Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mendesak majelis hakim PTUN Jakarta menolak gugatan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Diketahui putusan KIP mewajibkan UGM membuka dokumen ijazah Jokowi untuk publik.

"Keberatan ini (UGM) harus ditolak, itu Jawaban yang kami sampaikan tadi dalam persidangan," ujar perwakilan Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah pada wartawan usai persidangan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, sidang itu digelar karena UGM mengajukan keberatan atas putusan KIP, yang mana sejatinya sengketa itu diatur dalam Peraturan MA nomor 2 Tahun 2019. Bukti dokumen yang diserahkan ke hakim PTUN Jakarta juga memaparkan tentang kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana diajukan UGM.

"Kami membahas kewenangan absolut dan kewenangan berlatih. Itu sangat tegas di sana ada disebut badan publik negara dan badan publik selain negara. Kami menumpatkan UGM itu selain, jadi harusnya sengketa ini bukan di PTUN, tapi kewenangannya Pengadilan Negeri," tuturnya.

Lantas, kata dia, UGM itu lokasinya berada di Yogyakarta sehingga gugatan dan persidangannya pun haruskah di wilayah Yogyakarta. Sebabnya, dalam aturan hukum tegas menyatakan tentang di mana kejadian itu, di mana sengketanya yakni di Yogyakarta.

Sementara itu, perwakilan Bonjowi lainnya, Leony Lidya menambahkan, berkaitan Perma No 2 dan UU Keterbukaan Informasi secara tegas menyatakan manakala mereka keberatan terhadap sengketa itu diberikan waktu selama 14 hari.

Namun, pasca putusan KIP dibacakan dan pihak UGM terima hingga akhirnya mengajukan gugatan sejatinya telah lewat 14 hari.

"Terutama soal kadaluarsa, jadi kami itu menghitung dengan teliti, dasarnya 14 hari kerja setelah dokumen putusan diterima oleh kami. Jadi secara waktu, menyoal aturan bandingnya, putusan ini (KIP) sudah inkrah, sudah tidak ada upaya harusnya," tegasnya.

JAKARTA - Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) menilai Universitas Gadjah Mada (UGM) sengaja pasang badan untuk melindungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik keterbukaan dokumen ijazah. Pernyataan itu disampaikan Bonjowi menanggapi gugatan UGM terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Perwakilan Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah mempertanyakan alasan UGM menggugat putusan KIP. Padahal dalam persidangan sebelumnya kampus tersebut dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap perintah membuka dokumen.

“Ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tameng terhadap Jokowi. Ini penting, karena selama dalam persidangan sesungguhnya tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu,” ungkap Syamsuddin.

Ia mengungkapkan, dalam sidang di KIP sebelumnya, UGM justru sempat menanyakan mekanisme penyerahan dokumen, bukan menyampaikan keberatan atas putusan.

“UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya,” ujarnya.

Bonjowi juga mengklaim menemukan sejumlah anomali dalam dokumen pencalonan Jokowi setelah memperoleh sebagian dokumen dari KPU RI, KPU DKI Jakarta, dan KPU Solo.

Menurut Syamsuddin, salah satu temuan yang dipersoalkan adalah dokumen legalisasi ijazah yang disebut tidak mencantumkan tanggal legalisasi.

“Legalisir ijazah wajib hukumnya harus ada tanggal, harus ada nama yang bertanda tangan, harus ada NIP yang bertanda tangan di situ, jabatannya apa. Jadi itu harus ada jelas dan di sini sayang sekali di legalisir ijazah itu tidak ada,” katanya.

Selain itu, Bonjowi menyoroti biodata pencalonan Jokowi di KPU yang disebut tidak memuat riwayat pendidikan secara lengkap.

“Kita lihat di formil pendidikan justru tidak diisi tahun berapa mereka masuk. Hanya disebutkan SD dan yang menarik hanya nama SD-nya saja. SMP SMA tidak ada, tiba-tiba ada Fakultas Kehutanan tahun 1985,” ujar Syamsuddin.

Ia menilai kondisi tersebut seharusnya mendorong KPU melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen pencalonan Jokowi.

