Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan merespons polemik terkait Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disorot karena tidak memiliki petugas Bea Cukai dan Imigrasi.

Luhut mengakui bahwa dirinya memberi izin pembangunan Bandara IMIP dalam rapat bersama sejumlah instansi terkait. Menurutnya, izin pembangunan lapangan terbang di kawasan industri tersebut dibutuhkan sebagai fasilitas pendukung bagi investor.

Dia mengklaim pemberian fasilitas serupa merupakan hal yang lazim dilakukan di negara kompetitor investasi seperti Vietnam dan Thailand. Luhut menggarisbawahi bahwa bandara tersebut berstatus khusus domestik.

"Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini menekankan bahwa pemerintah saat itu tidak pernah memberikan izin bagi bandara di Morowali maupun Weda Bay untuk beroperasi sebagai bandara internasional. Oleh karena itu, sambungnya, ketiadaan petugas kepabeanan dan imigrasi di lokasi tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," tegasnya.

Terkait dominasi investasi China di kawasan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa keputusan menggandeng Tiongkok didasari oleh realitas pasar dan kesiapan teknologi saat itu. Dia menceritakan bahwa setelah mempelajari berbagai opsi, hanya Tiongkok yang siap memenuhi kebutuhan hilirisasi Indonesia.

Bahkan, Luhut mengklaim ketertinggalan teknologi Amerika Serikat (AS) dibandingkan China dalam sektor ini telah dikonfirmasi langsung oleh CEO Tesla, Elon Musk.

"Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini—dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok," papar Luhut.

Meski demikian, Luhut memastikan investasi tersebut tidak berjalan tanpa syarat. Dia menetapkan empat ketentuan utama bagi investor, yakni penggunaan teknologi ramah lingkungan, prioritas tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi hulu-hilir, serta kewajiban transfer teknologi (capacity building).

Dampak dari kebijakan hilirisasi ini, menurut Luhut, telah terbukti secara angka. Ekspor yang dulunya hanya berupa bijih nikel (nickel ore) senilai US$1,2 miliar, kini telah bertransformasi menjadi produk bernilai tambah seperti stainless steel hingga katoda.

"Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$34 miliar dan akan meningkat menjadi US36 miliar—US$38 miliar pada tahun ini," ungkapnya.

Luhut pun meminta semua pihak untuk tidak mudah berburuk sangka dan mempolitisasi kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Dia berharap publik mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program strategis yang telah berjalan membutuhkan proses yang panjang dan konsisten.

Polemik Bandara IMIP

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa Bandara IMIP memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi ketika meninjau latihan TNI di Morowali.

Fakta tersebut disoroti banyak pihak, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya mengaku bingung dengan ketidakhadiran petugas Bea Cukai dan Imigrasi di Bandara IMIP. Dia mengira Bandara IMIP sempat mendapatkan perlakuan khusus dari otoritas sehingga perlunya evaluasi.

"Saya enggak ngerti kenapa enggak ada Imigrasi ya sama Bea Cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku siap mengirim personel Bea Cukai ke Bandara IMIP apalagi ditugaskan.

"Nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh dari kami, petugas Bea Cukai, saya sudah siap. Kalau Imigrasi mesti bisa ngomong dengan Pak Silmy [wakil menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan] dan menterinya [Agus Andrianto]," kata Purbaya.