Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu mempertimbangkan mekanisme baru dalam proses lelang pita frekuensi pada 2026 maupun ke depan. Tahun ini, pemerintah berencana menggelar seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz.

Pengamat telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan saat ini jumlah operator seluler di Indonesia hanya tiga. Untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus persaingan yang sehat, menurutnya ketiga operator tersebut perlu memperoleh bagian dari pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

“Beauty contest merupakan salah satu alternatif,” kata Agung ketika dihubungi, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, dia mengusulkan mekanisme lain, yakni setelah harga dasar ditetapkan, spektrum dibagi rata dengan disertai komitmen pembangunan. Evaluasi kemudian dilakukan setiap tahun. Jika ada operator yang tidak memenuhi komitmen, pita frekuensi dapat dicabut.

Agung menambahkan masih terbuka kemungkinan mekanisme lain dalam lelang pita frekuensi tersebut. Dia juga menunjukkan skema lelang hybrid yang mengombinasikan penawaran harga (price bidding) dengan kewajiban pembangunan jaringan (coverage obligations).

Dalam skema ini, pemerintah terlebih dahulu menetapkan persyaratan komitmen seperti cakupan wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kualitas jaringan dan harga minimum. Peserta kemudian mengikuti proses lelang dengan menyampaikan penawaran harga sekaligus proposal pembangunan jaringan.

Selanjutnya, penentuan pemenang dilakukan melalui evaluasi gabungan antara nilai penawaran harga dan rencana pembangunan yang diajukan. Setelah pemenang ditetapkan, operator wajib melaksanakan pembangunan jaringan sesuai target yang telah dijanjikan, terutama untuk memperluas cakupan layanan di wilayah 3T, dengan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala oleh pemerintah.

Skema ini juga dilengkapi dengan mekanisme insentif dan sanksi, di mana operator yang memenuhi atau melampaui target dapat memperoleh keringanan biaya hak penggunaan frekuensi maupun pajak, sementara yang tidak memenuhi komitmen berisiko dikenakan denda hingga pencabutan lisensi.

Lebih lanjut, dia menilai penetapan harga dasar perlu dihitung bersama antara Komdigi, akademisi atau konsultan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Objektifnya adalah tercapai harga yang optimal dimana tiga stakeholders [pemerintah, industri, dan pelanggan] diuntungkan,” katanya.

Dia juga menjelaskan dalam setiap proses lelang pita frekuensi, Komdigi biasanya mengundang dan berdiskusi dengan seluruh calon peserta. Waktu pelaksanaan lelang pun umumnya merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama ekonomi dan teknologi.

Sementara itu, dalam pengumumannya, Komdigi menyampaikan bahwa seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses layanan internet pita lebar bergerak (mobile broadband) minimal berbasis teknologi 4G, khususnya di desa atau kelurahan yang masih memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.

Selain itu, seleksi ini juga bertujuan menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler.

“Kehadiran pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler dan mendukung pencapaian target kecepatan rata-rata mobile broadband nasional,” tulis Komdigi, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan mobile broadband sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun, kedua pita frekuensi yang akan diseleksi memiliki fungsi yang saling melengkapi bagi industri telekomunikasi nasional.

Pita frekuensi 700 MHz merupakan low-band yang dikenal sebagai “digital dividend” karena dihasilkan setelah migrasi siaran televisi analog atau penghentian siaran analog (Analog Switch Off/ASO) ke televisi digital. Frekuensi ini memiliki cakupan luas serta mampu menembus hambatan fisik seperti bangunan, sehingga meningkatkan kualitas sinyal baik di luar maupun di dalam ruangan.

“Karakteristik ini menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia,” tulis Komdigi.

Sementara itu, pita frekuensi 2,6 GHz merupakan mid-band yang ideal untuk menopang kapasitas jaringan dan kecepatan transmisi data skala besar, termasuk untuk pengembangan teknologi generasi kelima (5G). Pita ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan trafik data tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan layanan internet berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Melalui seleksi ini, penyelenggara jaringan bergerak seluler juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan internet melalui penguatan jaringan 5G di berbagai wilayah.

