REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (17/6/2026).

Usulan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat memaparkan kebutuhan anggaran Polri tahun depan. Menurut dia, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah masih berada di bawah kebutuhan ideal institusi.

“Pagu indikatif Polri untuk Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun yang telah memenuhi 66 persen dari kebutuhan ideal anggaran Polri Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 178,6 triliun,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan, setelah dilakukan rasionalisasi dengan memperhitungkan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS, kebutuhan ideal anggaran Polri meningkat menjadi Rp 184 triliun.

“Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027, masih terdapat kekurangan Rp 66,1 triliun,” katanya.

Polri kemudian mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dedi juga menyebut tema penyusunan RKA Polri 2027 adalah "Polri Siap Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri".

Prioritas yang disusun meliputi penguatan sinergi dengan masyarakat, peningkatan transparansi penanganan perkara, layanan digital, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga modernisasi teknologi kepolisian berbasis big data dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

Dari total pagu indikatif Rp 118 triliun, alokasi terbesar diarahkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 72,3 triliun, disusul modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana sebesar Rp 25,1 triliun.

Salah satu poin dalam usulan tambahan anggaran tersebut adalah kebutuhan persiapan pengamanan Pemilu 2029.

“Mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka stabilitas keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional dan mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pemilu Tahun 2029,” kata Dedi.

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pengesahan UU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

"Yang kami hormati ketua dan wakil ketua DPR RI, kami hormati rekan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi ini Pak Moerdiono yang disempurnakan, yang kami hormati Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, yang kami hormati pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa kita kasih tepuk tangan serta hadirin yang kami muliakan," katanya. Tok! Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Polri ke Rapat Paripurna

Diketahui, DPR menyepakati untuk mengesahkan revisi UU No 3/2002 tentang Polri menjadi UU. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan ke V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Kesepakatan diambil setelah Ketua Panja RUU Polri, Habiburokhman menyampaikan hasil pembahasan regulasi tersebut.

Merespons itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan atas pembahasan RUU Polri. “Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco pada peserta rapat.

“Setuju,” sahut para anggota legislator. Kelakar Jenderal Sigit: Selesai Jadi Kapolri, Saya Gantian Jadi Aktivis

Sebelumnya, Kemenkum telah menyerahkan 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (RUU Polri) kepada Komisi III DPR. Penyerahan dilakukan saat rapat pembahasan RUU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Dari rekapitulasi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini," kata Habiburokhman.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui putusan ini, masa usia pensiun mengalami perubahan.

Masa usia pensiun untuk tingkat tamtama-bintara menjadi 59 tahun. Sedangkan perwira tinggi menjadi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Adapun terdapat tambahan kalimat berupa "atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden".

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Awalnya Ketua Komisi III, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri telah memaksimalkan meaningful participation.

"Kemudian juga Komisi III melakukan kunjungan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dari universitas di 12 provinsi. Lalu kita mengundang 15 ahli, 6 kelompok masyarakat, 3 kelompok mahasiswa memberikan masukan terhadap upaya reformasi Polri," jelasnya.

Pembahasan RUU telah dibahas dalam 12 RDPU, melibatkan 16 pakar ilmu hukum, 2 pakar ilmu kesehatan masyarakat, 3 kelompok mahasiswa, dan 124 masukan tertulis. Dia menyebut setelah pembahasan insentif, Panja telah menyelesaikan tugas.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri pada awalnya direncanakan dilakukan sebelum pembahasan KUHAP. Namun, saat proses revisi KUHAP berlangsung, berbagai masukan dari masyarakat terkait reformasi kepolisian turut mengemuka dan menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

Menurutnya, sebagian besar agenda reformasi Polri telah diakomodasi dalam revisi KUHAP karena aturan tersebut merupakan landasan hukum operasional bagi proses penegakan hukum.

