Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan pegawai bank bisa dikenai sanksi jika tidak menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai aturan, terutama bagi UMKM yang telah memenuhi syarat.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menuturkan sebagian besar masalah bukan berasal dari perbankan, melainkan dari UMKM yang belum siap. Hal ini sebagaimana hasil rapat rutin monitoring dan evaluasi (monev) KUR.

Namun, sambung dia, ada pula kasus UMKM yang siap menerima kredit, tetapi perbankan enggan menyalurkan pembiayaan.

“Ketika kami temukan UMKM-nya siap, banknya tidak mau ngasih, kami lakukan surat teguran, bahkan semua direksi bank itu sekarang ada surat instruksi khususnya, akan mengenakan sanksi bagi pegawainya untuk melaksanakan KUR sebagainya,” kata Helvi dalam konferensi pers Holding UMKM Expo 2025 di Smesco, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Senada, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menyatakan KUR ditujukan untuk memberikan afirmasi pembiayaan kepada UMKM, terutama usaha mikro dan ultra mikro.

Riza menuturkan, salah satu perubahan penting sejak 2024 adalah terkait aturan agunan untuk KUR di bawah Rp100 juta. Sebelumnya, bank atau pegawai yang meminta agunan tambahan tidak mendapatkan sanksi.

Namun mulai 2024, jika bank tetap meminta agunan tambahan untuk kredit di bawah Rp100 juta, subsidi bunga yang seharusnya diterima bank dari pemerintah tidak akan dibayarkan.

“[KUR] di bawah Rp100 juta itu tidak boleh ada agunan tambahan. Aturannya mengatakan, bila Anda memberikan agunan tambahan, maka subsidi bunganya tidak boleh dibayarkan. Itu clear,” jelas Riza.

Riza menambahkan, pemerintah juga membuka jalur komunikasi langsung bagi UMKM untuk melaporkan kendala penyaluran KUR.

Lebih lanjut, Riza menyatakan pemerintah secara rutin juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran KUR, sekaligus memperkuat sosialisasi agar seluruh pihak, mulai dari bank, penyalur, penjamin, hingga pemerintah daerah.

Adapun, pemerintah telah menyiapkan strategi pembiayaan ke depan, termasuk plafon KUR Rp320 triliun untuk 2026 dengan alokasi Rp10 triliun untuk sektor ekonomi kreatif.

Dia menuturkan, skema pembiayaan baru akan mengadopsi agunan nonkonvensional, termasuk hak kekayaan intelektual (HKI) untuk mempermudah akses bagi UMKM kreatif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon Rp 1 juta hingga Rp 100 juta wajib diberikan tanpa agunan. Ia mengingatkan bank penyalur yang masih meminta jaminan untuk KUR mikro akan dikenai sanksi tegas.

Maman menyebut ketentuan bebas agunan ini sudah jelas tertuang dalam aturan resmi penyaluran KUR. “Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk plafon Rp1 juta hingga Rp100 juta tidak mewajibkan agunan dalam bentuk apa pun,” kata Maman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Namun, ia tak menampik di lapangan masih ditemukan kasus permintaan agunan oleh oknum penyalur. Ia pun meminta setiap temuan dan laporan disampaikan secara resmi kepada Kementerian UMKM agar bisa ditindaklanjuti.

“Jadi dalam setiap rapat evaluasi kami Kementerian UMKM dengan bank-bank penyalur, kami menegaskan bagi apabila ada temuan dan itu terbukti, dan banyak kejadian kok laporan masuk, kita tidak cairkan subsidinya,” tegasnya.

Ia menambahkan sudah ada beberapa bank atau pihak yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan bebas agunan KUR mikro. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan agar perbankan tidak lagi membebani pelaku usaha kecil dengan permintaan jaminan yang tidak sesuai aturan.

Untuk memperkuat pengawasan, Maman menyampaikan pemerintah akan meluncurkan Sistem Sapa UMKM pada Desember 2025. Platform teknologi terintegrasi ini disiapkan untuk menampung seluruh laporan dan pengaduan pelaku UMKM dari berbagai daerah.

“Bulan Desember (Kementerian UMKM) akan launching sistem Sapa UMKM. Sistem tech integrasi itu. Jadi laporan-laporan dari saudara-saudara kita, usaha mikro, kecil, menengah, itu kita akan kumpulkan semua laporannya. Jadi terintegrasi semua,” jelasnya.

Menurut Maman, selama ini sistem pelaporan masih bersifat konvensional sehingga menyulitkan pelaku UMKM di daerah jauh seperti Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan Sumatra untuk menyampaikan keluhan. Melalui Sapa UMKM, semua laporan akan terkumpul dalam satu sistem yang terintegrasi dan lebih mudah dipantau.

“Cuma saya mohon maaf ya kepada publik, ini baru terealisasi Desember. Jadi Insya Allah nanti setelah Desember, semuanya saudara-saudara kita yang ada di ujung sana, dia akan bisa lapor ke Sapa UMKM,” ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Menteri menghadiri rapat evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 dan rencana penyaluran pada 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Menurut pantauan, sejumlah Menteri yang hadir diantaranya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Men Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ekraf Teuku Rifky, Wamen Pelindung Pekerja Migran Christina Aryani, dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Rapat berlangsung sejak pukul 11.00 dan selesai sekitar pukul 13.00.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan telah melaporkan pencapaian penyaluran KUR UMKM sepanjang 2025 yang secara nilai masih on track.

"Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen," katanya saat jumpa awak media, Senin (17/11/2025).

"Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96 persen yaitu Rp2,25 juta," sambungnya.

Ia juga membeberkan bahwa debitur gradasi atau yang naik kelas sudah mencapai 1,3 juta debitur yang targetnya 1,2 juta debitur.

Selain itu, target penyaluran plafon KUR UMKM ke sektor produksi diungkapkan telah terealisasi 60,7 persen, di atas target 60 persen. "Nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen," tuturnya.

Adapun potensi penyerapan tenaga kerja, kata Maman mencapai sekitar 8-11 juta. Namun dengan catatan masih ada tantangan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM rata-rata masih sektor informal.

"Saya tadi mendapatkan amanah dan saya laporkan juga di komite bahwa target kementerian UMKM ke depan, kita akan mengupayakan membuat program untuk yang dari sektor informal kita geser ke sektor formal," katanya.

Maman juga menjelaskan adanya peningkatan target penyaluran KUR UMKM pada 2026.

"Terus saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen."

Kemudian, ada aturan baru yang dijelaskan Maman, yakni tidak ada lagi batasan berapa kali debitur dapat mengambil KUR dan adanya penetapan bunga flat walau mengambil KUR berkali-kali.

"Dan yang menarik saya sampaikan bahwa, kalau selama ini KUR itu dibatasi pengambilannya sampai 4 kali saja. Satu kali ngajuin KUR, yang kedua ngajuin KUR, yang ketiga, keempat, hanya maksimal 4 kali untuk sektor produksi dan 2 kali untuk yang perdagangan, sekarang sudah dibuka. Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," tuturnya.

"Lalu yang kedua, yang tadinya, kan sekarang ini pengajuan pertama 6 persen. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7 persen. KUR yang ketiga naik 8 persen. KUR yang keempat naik 9 persen. Sekarang semua sama 6 persen."

Maman mengungkapkan bahwa peraturan baru tersebut sedang dibuat dan rencananya dapat berlaku pada Januari 2026. "Mulai awal Januari 2026. Itu permenkonya nanti akan disiapkan," ucap Maman.