterbatasan dan trauma pascabencana, ibu hadir sebagai penjaga harapan, menguatkan anak-anak, mengelola kebutuhan dasar keluarga, sekaligus menjadi penggerak solidaritas di komunitas,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Angkie menekankan bahwa pemulihan bencana bukan semata soal membangun kembali fisik wilayah terdampak, melainkan juga memulihkan martabat, rasa aman, dan masa depan generasi berikutnya.

Di titik inilah peran perempuan menjadi sangat krusial. Ibu tidak hanya merawat, tetapi juga mendidik, menenangkan, dan menanamkan nilai ketangguhan kepada anak-anak sejak dini.

Lebih lanjut, Angkie menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan dalam konteks kebencanaan harus menjadi kebijakan berkelanjutan, bukan respons sesaat.

Akses perempuan terhadap pendidikan kebencanaan, dukungan psikososial, kesehatan reproduksi, serta peluang ekonomi pascabencana perlu diperkuat agar mereka dapat kembali berkarya dan mandiri.

“Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud jika kita memastikan perempuan tidak tertinggal, terutama saat mereka berada dalam situasi paling rentan. Ketika ibu bangkit, keluarga bangkit. Ketika keluarga bangkit, masyarakat pulih. Dan dari sanalah Indonesia yang tangguh dibangun,” tegas Angkie.

Partai Perindo, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan inklusif yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama pembangunan, termasuk dalam strategi penanggulangan dan pemulihan bencana. Dengan perempuan yang berdaya dan berkarya, Indonesia tidak hanya mampu pulih dari krisis, tetapi juga melangkah lebih kuat menuju masa depan.