JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) menegaskan sikap istiqamah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengampanyekan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender ( LGBT ) di Indonesia. Sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap usulan regulasi tersebut.

Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda dari penyimpangan seksual. Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Soleh , dalam setiap upaya perbaikan dan penegakan hukum, penolakan dari pihak-pihak tertentu adalah hal yang lumrah terjadi.

"Tidak semua happy terhadap upaya perbaikan. Saya beri ilustrasi, bagi penjudi pasti akan resisten jika ada usulan pemberantasan perjudian, hukuman keras bagi penjudi, dan rehabilitasi bagi korban," kata ulama yang akrab disapa Prof Niam, dikutip dari laman MUI, Jumat (26/6/2026).

Meski menghadapi gelombang penolakan, Prof Niam memastikan MUI tidak akan mundur satu langkah pun demi kemaslahatan umat dan bangsa. "Walau demikian, kita harus istiqamah mengambil jalan kebaikan dengan merehabilitasi korban dan si sakit, serta menghukum pelaku kriminalnya," tegasnya.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini mengingatkan bahwa gerakan penolakan ini perlu ditelisik lebih dalam mengenai latar belakang, aktor, dan motif di belakangnya. Prof Niam mengungkapkan, MUI tidak menutup mata terhadap adanya indikasi keterlibatan aktor internasional dan kepentingan materi.

Niam mencatat beberapa poin krusial terkait peta gerakan ini. Pertama, adanya indikasi kucuran dana asing yang sengaja memfasilitasi dan mendanai kampanye LGBT atas nama kebebasan.

Kedua, adanya indikasi kelompok masyarakat tertentu yang mengambil keuntungan dari tumbuh suburnya praktik menyimpang ini di tengah masyarakat. Ketiga, adanya upaya terselubung dari lembaga-lembaga penghimpun komunitas gay dan lesbi untuk menuntut legalisasi di Indonesia.

MUI menegaskan kembali isi fatwa yang telah ditetapkan, bahwa orientasi seksual sesama jenis adalah sebuah penyimpangan yang wajib disembuhkan, bukan malah difasilitasi atau dibiarkan menjamur.

Oleh karena itu, formula hukum yang ditawarkan MUI sangat berkeadilan, yakni menyelamatkan korban melalui rehabilitasi, namun memberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengkampanyenya.

Niam mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak kalah oleh tekanan kelompok sipil bentukan asing tersebut. "Negara harus hadir dan memiliki sensitivitas tinggi untuk segera merumuskan aturan hukum demi menjamin ketertiban umum dan menyelamatkan masa depan NKRI," tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 37 organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan terhadap desakan MUI agar pemerintah dan DPR merumuskan regulasi yang dapat memidanakan pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer).

Dalam pernyataan tertulis yang dikutip Selasa (23/6/2026), sebanyak 37 organisasi tersebut menilai wacana kriminalisasi terhadap individu LGBTQ berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), memperkuat diskriminasi, serta membatasi kebebasan berekspresi.

Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan tiga pertimbangan mendasar mengapa wacana pemidanaan ini patut dihentikan segera. Pertama, tidak ada batasan jelas tentang apa yang dimaksud sebagai “kampanye LGBTQ”.

"Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ," tulis keterangan tersebut.

Kedua, wacana untuk menghukum seseorang semata-mata karena identitasnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang secara nyata merenggut hak-hak dasar seseorang. Ketiga, wacana kriminalisasi individu dan kampanye LGBTQ mengaburkan perhatian rakyat dari hal-hal penting dan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia.

Tiga poin di atas menjadi dasar bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengingatkan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai Indonesia juga memiliki seperangkat undang-undang yang mendorong penerapan prinsip antidiskriminasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan komitmennya untuk menepati hukum-hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; keduanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

"Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung."

JAKARTA - Musyrif Dini Haji Indonesia 2026 KH Asrorun Niam Sholeh, mengimbau para jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan diri secara optimal menghadapi puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah yang akan dilaksanakan pada 9 Zulhijah. Pasalnya, wukuf merupakan rukun utama ibadah haji.

"Wukuf di Arafah adalah rukun utama dalam ibadah haji. Tanpa kehadiran fisik di Arafah pada tanggal tersebut, ibadah haji tidak sah. Karena itu, perlu kesiapan fisik dan mental yang matang," ujar Niam, Senin (25/5/2026).