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi, Menteri Komunikasi dan Digital telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026.

Selain itu, proses persiapan dan pelaksanaan akan dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Komdigi menegaskan akan mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi. Pemerintah juga mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, serta masyarakat untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas guna mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penggelaran seleksi pita frekuensi menggunakan skema beauty contest.

Seleksi frekuensi dengan skema beauty contest adalah metode pemilihan penyedia layanan, seperti operator telekomunikasi, untuk alokasi spektrum frekuensi radio tanpa lelang harga, melainkan berdasarkan presentasi kualitas dan komitmen.

Direktur Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Setia Pria Husada menegaskan bahwa metode beauaty contest memiliki risiko tinggi jika tidak dikelola dengan instrumen pengawasan yang ketat. Adai tiga risiko utama dalam skema tersebut, yakni penilaian yang subjektif, moral hazard berupa peserta yang tidak komitmen dalam pembangunan, serta pembentukan harga yang tidak mencerminkan nilai ekonomi spektrum.

Menurutnya, risiko ini dapat berdampak langsung pada hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Lebih lanjut, Setia menjabarkan bahwa risiko-risiko tersebut dipicu oleh besarnya ruang diskresi yang dimiliki oleh penilai. Hal ini diperparah dengan tidak adanya indikator penilaian yang jelas dan terukur serta belum adanya mekanisme sanksi spesifik yang tegas bagi pelanggar.

"Penyebab lainnya adalah penetapan harga yang tidak berbasis valuasi terkini dan tidak mempertimbangkan dampak sosial. Kondisi ini memicu konflik kepentingan dan pengawasan yang tidak memadai," ujar Setia dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Selasa (10/2/2026).

BPKP menganalisis bahwa jika kelemahan ini dibiarkan, manfaat penggunaan spektrum bagi masyarakat tidak akan optimal. Selain itu, ketidakjelasan aturan main berpotensi meningkatkan risiko suap atau gratifikasi dalam penentuan pemenang.

Dampak lanjutannya adalah keputusan yang tidak transparan dan akuntabel, yang rawan memicu sengketa hukum di kemudian hari. Tanpa valuasi yang tepat, pemerintah juga dipastikan akan kehilangan potensi PNBP yang seharusnya bisa dimaksimalkan dari aset langka tersebut.

"Risikonya harus dimitigasi karena tujuan utama beauty contest itu untuk memilih peserta yang benar-benar mumpuni," tegas Setia.

Sebagai rekomendasinya, BPKP mendesak pemerintah untuk memperkuat objektivitas penilaian melalui proses yang transparan serta pendokumentasian yang memadai. BPKP juga meminta dilakukannya kajian valuasi terkini agar PNBP tetap optimal dan sesuai dengan kondisi pasar.

Setia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan serta pengendalian risiko suap dan gratifikasi.

“Pelaksanaan audit atau evaluasi oleh APIP pasca-pelaksanaan beauty contest dinilai mutlak diperlukan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menegaskan bahwa mekanisme seleksi penggunaan pita frekuensi tidak hanya dapat dilakukan melalui lelang spektrum (auction).

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Jarot, menyampaikan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu memperjelas rencana merintis frekuensi, termasuk waktu penggunaan, tujuan, serta pendekatan yang akan diterapkan.

Dengan adanya kejelasan tersebut, kebijakan yang diambil dapat dinilai ketepatannya dengan skema seleksi yang beragam.

“Dan jangan memakai asumsi ‘sudah kita lelang saja’. Karena sebelumnya kalau masalah regulasi, lelang itu hanya salah satu cara sebenarnya. Ada opsi kedua, beauty contest,” kata Sigit dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Adapun Mastel juga memaparkan beberapa mekanisme lainya selain lelang spektrum ataupun beauty contest seperti Shared Wireless Network (SWN), Nationala Wholesale Network (NWM) dan Hybrid/Policy-Driven.

Sigit menuturkan, mekanisme di luar lelang tersebut telah diterapkan di berbagai negara. Salah satunya Malaysia, yang sempat menggunakan skema SWN.

