Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mereformulasi struktur biaya haji agar lebih adaptif terhadap fluktuasi global, termasuk kenaikan harga avtur.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman berpendapat kenaikan harga avtur perlu direspons dengan pendekatan reformasi sistem yang lebih tahan tekanan, alih-alih mencari ruang anggaran untuk menutup kekurangan.

“Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Rizal dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Agar biaya haji lebih resistan, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk mendorong kontrak jangka panjang avtur dan maskapai.

Cara tersebut diyakini dapat meredam volatilitas harga, membuka kompetisi penyedia layanan agar biaya lebih efisien, dan mengoptimalkan Dana Haji sebagai penyangga (buffer) yang profesional dan transparan.

Rizal pun mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kekurangan belanja akibat volatilitas ekonomi.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana menambal tambahan anggaran Rp1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN.

Menurut Rizal, APBN saat ini menghadapi tekanan simultan dari subsidi energi yang sensitif terhadap harga minyak, perlambatan penerimaan, serta kebutuhan belanja sosial yang meningkat.

Maka, sekalipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, dana perlu diarahkan untuk menopang kebutuhan belanja produktif dan tidak hanya sekadar pelabelan ulang anggaran.

“Kenaikan avtur bukan kejadian satu kali, melainkan bagian dari volatilitas energi global yang struktural. Jika setiap shock biaya langsung ditutup APBN, maka negara secara implisit mengambil alih risiko operasional yang seharusnya bisa dikelola dalam sistem pembiayaan haji itu sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah berencana memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu calon haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), mengatakan tambahan anggaran itu akan berasal dari cadangan APBN, yang merupakan hasil efisiensi berdasarkan perhitungan selama satu tahun.

Hasil efisiensi tersebut, kata Purbaya, bisa digunakan pada pos-pos yang membutuhkan, salah satunya untuk biaya tambahan pesawat haji yang mengalami kenaikan akibat lonjakan harga avtur.

Dengan anggaran tersebut, maka pemerintah tidak membebankan ongkos tambahan kepada jamaah haji.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026