Terlebih, katanya, sekitar 90% penyidik yang menjalankan fungsi penyidikan berasal dari institusi Polri. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan yang bertujuan memperkuat reformasi kepolisian telah dimasukkan ke dalam substansi KUHAP dan disebut telah mencakup sekitar 90% agenda reformasi yang sebelumnya diharapkan masuk dalam pembahasan RUU Polri

"Ini acuannya juga dari putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur," ucapnya.

Kemudian penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. RUU memberikan penguatan dan fungsi serta kedudukan komisi kepolisian nasional.

Setelah memaparkan hal tersebut, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad meminta pendapat kepada para fraksi apakah dapat disetujui menjadi undang-undang.

"Apakah rancangan undang-undangan perubahan ketiga atas Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ucap para fraksi.

JAKARTA - Pemerintah dan Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Hasilnya, komisi hukum parlemen itu menyetujui RUU Polri dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?” tanya Habiburokhman.

"Setuju," jawab forum rapat.

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyoroti secara khusus keterlibatan anggota Polri aktif dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Hal ini mencuat saat Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar untuk membahas RUU Polri .

Sorotan itu dikemukakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman . Dia meminta pendapat pakar terkait sisi etika jika ada anggota Polri aktif yang terlibat dalam Ormas.

Berangkat dari hal itu, dia tak ingin justru keterlibatan anggota Polri di ormas justru akan menimbulkan persoalan sosial yang terjadi ke depannya.

"Misalnya dia aktif menjadi ormas ini, apakah ormas lainnya yang warga negara Indonesia juga tidak merasa jeleous-lah kurang lebih gitu, ya. Tidak merasa diperlakukan tidak adil," kata Habiburokhman dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Karena itu, Habiburokhman meminta pandangan kepada pakar terkait apakah keterlibatan anggota Polri aktif dalam ormas itu perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Polri yang saat ini tengah dilakukan pembahasan.

"Nah, ini bisa nggak nih kita sikapi dengan pengaturan undang-undang ini Prof? Jadi netralitas itu bukan sekadar politik praktis," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Cecep Darmawan mengungkapkan bahwa ini merupakan pokok pikiran yang relatif maju.

"Jadi memang Polri ini kan milik semua golongan, ya. Namanya Kepolisian Republik Indonesia kan, jadi milik semua elemen bangsa," jawab Cecep.

Menyangkut aturan hukum, Cecep setuju jika hal ini diatur. Hanya saja, ia memandang bahwa hal itu tidak perlu diatur dalam undang-undang, tapi lewat peraturan turunannya.

"Di PP atau di aturan apa misalnya kepala kepolisian nanti gitu diatur lebih rinci dari situ. Misalnya ya anggota Polri dilarang ini, ini, mungkin di situ. Jadi tidak usah di undang-undang," katanya.

JAKARTA - Silmy Karim ditetapkan tersangka kasus korupsi pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur yang seharusnya memberikan pelayanan publik secara bersih dan profesional.

"Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. Kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," kata Abdullah, dikutip Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, KPK harus menjalankan proses hukum secara profesional, independen, dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan perkara tersebut.

"KPK harus mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus ini sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," ujarnya.

Legislator PKB itu juga menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia meminta kementerian tersebut melakukan pembenahan internal, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat bebas dari praktik korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan.

"Ini saatnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berbenah diri. Reformasi birokrasi harus dijalankan secara serius agar pelayanan publik berjalan bersih, akuntabel, dan berintegritas," tegasnya.

Sebagai mitra kerja aparat penegak hukum, Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Imipas periode 2022-2026. KPK menyebut Silmy menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, uang itu merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Hasil pemerasan itu tak terlepas dari Silmy yang meminta jatah terkait pengurusan izin tinggal kepada bawahannya.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Setyo, pembagian uang itu disamarkan dengan sejumlah kode distribusi khusus. Salah satunya menggunakan istilah "malaikat" untuk merujuk pada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Imipas.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah ‘malaikat’ yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas," jelas Setyo.

