JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) menyediakan program bantuan pendidikan S1/D4 bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Berikut ini persyaratannya.

Program ini ditujukan bagi guru ASN maupun non-ASN yang ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya hingga jenjang sarjana (S-1) atau sarjana terapan (D-4). Melalui program tersebut, pemerintah memberikan bantuan pendidikan dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah ditetapkan.

Skema RPL memungkinkan pengalaman mengajar guru diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran sehingga masa studi dapat disesuaikan berdasarkan hasil asesmen.

Bagi guru yang ingin mengikuti program ini, terdapat sejumlah persyaratan, dokumen, dan tahapan pendaftaran yang harus dipenuhi. Berikut informasinya yang dikutip dari Instagram resmi Kemendikdasmen, Selasa (30/6/2026).

Syarat Mendapatkan Bantuan Pendidikan S1/D4 bagi Guru

Program bantuan pendidikan ini diperuntukkan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal sebagai guru sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta:

1. Guru ASN atau non-ASN

2. Terdata di Dapodik

3. Belum memiliki ijazah S1/D4

4. Masih aktif mengajar

5. Pengalaman mengajar minimal 3 tahun

6. Tidak sedang kuliah di perguruan tinggi

7. Usia maksimal 55 tahun

8. Memiliki pengalaman mengajar yang relevan untuk proses RPL

Perlu diketahui, seluruh data peserta akan mengacu pada data yang tercatat di Dapodik. Apabila terdapat data yang belum sesuai, guru disarankan memperbaruinya terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran.

Persyaratan Dokumen

1. Ijazah

2. SK mengajar pertama dan terakhir

3. KTP

4. SK pembagian Tugas mengajar/dokumen pendukung sesuai ketentuan

5. Surat izin atasan langsung/kepala sekolah/yayasan

6. Pakta integritas

Cara Pendaftaran

1. Buka laman resmi Sistem Informasi Pemenuhan Kualifikasi Akademik (SIPKA) Guru

2. Login menggunakan akun dan SSO Dapodik

3. Isi data identitas, data sekolah, status kepegawaian, masa kerja, dan pilihan program studi

4. Unggah seluruh dokumen pendukung yang diminta

5. Pastikan semua data yang diisi sudah benar. Kemudian kirim berkas dan cek hasil verifikasi secara berkala.

Demikian informasi bantuan untuk guru yang ingin melanjutkan pendidikan S1/D4. Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) menyalurkan tunjangan khusus bagi guru terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera pada akhir November 2025. Bencana tersebut melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Tunjangan khusus itu ditargetkan menyasar sekitar 59 ribu guru. Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, menyebutkan bahwa lebih dari 50 persen guru telah menerima bantuan tersebut.

“Tunjangan khusus, ada sekitar kita estimasi 59.000 dan yang sudah disalurkan 36.074 guru kondisi per 27 Februari,” ujar Jamjam pada diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik), dikutip Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, setiap guru terdampak menerima tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima masing-masing guru mencapai Rp6 juta. Perhitungan penyaluran dimulai sejak Desember 2025, dengan tahap terakhir diberikan pada Februari 2026.

“Nah ini memang sudah berjalan sejak tahap pertama di akhir Desember, kemudian tahap dua kemarin akhir Januari, dan tahap tiga mungkin di Februari ini sedang dilakukan verifikasi beberapa usulan-usulan yang baru masuk,” katanya.

Menurut Jamjam, saat ini hampir seluruh wilayah terdampak di Sumatera telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, status tanggap darurat berlangsung hingga 24 Februari sebelum dilanjutkan masa transisi selama tiga bulan.

Dalam penanggulangan bencana, terdapat beberapa fase, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat ke pemulihan. Fase transisi ini bertujuan memastikan seluruh layanan, termasuk pendidikan, dapat kembali berjalan normal.

Jamjam memaparkan, dampak bencana terhadap sektor pendidikan setidaknya mencakup tiga aspek utama. Pertama, kerusakan sarana dan prasarana sekolah akibat terjangan banjir, banjir bandang, dan longsor. Banyak ruang kelas, mebeler, buku pelajaran, alat elektronik, serta media pembelajaran rusak akibat terendam air, lumpur, maupun material kayu dan batu yang terbawa arus.

