Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga kuartal III tahun 2025 mencapai Rp 4,4 miliar. Capain tersebut anjlok 93,6% dari kuartal III tahun 2024 yang sebesar Rp 69,3 miliar.

Mengutip laporan keuangannya melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pendapatan usaha ADHI hingga kuartal III turun 38,3% jadi Rp 5,65 triliun dari sebelumnya Rp 9,16 triliun.

Beban pokok pendapatan juga ikut turun dari Rp 8,29 miliar menjadi Rp 4,82 miliar. Sehingga laba kotor ADHI hingga akhir September 2025 jadi Rp 833,6 miliar dari sebelumnya Rp 863,5 miliar.

Pada pos beban usaha, mengalami penurunan jadi Rp 573,16 miliar yang terdiri dari beban penjualan yang turun jadi Rp 8,9 miliar dan beban umum administrasi yang turun jadi Rp 564,2 miliar. Sehingga laba usaha ADHI hingga kuartal III jadi Rp 260,4 miliar.

Sementara laba ventura bersama juga turun jadi Rp 321,64 miliar, kerugian entitas asosiasi sebesar Rp 10,8 miliar, beban keuangan sebesar Rp 523,7 miliar, ditambah pendapatan lainnya Rp 107,8 miliar, dan dikurangi beban pajak penghasilan Rp 125,04 miliar, maka laba sebelum pajak hingga kuartal III jadi Rp 30,4 miliar.

Dikurangi jumlah beban pajak penghasilan sebesar Rp 9,07 miliar, maka laba tahun berjalan hingga kuartal III anjlok 76,9% jadi Rp 21,3 miliar dari kuartal III tahun lalu yang sebesar Rp 92,5 miliar.

Adapun total aset ADHI hingga kuartal III tahun 2025 jadi Rp 33,6 triliun, aset tersebut turun jika dibandingkan akhir tahun 2024 yang sebesar Rp 35,04 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) angkat bicara soal rencana pembongkaran tiang eks monorail, yang merupakan aset tidak lancar perseroan, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rozi dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (23/10/2025).

Tiang-tiang bekas proyek monorel Jakarta tercatat sebagai aset macet ADHI dalam pos Aset Tidak Lancar Lainnya bagian Persediaan Jangka Panjang. Dalam laporan keuangan semester I/2025, penyusutan nilai aset tersebut tercatat mencapai Rp79,37 miliar.

Tiang pancang bekas proyek monorel Jakarta telah mangkrak sejak lama. Mulai dibangun sejak 2004 saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Sutiyoso, proyek kereta Monorel Jakarta tak kunjung terealisasi bahkan hingga pergantian beberapa pemimpin daerah. Tiang monorel yang membentang dari Jalan Rasuna Said sampai Asia Afrika itu sampai saat ini masih mangkrak.

Rozi melanjutkan, terkait keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment saat ini juga masih dalam proses kajian internal Perseroan sembari menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," kata Rozi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut. Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta. Tetapi, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta.

Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI. Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun.

Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar. Dari angka ini, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

"Persediaan jangka panjang merupakan persediaan yang berupa eks tiang-tiang monorail atas pemberhentian pengerjaan proyek Kereta Jakarta Monorail sebesar Rp132.055.529.401, dikurangi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp79.369.317.901 dan Rp73.010.637.202 pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024," tulis laporan keuangan semester I/2025 ADHI, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sederhananya, laporan keuangan tersebut mencatat bahwa nilai awal dari tiang-tiang proyek monorel tersebut sebesar Rp132,05 miliar. Per 31 Desember 2024, perseroan mencatat penurunan nilai sebesar Rp73,01 miliar. Selanjutnya, sampai Juni 2025 ada tambahan penurunan nilai sebesar Rp6,36 miliar. Sehingga, total penurunan nilai per semester I/2025 menjadi sebesar Rp79,37 miliar.

Manajemen Adhi Karya menilai bahwa mereka sudah mencatat penurunan nilai atau impairment yang cukup terhadap aset berupa tiang monorel Jakarta yang kini mangkrak.

Dengan kata lain, nilai buku tiang-tiang monorel di laporan keuangan sudah disesuaikan turun hingga mencerminkan kondisi sebenarnya, yaitu aset itu tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

"Sehubungan dengan rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan secara keseluruhan," tutup Rozi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) mencetak penurunan kinerja sampai sembilan bulan 2025. ADHI membukukan penurunan laba bersih menjadi Rp4,4 miliar sampai akhir September 2025.

Laba bersih ADHI ini turun hingga 93,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp69,32 miliar.

Turunnya laba bersih ini disebabkan oleh turunnya pendapatan ADHI. Pendapatan usaha ADHI melemah hingga 38,28% secara tahunan dari Rp9,16 triliun menjadi Rp5,65 triliun sampai akhir kuartal III/2025.

Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan teknik dan konstruksi sebesar Rp4,63 triliun, pendapatan properti dan pelayanan sebesar Rp256,65 miliar, pendapatan manufaktur sebesar Rp552,5 miliar, dan pendapatan investasi dan konsesi senilai Rp211,8 miliar.

Adapun berdasarkan pelanggan dengan total pendapatan usaha melebihi 10% adalah PT Jasamarga Jogja Solo sebesar Rp857.7 miliar, dan PT Jasamarga Jogja Bawen senilai Rp756,25 miliar.

Sementara itu, beban pokok pendapatan ADHI tercatat turun hingga 41,91% menjadi Rp4,82 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp8,29 triliun secara tahunan.

Alhasil, ADHI mencetak laba bruto sebesar Rp833,6 miliar sampai akhir kuartal III/2025, dari Rp863,5 miliar secara tahunan atau year on year. Laba bruto ini turun 3,47% secara tahunan.

Sampai akhir kuartal III/2025, ADHI membukukan jumlah aset sebesar Rp33,62 triliun, turun dari akhir 2024 yang sebesar Rp35,04 triliun.

Jumlah liabilitas ADHI juga turun menjadi Rp23,92 triliun per September 2025, dari sebelumnya Rp25,3 triliun per Desember 2024.

Adapun jumlah ekuitas ADHI naik menjadi Rp9,7 triliun per 30 September 2025, dari Rp9,67 triliun per 31 Desember 2024.