Selain itu, para pelaku juga memakai istilah yang berkaitan dengan personel grup musik untuk menggambarkan aliran dana kepada pihak tertentu.

"Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu."

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Silmy Karim dicopot dari jabatannya sebagai Wamen Imipas. "Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebut hanya ada 20 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Seluruh DIM tersebut akan dibahas bersama Komisi III DPR RI.

Hal ini menyusul telah diserahkannya DIM RUU Polri dari pemerintah. Tercatat, ada 112 DIM yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Mulanya, Eddy menjelaskan dari 112 DIM yang diserahkan, 32 DIM di antaranya bersifat tetap, 36 bersifat redaksional, substansi sebanyak 12 dan substansi baru sebanyak 8.

"Artinya yang akan dibahas itu hanya 20 DIM. Mengapa hanya 20 DIM? Yang isinya adalah 12 substansi dan 8 substansi baru," kata Eddy ditemui usai rapat bersama Komisi III DPR.

Dia memaparkan, jika DIM yang bersifat tetap, artinya pemerintah menyetujui apa yang telah diusulkan oleh DPR. Sehingga, tidak perlu lagi dilakukan pembahasan.

Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!



Demikian juga, kata dia, yang bersifat redaksional juga tidak perlu dilakukan pembahasan. Sebab, ini hanya persoalan salah ketik atau typo dan persoalan lainnya menyangkut redaksional.

Setelah menyerahkan, Eddy Hiariej menyampaikan bahwa pembahasan RUU Polri ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.

"Ini pembahasan akan dilanjutkan hari Senin (8 Juni 2026) jam 10. Yang substansi nanti, nanti hari Senin baru kita bahas," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menyerahkan sebanyak 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri kepada Komisi III DPR. Rinciannya 32 DIM berstatus tetap, 12 DIM substansi, 36 DIM redaksional, 24 DIM dihapus, dan 8 DIM substansi baru.

“Dari rekapitulasi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat memimpin rapat pembahasan RUU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Setelah itu, Habiburokhman menawarkan anggota Komisi III DPR untuk menyepakati DIM berstatus tetap, agar pembahasan dapat segera dilanjutkan ke materi yang lebih substantif. "Teman-teman, sebagaimana kelaziman, ini ada untuk DIM tetap ya, di batang tubuh ada 32 DIM, DIM tetap di penjelasan ada 19. Saya tawarkan ke teman-teman untuk DIM yang tetap ini apakah bisa kita sepakati?" ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengusulkan agar DIM yang bersifat redaksional tidak dibahas satu per satu dalam rapat panja, melainkan diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

"Kalau kami mengusulkan mungkin untuk redaksional disepakati untuk ke Timus-Timsin karena itu sebetulnya hanya redaksi. Tidak merubah substansi sama sekali," tuturnya.

Mendengar usulan itu, Habiburokhman meminta persetujuan anggota panja agar pembahasan DIM redaksional diserahkan kepada Timus dan Timsin. “Jadi untuk redaksional kita nanti diserahkan ke Timus-Timsin, teman-teman ya? Jadi sekarang kita bahas substansi ya, Pak ya?” ucap Habiburokhman.

Dengan demikian, Panja RUU Polri mulai memasuki pembahasan DIM yang berkaitan dengan substansi perubahan dalam revisi UU Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian kembali memunculkan polemik, terutama terkait usulan perpanjangan usia pensiun anggota Polri hingga 62 tahun.

Pemerintah dan DPR menilai langkah tersebut diperlukan demi menghadirkan rasa keadilan antarinstansi penegak hukum. Namun di sisi lain, pengamat hingga lembaga pengawas kepolisian menilai wacana itu belum menyentuh akar persoalan reformasi Polri.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Revisi beleid tersebut mencakup sejumlah isu, mulai dari penguatan internal Polri, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), reformasi kultural institusi kepolisian, hingga perubahan batas usia pensiun anggota Polri.