Berdasarkan tabel perbandingan komprehensif yang disusun Mastel, dari lima mekanisme skema Hybrid/Policy-Driven, yakni kombinasi kebijakan yang disesuaikan dengan wilayah dan tujuan, dinilai paling optimal di Indonesia.

Menurut Sigit, dari sisi dampak terhadap industri dan investasi, skema tersebut bersifat bankable dan adaptif terhadap pasar.

Kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal dan berlapis. Namun demikian, skema ini memiliki risiko berupa kompleksitas dalam desain kebijakan.

Meski demikian, menurutnya, skema yang paling tepat adalah kebijakan yang dapat memberikan dampak lebih bagi pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

“Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan.

Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

“Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mendorong pemerintah untuk menerapkan skema beauty contest berbasis komitmen pembangunan, ketimbang lelang harga, dalam rencana pembukaan pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk pengembangan jaringan 5G nasional.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menilai beban regulatory charge yang ditanggung industri operator seluler di Indonesia sudah terlalu tinggi dan berpotensi menggerus kesehatan industri apabila skema lelang harga tetap dipertahankan.

Saat ini, rasio regulatory charge Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi industri telekomunikasi Indonesia tercatat di atas 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berada di bawah 5%, rasio global sekitar 7%, serta kawasan Asia Pasifik (APAC) sebesar 8,7%.

Berdasarkan analisis internal ATSI, estimasi regulatory charge secara industri berpotensi melonjak hingga lebih dari 28% apabila seleksi pita frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, 3,5 GHz, dan 26 GHz masih menggunakan skema seleksi serta formula BHP yang sama seperti saat ini.

“Itu bisa lebih di atas 12,2%, kalau skemanya masih seleksi dan BHP masih seperti sekarang. Masih lelang dan bukan beauty contest ya maka akan seperti itu,” kata Marwan dalam Bisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Marwan menambahkan, sejumlah negara telah mulai mengubah pendekatan dalam seleksi spektrum. Bahkan, Amerika Serikat (AS) disebut telah beralih ke pendekatan beauty contest.

Menurut ATSI, skema tersebut memungkinkan pemerintah menilai kesiapan serta komitmen operator dalam membangun jaringan, tidak semata-mata berdasarkan kemampuan membayar.

“Beauty contest itu tiga kandidat yang ikut tiga kandidat yang menang. Namun harganya nanti ditentukan,” kata Marwan.

Saat ini, operator seluler di Indonesia terdiri dari Telkomsel, XLSMART, dan Indosat. Marwan menyebutkan, total spektrum yang digunakan industri seluler baru mencapai sekitar 1.012 MHz, sehingga ruang untuk ekspansi jaringan 5G masih terbuka lebar.

Dia menjelaskan, rencana pembukaan pita 700 MHz (low band) serta pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz (mid band) perlu dikaji secara matang, terutama terkait kebutuhan bandwidth riil untuk layanan 5G.

Sebagian operator telah memiliki pita low band seperti 900 MHz, sehingga minat terhadap pita 700 MHz dapat berbeda antaroperator.

“Ada satu yang memiliki low band 700 Mhz, tapi yang dua belum tentu itu, mungkin mereka lebih 2,6 atau 3,5, karena real 5G spektrum,” kata Marwan.

Menurut ATSI, tambahan bandwidth tetap diperlukan, baik di low band maupun mid band, guna menjaga keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan.

Berdasarkan studi GSMA, dalam periode 2024–2030, teknologi 5G diperkirakan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp650 triliun atau sekitar US$41 miliar.

Pada 2030, kontribusi 5G diproyeksikan mencapai 0,6% terhadap PDB atau sekitar Rp172 triliun.

Namun demikian, Marwan menilai kontribusi tersebut masih bersifat makro dan belum sepenuhnya tercermin pada pendapatan operator seluler.

“Jadi 0,6 [kontribusi 5G] ini untuk operator-nya masih belum kelihatan, sebenarnya para operator melihat,“ katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

Pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G.

Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi untuk layanan 5G.