Niam menjelaskan hari ini, 8 Zulhijah, jamaah akan mulai bergerak secara bertahap menuju Arafah. Kementerian Haji telah mengatur keberangkatan secara berangsur agar semua jemaah dapat tiba tepat waktu tanpa ada yang tertinggal.

Di Arafah, jemaah diimbau memperbanyak amalan seperti doa, zikir, salawat, salat sunah, membaca Al-Qur’an, dan melakukan muhasabah diri.

"Hari Arafah adalah hari yang mustajab di tempat yang mustajab. Sebaik-baik doa adalah doa di Hari Arafah. Gunakan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun atas kesalahan, baik kepada Allah maupun kepada sesama," jelasnya.

Setelah wukuf di Arafah, jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit, kemudian bergerak ke Mina guna melaksanakan lempar jumrah Aqabah dan mabit selama dua atau tiga hari disertai degan lontar jumrah ula, wustha, dan aqabah.

Lihat video: Kemenjah Tinjau Kesiapan Jelang Puncak Haji 2026



Secara khusus, Niam mengapresiasi atas perbaikan skema pergerakan jemaah haji usai Arafah, yang sejalan dengan prinsip syariah, mempertimbangkan menjaga agama (hifzhud din) dan menjaga jiwa (hifzhun nafs).

“Pergerakan jemaah dari Arafah dikelompokkan menjadi 3; jemaah yang bergerak dari Arafah jam 19 menuju Muzdalifah, akan turun dan berada di Muzdalifah hingga tengah malam untuk mabit setelah itu bergerak ke Mina naik bus. Kedua, jemaah yang bergerak dari Mina jam 23 dan sampai Muzdalifah sudah lewat tengah malam, maka mabit di Muzdalifah di atas bus lanjut ke Mina. Ketiga, jamaah yang ada udzur syari, seperti kondsi sakit, bergerak dari Arafah langsung ke Mina. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan yag tetap berada dalam koridor ketentuan syariah”, ujarnya.

Guru Besar Bidang Fikih ini berkata, skema ini merupakan perbaikan yang dilakukan Musyrif Dini atas praktik sebelumnya. Di samping itu, Niam juga mengingatkan jemaah terkait waktu pelemparan jumrah di hari tasyriq dengan mengikuti ketentuan syariat.

Dia menegaskan waktu yang sah untuk melempar jumrah pada hari-hari tasyrik dimulai setelah salat Subuh. "Meski waktu afdal adalah setelah tergelincir matahari (zuhur), itu adalah waktu yang sangat padat dan panas. Karena itu, lebih baik mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh maktab dan syarikah demi keselamatan dan kenyamanan jemaah," tegasnya.

Niam mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri demi mengejar keutamaan waktu jika kondisi fisik tidak memungkinkan. "Kepatuhan pada jadwal dan pengaturan yang telah ditetapkan adalah bagian dari menjaga keselamatan jemaah sekaligus tetap dalam koridor syariat," jelasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Alumni IPNU yang juga Katib Syuriah PBNU, Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan, salah satu nilai yag menjadi pondasi tegaknya jam’iyyah NU adalah komitmen persatuan sebagaimana nampak dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Karenanya, kita perlu kembali kepada Qanun Asasi sebagai pijakan berorganisasi, komitmen ke depan harus membangan kesadaran kembali kepada Mabda Organisasi, kesatuan dan persatuan untuk mengoptimalkan perkhidmatan," ujar Niam saat memberikan sambutan acara Halalbihalal Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Jakarta, Minggu malam (12/4/2026).

Menurutnya, menggarisbawahi pentingnya persatuan sebagai fondasi utama berdirinya jam’iyah Nahdlatul Ulama. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan orientasi, baik keagamaan maupun politik.

Guru Besar Bidang Fikih itu menerangkan, geneologi NU itu komitmen bersatu, maka idealnya, tidak ada ruang yang di NU terhadap pertikaian dan perpecahan. Karenanya, jika ada perbedaan pandangan di antara pihak, maka yang lain harus berperan sebagai juru damai, bukan menjadi kompor yang memanaskan, dengan menggunakan mabda’ serta mekanisme organisasi sebagai pedoman.

"Jika pengurus dan jamaah NU memahami utuh Qanun Asasi serta menjadikannya sebagai pijakan, maka pasti tak ada pertentantangan yang menjurus pada perpecahan atau syiqaq berkepanjangan. Di sinilah pentingnya kita kembali pada Qanun Asasi," tuturnya.