RUU tersebut telah menjadi usul inisiatif DPR. Terbaru, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat untuk mengesahkan panitia kerja (Panja) RUU Polri pada Senin (25/5/2026). Rapat itu dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dalam pembahasan revisi tersebut, salah satu poin yang paling menyita perhatian publik adalah usulan memperpanjang usia pensiun anggota Polri. Saat ini, anggota kepolisian pensiun pada usia 58 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun bagi personel dengan keahlian khusus. Namun, dalam revisi terbaru muncul usulan agar usia pensiun diperpanjang menjadi 62 tahun.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan usulan tersebut diajukan untuk menghadirkan rasa keadilan di antara lembaga negara, terutama setelah perubahan aturan batas usia pensiun di institusi lain seperti TNI dan Kejaksaan.

Menurutnya, batas usia pensiun aparatur sipil negara saat ini juga bervariasi, mulai dari 58 tahun hingga 65 tahun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Selain faktor kesetaraan antarinstansi, Supratman menyebut meningkatnya angka harapan hidup masyarakat turut menjadi pertimbangan pemerintah. Dia menilai usia produktif masyarakat kini semakin panjang sehingga aparat penegak hukum juga dinilai masih dapat bekerja secara optimal di usia yang lebih matang.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, penambahan usia pensiun di Polri layak dipertimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan institusi penegak hukum lain.

Dasco menyinggung perubahan aturan di tubuh TNI yang memungkinkan perwira tinggi bintang empat pensiun pada usia 63 tahun dan dapat diperpanjang dua tahun sesuai kebutuhan. Sementara itu, usia pensiun di institusi Kejaksaan kini mencapai 60 tahun.

"Kemudian juga di TNI pensiunnya juga ditambah. Tentunya di Polri juga pihak Kepolisian itu juga dan juga teman-teman memandang bahwa layak diusulkan juga penambahan usia pensiun agar tidak ada perbedaan begitu dalam usia pensiun," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Tak Menjawab Akar Masalah

Meski demikian, usulan tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai perpanjangan usia pensiun tidak menjawab kebutuhan utama reformasi Polri.

Menurut Bambang, publik sesungguhnya berharap reformasi kepolisian diarahkan pada peningkatan profesionalisme, independensi, transparansi, dan akuntabilitas institusi.

"Semua itu hanya akan tercapai bila ada perubahan struktur, termasuk penguatan struktur pengawasan eksternal. Bukan sekadar penambahan kewenangan, pengembangan organisasi, bahkan sekadar perpanjangan usia pensiun," katanya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Dia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menambah persoalan internal Polri yang selama ini sudah muncul, seperti inflasi personel di level atas, penumpukan perwira menengah senior dan perwira tinggi tanpa jabatan, stagnasi kaderisasi, hingga penuaan organisasi.

Bambang juga menyoroti tantangan Polri di masa depan yang dinilai membutuhkan paradigma baru. Menurutnya, kebutuhan institusi ke depan lebih berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia di bidang keamanan siber, AI-based policing, kejahatan transnasional, serta penguasaan teknologi digital dan platform.

"Artinya penambahan usia pensiun tersebut berisiko membuat paradigma organisasi mengalami stagnasi karena mempertahankan paradigma-paradigma lama pemolisian, sementara 'para orang tua' ini yang memiliki power tentu secara alamiah akan resisten pada perubahan, cenderung mempertahankan status quo," jelasnya.

Dia juga mengingatkan adanya dampak politik dari konsolidasi kekuasaan yang terlalu lama di tubuh institusi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat patronase elite, oligarki internal, hingga penumpukan kewenangan yang akhirnya memicu konflik kepentingan dan loyalitas personal.

"Dampaknya, hal itu akan memunculkan demoralisasi di level menengah, menguatnya kultur asal bapak senang, gerbong-gerbongan atau faksi-faksi, pragmatisme karier dan kompetisi yang tidak sehat," tuturnya.

