JAKARTA - Komisi III DPR mulai membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Dimulainya pembahasan itu ditandai dengan laporan penyusunan NA dan RUU tersebut dari Badan Keahlian DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati menyampaikan pembentukan RUU Perampasan Aset tersebut bertujuan memaksimalkan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana. Sehingga, pembentukannya diharapkan bisa memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, khususnya yang bermotif keuntungan finansial.

"Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial," kata Sari di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/1/2026).

Legislator Golkar itu menyatakan, penegakan hukum tak boleh berhenti pada pemberian hukuman penjara semata. Namun, kata dia, negara juga harus mampu memulihkan serta mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana.

"Intinya kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut," ujarnya.

Lihat video: Pastikan Kedepankan Partisipasi Publik, DPR Segera Tuntaskan RUU Perampasan Aset



Sari mengatakan dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset, pihaknya akan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Selain itu, pihaknya juga akan memulai pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata.

"Dalam proses pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana ini, kita ingin memaksimalkan partisipasi warga negara. Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri," katanya.

Pasar berjangka memperkirakan hampir lima kali penurunan suku bunga hingga akhir 2026,

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer Bank DBS Hou Wey Fook memperkirakan tren kenaikan aset berisiko akan berlanjut sepanjang tahun 2025 seiring Federal Reserve (The Fed) memulai pelonggaran kebijakan moneter.

“Pasar berjangka memperkirakan hampir lima kali penurunan suku bunga hingga akhir 2026,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Optimisme investor disebut muncul ketika kebijakan tarif efektif Amerika Serikat (AS) mencapai level tertinggi dalam sejarah sejak 1930-an, situasi yang berpotensi menekan keuntungan korporasi dan konsumsi domestik dalam beberapa bulan mendatang.

Tren kenaikan ini juga terjadi bersamaan dengan peluncuran “One Big Beautiful Bill” oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang kembali memicu kekhawatiran pemborosan fiskal AS, mendorong imbal hasil Treasury jangka panjang naik, dan melemahkan dolar AS.

Kini, lanjut dia, utang pemerintah AS melebihi 120 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti pemerintahan membutuhkan suku bunga lebih rendah untuk membiayai biaya pelunasan utang.

Lingkungan ini juga dianggap telah memicu kekhawatiran tentang dominasi fiskal, situasi saat kebutuhan fiskal mulai mengarahkan kebijakan bank sentral.

Selain dominasi fiskal, dia menilai topik lain yang kemungkinan besar akan mendominasi pembahasan dalam beberapa kuartal ke depan adalah tekanan stagflasi ringan, seiring dengan dampak negatif dari tarif Trump terus berlanjut.

“Proyeksi The Fed sendiri dan survei investor swasta menunjukkan risiko stagflasi yang meningkat, namun pasar tetap optimistis. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh optimisme tentang potensi transformatif kecerdasan buatan, dengan investor mengharapkan pertumbuhan laba yang kuat untuk tahun 2025 dan 2026, jauh di atas tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Hou Wey.

Namun, tren kenaikan ini dikatakan masih rapuh, seperti terlihat dari sejumlah sinyal. Pertama ialah risiko konsentrasi berlebih, yakni sepuluh perusahaan teratas, terutama di sektor teknologi, kini menyumbang 38 persen dari total nilai S&P 500, naik dari 20 persen dibandingkan tahun 1995.

Investasi mereka yang besar di bidang ArtificialIntelligence (AI) mungkin tak memberikan hasil sesuai ekspektasi, sehingga berpotensi menimbulkan koreksi pasar.

Kedua adalah risiko valuasi, dengan sinyal rasio Price to Earning (P/E) forward S&P 500 mendekati level ekstrem secara historis, sementara proyeksi perkiraan laba tetap stagnan.

Terakhir yaitu risiko pendapatan, dimana di luar sektor BigTech, momentum pertumbuhan laba mulai melambat. Dampak tarif juga diperkirakan juga bakal menekan margin keuntungan dan menyebabkan revisi penurunan di masa mendatang.

Lebih lanjut, probabilitas terjadinya kenaikan tajam pada aset berisiko tetap tinggi mengingat kombinasi tiga faktor, yakni pelonggaran kebijakan moneter The Fed, kondisi makroekonomi yang ideal, dan dorongan investasi modal terkait AI.

Namun, pihaknya menyadari bahwa reli ini terjadi di tengah ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran fiskal yang mendominasi.

Dengan investor terjepit di antara dua pilihan sulit, DBS menawarkan strategi kepada investor untuk memanfaatkan reli ini sembari melindungi sisi bawah portofolio melalui diversifikasi.

Adapun prediksi pasar utama dari DBS pada kuartal IV-2025 adalah teknologi AS, didukung momentum kinerja yang kuat.

Berikutnya, menambah posisi di saham Asia di luar Jepang untuk memanfaatkan diskon valuasi dibandingkan pasar negara maju, serta memanfaatkan potensi kenaikan dari pelonggaran moneter The Fed dan pelemahan dolar AS.

Ketiga, lindungi portofolio dari risiko penurunan dengan menambah eksposur terhadap emas, dana lindung nilai (hedgefund), dan aset privat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025