“Harusnya KPU melakukan klarifikasi, lakukan verifikasi apakah betul ijazahnya ini atau tidak,” sebutnya.

Sementara itu, anggota Bonjowi lainnya, Edi Hardum menilai langkah UGM mengajukan gugatan menunjukkan kampus tersebut tidak transparan dalam membuka informasi publik.

“Kalau UGM sejak awal terbuka atau jujur memahami undang-undang KIP, kami sebenarnya tidak perlu melakukan gugatan di KIP,” kata Edi.

Ia juga menyinggung tidak adanya data yang ditunjukkan UGM secara terbuka kepada publik untuk menjawab polemik ijazah Jokowi.

“Yang terjadi selama ini adalah speak up, hanya ngomong dari pidato-pidato rektor UGM yang tidak dibarengi dengan data-data yang ditunjukkan ke publik,” ujarnya.

Perwakilan Binjowi lainnya, Leony Lidya mengatakan, pihaknya memang sengaja meminta dokumen secara menyeluruh kepada sejumlah lembaga untuk menguji keaslian dan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi.

“Informasi yang dimohon kami di sengketa ini tidak main-main, menyangkut keseluruhan dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan dua hal. Yang pertama adalah untuk di UGM itu ijazahnya asli atau palsu. Yang kedua adalah sah atau tidak,” tegas Leony.

JAKARTA - Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengungkap sejumlah dokumen penting yang belum diserahkan KPU DKI Jakarta dalam agenda serah terima dokumen sengketa informasi, Jumat (10/4/2026).

Anggota Bonjowi Syamsuddin Alimsyah menuturkan telah menerima bundel dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta. Namun, terdapat empat dokumen krusial yang tidak ditemukan dalam berkas tersebut.

Dia merinci dokumen pertama yang belum diserahkan adalah bukti penetapan kondisi kesehatan saat Jokowi mendaftar sebagai calon kepala daerah. Dokumen tersebut penting untuk memastikan kelayakan administratif.

Selain itu, tiga dokumen lain yang tidak ditemukan adalah ijazah jenjang pendidikan dasar hingga menengah yakni ijazah SD, SMP, dan SMA. “Yang ada hanya ijazah terakhir, tertulis lulus di UGM,” ujar Syamsuddin.

Dia menyoroti kejanggalan dalam dokumen biodata atau curriculum vitae (CV) Jokowi. Dalam dokumen tersebut, hanya tercantum data sekolah dasar, sementara informasi terkait SMP dan SMA tidak disebutkan secara rinci, melainkan hanya disebut tahun kelulusan. “Di biodata hanya disebut SD-nya, SD 111, sementara SMP dan SMA tidak dijelaskan sekolahnya di mana, hanya tahunnya saja,” ucapnya.

Anggota Bonjowi lainnya Lukas Luwarso mengatakan KPU Jakarta telah berjanji akan mencari dan melengkapi kekurangan dokumen tersebut. “Iya, ada beberapa kekurangan tadi empat dokumen. KPU Jakarta berjanji akan menyerahkan, akan dicari,” katanya.

Pihaknya juga memiliki data pembanding dari KPU Solo terkait dokumen ijazah Jokowi. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan baru.

“Kita punya versi dari KPU Solo soal ijazah SD, SMP, SMA. Jadi nanti akan saling melengkapi. Tapi justru puzzlenya di situ, kenapa ada KPU yang punya, tapi ada yang tidak punya,” katanya.

Bonjowi berencana menelusuri dokumen ke Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disebut memiliki arsip lebih lengkap. Lukas menyebutkan permintaan data ke kampus diperkirakan menghasilkan dokumen lebih banyak dibanding yang diterima dari KPU DKI.

“UGM sudah kooperatif dengan kepolisian menyerahkan 550 dokumen, tapi tidak menyerahkan satu pun kepada kami Bonjowi,” ujarnya.

Diketahui, Komisi Informasi Pusat sebelumnya telah mengabulkan sebagian gugatan Bonjowi terhadap KPU. Dalam putusan perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025, KIP memerintahkan KPU membuka informasi terkait ijazah tanpa sensor seperti nomor ijazah dan tanda tangan pejabat.