Masuknya usulan perpanjangan usia pensiun dalam RUU Polri juga memunculkan spekulasi bahwa aturan tersebut dapat membuka ruang bagi perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bukan Pembahasan Mendesak

Kritik serupa juga datang dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Sugeng Teguh Santoso menilai pembahasan soal usia pensiun bukan isu yang mendesak dalam revisi UU Polri.

"Sesungguhnya revisi terkait dengan penambahan usia anggota Polri menjadi 60 tahun dan untuk pejabat utama Polri menjadi 62 tahun termasuk Kapolri adalah sesuatu yang tidak mendesak," katanya saat dihubungi.

Sugeng menilai usulan tersebut menjadi dilematis setelah perubahan aturan di institusi TNI dan Kejaksaan turut memperpanjang usia pensiun. Namun demikian, IPW tetap menolak apabila batas usia pensiun Polri diperpanjang hingga 62 tahun, terlebih jika dikaitkan dengan peluang memperpanjang masa jabatan Kapolri.

Menurutnya, hal yang lebih penting justru kepastian aturan mengenai masa jabatan Kapolri yang hingga kini belum diatur secara jelas dalam UU Polri.

"Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah masa jabatan Kapolri yang harus diatur sedemikian rupa. Masa jabatan Kapolri tidak boleh tidak pasti ya, seperti saat ini dalam Undang-Undang Polri tidak disebutkan masa jabatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sugeng menilai perpanjangan usia pensiun berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengganggu mekanisme tour of duty di internal Polri. Akibatnya, promosi jabatan perwira tinggi bisa tersendat dan memicu demoralisasi di kalangan jenderal polisi yang menunggu giliran menduduki posisi strategis.

"Yang paling krusial terkait dengan masa jabatan Kapolri ini adalah isu regenerasi dan promosi jabatan. Anggota jenderal polisi bintang tiga yang menunggu untuk bisa menjabat karena memang memiliki kapasitas, tentu akan terjadi demoralisasi," katanya.

Selain isu usia pensiun, IPW juga menyoroti sejumlah poin lain dalam revisi RUU Polri, terutama terkait kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan. IPW menilai kewenangan tersebut tetap harus berada dalam mekanisme pengawasan dan memerlukan izin pengadilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

IPW juga mendorong penguatan fungsi pengawasan penyidikan Polri serta memperkuat posisi Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian yang independen.

JAKARTA - Penambahan usia pensiun anggota Polri penting dilakukan dalam revisi RUU Polri untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan terkait rencana Komisi III DPR yang akan membentuk panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Polri.

Menurut Edi, tugas kepolisian saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan personel yang matang, berpengalaman, dan memiliki kompetensi tinggi dalam penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat.

“Usia pensiun Polri perlu ditambah dari 58 tahun menjadi 60 tahun karena tantangan tugas kepolisian sekarang semakin berat dan membutuhkan pengalaman panjang. Faktanya, saat ini banyak anggota Polri yang pada usia sekarang masih sangat produktif dan kinerjanya masih sangat dibutuhkan institusi,” katanya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menambahkan, peningkatan usia pensiun juga berkaitan dengan kesetaraan antarlembaga penegak hukum dan aparatur negara lainnya. Edi memberikan gambaran bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), jaksa, TNI sudah ditetapkan usia pensiun yakni 60 tahun.

Atas kondidi tersebut, Edi Hasibuan menilai negara perlu memanfaatkan sumber daya manusia yang masih produktif tersebut. “Penambahan usia pensiun bukan hanya soal memperpanjang masa kerja, tetapi juga menjaga stabilitas organisasi dan transfer pengalaman kepada generasi muda di tubuh Polri,” ujarnya.

Dosen pengajar politik hukum kepolisian ini meyakini, penambahan usia pensiun bagi anggota Polri ke depan akan diiringi sistem regenerasi yang baik, promosi jabatan yang objektif, serta evaluasi kesehatan dan kinerja anggota agar institusi semakin profesional dan modern.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR bersama pemerintah melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senin (25/5/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan telah menerima masukan dari sejumlah pihak untuk menggali pokok permasalahan sehingga menghasilkan sejumlah poin perbaikan RUU Polri.