"Muktamar NU ke depan harus menjadi jalan menuju persatuan dan kebersamaan, dengan menempatkan norma yang ada dalam Muqaddimah Qanun Asasi sebagai pijakan," terangnya.

Dalam momentum halalbihalal yang penuh kehangatan, Ketua MUI Bidang Fatwa ini menyampaikan, pesan mendalam tentang hakikat silaturahim sebagai perekat utama persaudaraan di tengah perbedaan. Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan momentum untuk mempertautkan hati demi menjaga dan mempererat hubungan antarsesama.

Ia mengingatkan pentingnya menyelesaikan konflik secara bijak dan tidak menjauh dari kebersamaan, sebagaimana nasihat orang tua yang selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berorganisasi, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, seluruh elemen harus tetap berpegang pada prinsip dasar yang telah diwariskan para pendiri, yang termaktub dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Perbedaan pilihan, afiliasi, maupun pandangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan bertemu dan bersilaturahim, minimal kita bisa membangun kesepahaman, meskipun belum tentu langsung mencapai kesepakatan," katanya.

Sementara itu, Kyai Ma'ruf Amin menambahkan, pentingnya tema yang diangkat pada momentum halal bi halal ini sebagai bahan refleksi baik untuk personal maupun secara organisasi atau kelembagaan. Tugas manusia sebagai Khalifatullah fil ardh dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta serta memakmurkan bumi.

"Dari sisi keorganisasian, momentum halal bi halal ini merupakan jalan untuk saling memaafkan dan merajut kembali ukhuwah antar sesama manusia yang sebelumnya pernah ternoda oleh kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat," sebutnya.

"Allah mengatakan Dia-lah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu, yaitu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Sebab memakmurkan bumi merupakan bagian daripada tugas khalifah," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan salah satu fatwa yang ditetapkan dalam Munas MUI yang berlangsung 20-23 November 2025 adalah fatwa tentang Pajak Berkeadilan. Munas MUI ini berlangsung di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara.

“Fatwa ini ditetapkan sebagai respon hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi”, kata Niam dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini menegaskan bahwa objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak”, ujar Niam.

Niam menuturkan, karena pada hakekatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial. “Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP,” ungkapnya.

Di samping fatwa tentang Pajak Berkeadilan, Munas MUI XI juga menetapkan empat fatwa lainnya, yaitu Fatwa tentang Kedudukan Rekening Dormant dan Perlakuan Terhadapnya, Fatwa tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut, untuk Kemaslahatan, Fatwa tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik yang Hilang atau Rusak, dan Fatwa tentang Kedudukan Manfaat Produk Asuransi Kematian pada Asuransi Jiwa Syariah.

Berikut redaksi Fatwa tentang Pajak Berkeadilan secara lengkap:

Pajak Berkeadilan

Ketentuan Hukum (H2)

1. Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuansecara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gramemas.

b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas.

d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.

e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

3. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah(ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

4. Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang. (double tax)

5. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

6. Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

7. Warga negara wajib ?menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 2 dan 3.

8. Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

9. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

Rekomendasi (H2)

1. Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilandan berpemerataan maka pembebanan pajakseharusnya disesuaikan dengan kemampuanwajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap bebanperpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

2. Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

4. Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajakpenghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajakwaris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

5. Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagaipedoman.

6. Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum(maslahah ‘ammah).

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak menerbitkan Fatwa Dam Haji di dalam Munas ke-XI yang digelar di Ancol, Jakarta Utara. Hal ini lantaran fatwa Dam Haji telah ada sejak 2011.

"Kalau fatwanya kan sudah ditetapkan di 2011 yang lalu, dan itu juga atas dasar permintaan dari Kementerian Agama (Kemenag)," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, saat ditemui usai Sidang Komisi Fatwa, Sabtu (22/11/2025).

Asrorun menjelaskan, pelaksanaan Dam Haji hanya tinggal menunggu regulasi dan implementasi. Pasalnya, masalah Dam Haji bukan terletak pada tempat penyembelihan hewan kurban.

"Problemnya itu adalah kepastian kehadiran negara di dalam memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, yang salah satunya penyelenggaraan penyembelihan Dam," kata Asrorun.

"Karena apa? Karena desain penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ini adalah namanya Haji Tamattu’, yaitu melaksanakan umrah dulu, baru kemudian melaksanakan haji. Dan ini memang melahirkan kewajiban adanya Dam," tambahnya.

