Sri Lanka resmi memberlakukan biaya tambahan 50 persen pada bea masuk kendaraan. Langkah itu diambil demi menekan angka impor sekaligus meredakan tekanan terhadap mata uang lokal yang kian merosot imbas meluasnya konflik di Timur Tengah.

Lonjakan pajak ini dipicu depresiasi tajam nilai tukar rupee Sri Lanka sejak dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian memicu aksi balasan dari pihak Teheran.

AFP pada Sabtu (16/5) memberitakan situasi geopolitik yang memanas tersebut langsung berdampak buruk pada stabilitas sektor keuangan domestik mereka.

"Mengingat tekanan pada valuta asing saat ini, kami ingin masyarakat menunda impor (kendaraan) mereka selama tiga bulan," ujar Wakil Menteri Keuangan Anil Jayantha Fernando di Kolombo.

Sebelum kebijakan baru diketuk, kendaraan sebenarnya sudah dikenakan bea masuk reguler 30 persen.

Namun, beberapa instrumen pajak tambahan lainnya membuat akumulasi pajak impor efektif untuk satu unit mobil kini bisa melambung hingga lebih dari 100 persen.

Selain membatasi keran impor otomotif, Sri Lanka juga telah menaikkan harga energi lebih dari sepertiga sejak pecahnya perang di Timur Tengah.

Otoritas setempat bahkan mulai memberlakukan sistem jatah untuk pembelian bahan bakar jenis diesel dan bensin demi memangkas bengkaknya tagihan impor negara.

Berdasarkan data resmi pemerintah, nilai mata uang rupee Sri Lanka tercatat telah melemah sebesar 4,5 persen terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Gubernur Bank Sentral Nandalal Weerasinghe juga sempat memperingatkan bahwa nilai tukar rupee akan terus merosot, kecuali harga minyak mentah dunia kembali turun atau Sri Lanka berani memotong drastis volume impor energinya.

Krisis energi dan mata uang ini menjadi ujian berat baru bagi Sri Lanka yang sebenarnya baru saja merangkak keluar dari keterpurukan ekonomi terburuknya pada tahun 2022 silam.

Kala itu, negara ini kehabisan cadangan valuta asing hingga tidak mampu membiayai impor komoditas paling mendasar seperti bahan pangan, bahan bakar, hingga obat-obatan.

Guna memulihkan kondisi tersebut, Sri Lanka hingga saat ini masih berada di bawah pengawasan program dana talangan atau bailout dari IMF senilai US$2,9 miliar.