"Adapun secara singkat beberapa poin rekomendasi panja antara lain: Satu, penegasan kedudukan Polri di bawah presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana amanat Tap MPR Nomor 6 dan Nomor 7 tahun 2000," katanya.

Dia melanjutkan usulan kedua adalah optimalisasi fungsi kompolnas. Lalu, pentingnya pengaturan mengenai penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, perlunya penguatan sistem internal Polri, termasuk tata kelola sumber daya serta anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, reformasi kultural di tubuh Polri perlu diperkuat dengan menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

"Enam, pentingnya reformasi kultural polri yang dititik beratkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Tujuh, modernisasi polri dan pemanfaatan teknologi untuk tugas dan fungsi kepolisian," jelasnya.

Menurutnya, rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri sejalan dengan pembahasan Panja Reformasi Polri dan Kejaksaan di Komisi III DPR RI.

Usulan Pemerintah

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas selaku perwakilan dari pemerintah mengungkapkan sejumlah usulan terhadap RUU Polri. Dia menegaskan pentingnya penguatan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri.

Pemerintah juga mengusulkan penataan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri.

"Ketiga, penyesuaian ketentuan mengenai batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi kepada kepentingan organisasi dan negara," ucap Supratman.

Selanjutnya pemerintah mengusulkan penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis.

Supratman menyampaikan, pemerintah juga menginginkan penguatan Kompolnas meliputi penambahan tugas dan kewenangan serta penataan keanggotaan melalui mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

Kendati demikian, dia menyebut bahwa pemerintah menyambut baik RUU Polri dan bersedia membahas secara komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai aturan yang berlaku.

"Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI resmi membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Panja diketuai oleh Ketua Komisi III Habiburokhman.

Rapat dilakukan di ruangan Komisi III DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026). Awalnya rapat dibuka dengan menyampaikan sejumlah poin-poin usulan RUU Polri. DPR, kata Habiburokhman, mengusulkan agar Polri tetap berada di bawah naungan presiden.

Lalu, pentingnya penguatan Kompolnas dan perlunya pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Penguatan sistem internal Polri, termasuk tata kelola sumber daya dan anggaran. Kemudian pentingnya reformasi kultural Polri, serta modernisasi tugas dan fungsi kepolisian.

Begitu pun dari pemerintah yang mengajukan sejumlah usulan yang di antaranya penguatan Kompolnas, pengaturan tugas anggota Polri di luar institusi, hingga penguatan kurikulum Polri berbasis Hak Asasi Manusia.

Habiburokhman melanjutkan bahwa rapat tersebut sekaligus mengesahkan Panja RUU Polri yang diketuai oleh dirinya.

“Langsung teman-teman hari ini di rapat ini kita sepakati kita bikin Panja (Panitia Kerja), teman-teman sepakati?” katanya yang kemudian dijawab setuju oleh anggota dan diketuk palu.

Dia melanjutkan untuk meminta persetujuan bahwa dirinya menjadi ketua dalam Panja RUU Polri. Para anggota pun menyetujui. Berikut daftar ketua dan anggota Panja RUU Polri.

Ketua

• Habiburokhman

Anggota

• Dede Indra Permana
• Rano Alfath
• Sahroni
• Saffarudin
• I Wayan Sudirta
• Gilang Dhielafararez
• Mercy Christy Barends
• Benny Utama
• Rikwanto
• Soedeson Tandra
• M. Rahul
• Bimantoro Wiyono
• Martin Daniel Tumbelaka
• Bob Hasan
• Abdullah
• Hasbiallah Ilyas
• Machfud Arifin
• Rudianto Lallo
• Nasir Jamil
• Adang Daradjatun
• Endang Agustina
• Sarifuddin Sudding
• Hinca Panjaitan
• Nazarudin Dek Gam