Namun demikian, KIP menolak permintaan untuk membuka ijazah asli yang tidak berada dalam penguasaan KPU.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan salinan ijazah asli mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka untuk umum. Keputusan ini merupakan salah satu dari tujuh poin gugatan Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang dikabulkan oleh KIP dalam sidang pada Selasa (10/3/2026).

KIP mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bonjowi. Dalam perkara ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta terseret sebagai termohon.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn saat membaca amar putusan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dari delapan informasi yang dimohonkan pemohon terkait dokumen studi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), majelis hanya mengabulkan tujuh poin yang dinyatakan sebagai informasi terbuka. Salah satu yang tidak dikabulkan sebagai informasi terbuka yaitu ijazah asli Jokowi.

Sedangkan ketujuh dokumen yang dinyatakan informasi terbuka yaitu, salinan ijazah asli; transkip nilai; KRS dan KHS; Laporan KKN, skripsi/laporan tugas akhir; Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang dan SK yudisium; bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi I nomor 2 sampai dengan nomor 8 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain," ujarnya.

Majelis Komisioner juga menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon dalam kurikulum yang berlaku saat Jokowi studi adalah informasi terbuka.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi III terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon nomor 7 sampai 10 merupakan informasi terbuka," tegasnya.

Setelah adanya putusan ini, majelis komisioner memerintahkan UGM untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Dalam perkara ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta terseret sebagai termohon.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn saat membaca amar putusan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Lebih lanjut, dari delapan informasi yang dimohonkan pemohon terkait dokumen studi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), majelis hanya mengabulkan tujuh poin yang dinyatakan sebagai informasi terbuka. Salah satu yang tidak dikabulkan sebagai informasi terbuka yaitu ijazah asli Jokowi.

Sedangkan ketujuh dokumen yang dinyatakan informasi terbuka yaitu, salinan ijazah asli; transkip nilai; KRS dan KHS; Laporan KKN, skripsi/laporan tugas akhir; Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang dan SK yudisium; bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi I nomor 2 sampai dengan nomor 8 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain," ujarnya.

Majelis Komisioner juga menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon dalam kurikulum yang berlaku saat Jokowi studi adalah informasi terbuka.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi III terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon nomor 7 sampai 10 merupakan informasi terbuka," sambungnya.

Setelah adanya putusan ini, majelis komisioner memerintahkan UGM untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) akan memutuskan sengketa informasi dengan nomor perkara 055/X/KIP-PSI/2025. Gugatan ini mempersoalkan dokumen penerbitan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Gugatan ini diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Pemohon menyeret UGM sebagai termohon dalam sengketa informasi publik ini.

Sebelum persidangan, salah satu pemohon Lucas Luwarso menyinggung putusan sebelumnya dari KIP yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat. Maka dari itu putusan perkara yang ia ajukan seharusnya bisa merujuk pada putusan KIP sebelumnya.

"Jadi ini seharusnya menjadi yurisprudensi, menjadi preseden bahwa karena permintaan kita di KPU sudah dimenangkan, artinya ijazah Jokowi itu setidaknya salinannya itu adalah dokumen terbuka, publik boleh mengakses. Nah jadi mestinya putusan dengan UGM hari ini tidak boleh bertentangan dengan itu," ujar Lucas kepada wartawan di kantor KIP, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Ia menyinggung sebelumnya sempat mengajukan 20 jenis dokumen kepada UGM terkait ijazah Jokowi. Akan tetapi tak ada satu pun dokumen yang diberikan oleh UGM.

"Nah, tapi yang perlu kita catat adalah yang kita minta ke UGM itu ada 20 jenis dokumen. Dan UGM tidak memberikan satu pun permintaan kita dari 20 itu," ucap dia.

Namun anehnya, UGM justru menyerahkan ratusan dokumen kepada aparat penegak hukum, dalam pengusutan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

"Tetapi anehnya UGM menyerahkan 505 dokumen ke kepolisian. Ah, itu catatan penting," ujarnya.