Kedua, terputusnya akses menuju sekolah. Sejumlah jembatan dan jalan dilaporkan rusak atau tertutup longsor sehingga tidak dapat dilalui siswa maupun guru. Di wilayah Aceh Tengah, beberapa guru bahkan terpaksa menyeberangi sungai menggunakan sling atau tambang karena jembatan belum pulih.

Ketiga, dampak sosial yang dialami warga sekolah. Sejumlah guru dan siswa menjadi korban, baik meninggal dunia, hilang, luka-luka, rumah rusak, maupun harus mengungsi. Kondisi tersebut turut mengganggu keberlangsungan layanan pendidikan di daerah terdampak.

Kemendikdasmen memastikan akan terus memantau kebutuhan riil di kawasan bencana, termasuk memverifikasi usulan baru pemberian bantuan, guna mendukung percepatan pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir Sumatra.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memberikan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta per orang kepada 16.500 guru yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Total anggaran yang disiapkan untuk tunjangan tersebut mencapai Rp35 miliar dan saat ini masih dalam proses revisi Anggaran Tahun 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Tunjangan khusus guru di daerah bencana, Rp35 miliar untuk anggaran dari revisi, yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” ujar Mu’ti di hadapan Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih.

Mu'ti mengatakan selain guru, dampak banjir juga dirasakan oleh ratusan ribu siswa dan ribuan satuan pendidikan. Berdasarkan data sementara per Minggu (14/12/2025) pukul 17.00 WIB, sebanyak 3.274 satuan pendidikan terdampak banjir di tiga provinsi tersebut. Rinciannya meliputi 767 PAUD, 1.343 SD, 621 SMP, 268 SMA, 136 SMK, 23 PKBM, 30 SLB, serta 86 lembaga kursus dan pelatihan.

"Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan, Bapak Presiden," ujar Mu'ti.

Jumlah siswa terdampak tercatat mencapai 276.249 orang, sementara guru yang terdampak sebanyak 25.936 orang. Kerusakan infrastruktur pendidikan juga cukup signifikan, dengan 6.431 ruang kelas rusak serta 3.489 fasilitas lain seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, hingga perangkat TIK (IFP) yang sebelumnya telah dikirim ke sekolah namun terendam banjir. Selain itu, sebanyak 3.420 toilet sekolah dilaporkan rusak.

Untuk merespons kondisi tersebut, Mu'ti mengatakan pihaknya telah menyalurkan berbagai bantuan darurat, baik dalam bentuk barang maupun dana. Bantuan barang meliputi 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 paket school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 pasang sepatu, 700 family kit, serta 65.000 eksemplar buku teks dan nonteks.

"Kemudian untuk bantuan dalam bentuk uang Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting yang kami miliki sekarang ini, 18,53 miliar dari anggaran revisi," tambah Mu'ti.

Mu’ti juga melaporkan perkembangan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak. Di Aceh, pembelajaran telah berjalan sebagian di 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak, dengan tiga daerah—Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe—sudah melaksanakan pembelajaran penuh.

Di Sumatera Barat, seluruh daerah terdampak telah memulai pembelajaran kecuali 93 sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025.

Sementara di Sumatera Utara, dari 18 kabupaten/kota terdampak, lima daerah masih melaksanakan pembelajaran sebagian dan 13 daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran penuh.

Mu'ti pun menyampaikan skenario kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Dimana, untuk tanggap darurat 0 sampai 3 bulan pertama Penyesuaian kurikulum minimum esensial. "Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana," jelasnya.

Kedua, Pengembangan bahan belajar darurat. Ketiga, Metode pembelajaran adaptif. Keempat, Dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran. Kelima, Asesmen yang sangat sederhana; tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.

Untuk pemulihan dini 3 sampai 12 bulan, pertama kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. Ketiga, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Keempat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana.

"Kemudian pemulihan lanjutan 1 sampai 3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat," tutup Mu'ti.