Desain haji Tamattu, kata Asrorun, diatur oleh pemerintah. Namun, kewajiban haji Tamattu seperti Dam, tidak diatur. "Nah, di sinilah pentingnya kehadiran negara mengatur, memfasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penyembelihan Dam yang menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan ibadah," ucap Asrorun.

Arab Saudi memiliki infrastruktur dan penyelenggaraan Dam Haji sudah siap. "Taklimat hajinya juga sudah ada. Komunikasinya juga sudah jalan. Tinggal memastikan adanya semacam gentlemen agreement," kata Asrorun.

"Kalau toh seandainya, nih seandainya, secara fikih diizinkan untuk disembelih di Indonesia, maka enggak perlu lagi negara hadir. Karena itu cukup disembelih di rumah masing-masing oleh jemaah hajinya. Enggak ada kesulitan apa-apa," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah KH Muhammad Yusuf Irfan atau Gus Irfan berharap MUI membahas fatwa Dam haji di Musyawarah Nasional (Munas) XI. Pemerintah Arab Saudi kerap menanyakan fatwa Dam Haji kepada pemerintah Indonesia.

Gus Irfan mengungkapkan, pemerintah Indonesia masih menunggu fatwa dari MUI tentang boleh atau tidaknya Dam disembelih di Indonesia sampai saat ini.

"Kita sampai hari ini masih menunggu fatwa dari MUI tentang boleh atau tidaknya Dam disembelih di Indonesia. Kita menunggu MUI," kata Gus Irfan dalam Sidang Pleno VII Munas XI MUI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 21 November 2025.

Gus Irfan mengatakan, hingga saat ini belum ada kejelasan dari MUI mengenai fatwa tersebut. Gus Irfan berharap fatwa tersebut bisa segera dibahas, bahkan berharap bisa dibahas di Munas XI MUI. "Mudah-mudahan di Munas juga dibahas, mudah-mudahan. Kita kan hanya sekadar berharap," tegasnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh mengatakan, semua mantan Presiden Indonesia layak menjadi pahlawan nasional . Menurutnya, saatnya Indonesia bersatu, saling mendukung, dan menguatkan untuk membangun bangsa bersama-sama.

Baginya, setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Dengan demikian kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden RI yang telah memimpin Indonesia. "Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibi, dan Gus Dur, adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan," kata Niam usai Konperensi Pers tentang persiapan Munas MUI di Kantor MUI, Selasa (4/11/2025). 40 Nama Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ada Soeharto, Gus Dur hingga Marsinah

Hal itu disampaikan Prof Niam mengomentari usulan Menteri Sosial terhadap 40 orang tokoh nasional untuk menjadi pahlawan. “Saya rasa itu langkah bagus ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan usulan pahlawan dari para tokoh berbagai latar belakang itu menunjukkan kenegarawanan Presiden Prabowo untuk merangkul dan membangun harmoni serta kebersamaan,” ujar mantan aktivis mahasiswa 98 ini.

Guru Besar Bidang Fikih UIN Jakarta ini menjelaskan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Termasuk para pemimpin negara yang sudah mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara.

“Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemajuan bangsa. Dalam Islam, diperintahkan untuk mengingat jasa dan kebaikan orang yang telah wafat, terlebih itu adalah pemimpin yang secara nyata telah berjasa dan menanam kebaikan bagi bangsa," tegasnya.

Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia puluhan tahun terbukti membawa kemajuan bangsa, demikian juga Gus Dur, dan BJ Habibie. “Masing-masing tentu punya kekurangan. Tetapi kita harus menghargai jasa-jasa dan kebaikan yang telah ditanam bagi bangsa," ungkapnya.

Sebaliknya, tambah Prof Niam, kita tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukannya. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. “Sehebat apapun orang jika dicari kesalahan dan kelemahannya pasti ada. Namun Islam memerintahkan untuk mengingat kebaikannya dan memendam serta memaafkan kesalahannya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Beberapa tokoh yang diusulkan di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.

"Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak lima tahun lalu, enam tahun lalu, atau baru tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Selain ketiga nama tersebut, turut diusulkan sejumlah tokoh lain seperti Syaikhona Muhammad Kholil (ulama asal Bangkalan, Madura), KH Bisri Syansuri (mantan Rais Aam PBNU), KH Muhammad Yusuf Hasyim (Tebuireng, Jombang), Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin (Jakarta).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, pengusulan 40 nama ini telah melalui proses panjang, termasuk kajian dan seminar.