Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Pembiayaan Perumahan (KPP) secara nasional mencapai Rp16,8 triliun per 25 Mei 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) merinci capaian tersebut mengalir ke dua sektor utama, yakni untuk perorangan atau badan usaha UMKM di sisi suplai sebesar Rp4,8 triliun dan dari sisi demand mencapai Rp11,9 triliun.

"Dari evaluasi kami per 25 Mei, realisasi KUR Perumahan ada Rp16,8 triliun yang sudah terserap secara nasional dari semua bank ya," ujar Maruarar saat ditemui di Jakarta, dikutip Jumat (29/5/2026).

Maruarar memaparkan, serapan dari sisi supply mengalir kepada 1.875 nasabah yang mencakup para kontraktor, pengembang, hingga pelaku usaha toko bangunan.

Sementara itu, serapan dari sisi demand tercatat telah disalurkan kepada 78.001 orang masyarakat atau debitur di seluruh Indonesia.

Dari sisi bank penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi motor utama penyaluran dengan porsi penyerapan dana KPP mencapai Rp9,2 triliun pada periode yang sama.

Adapun portofolio pembiayaan BRI tersebut dikucurkan untuk sektor supply sebesar Rp1,1 triliun menyasar 752 nasabah, serta sektor demand masif senilai Rp8,1 triliun untuk 65.576 nasabah atau menguasai 54% realisasi nasional.

Sebagai informasi, pemerintah pertama kali mengumumkan penyaluran program KUR Perumahan pada Juli 2025. Di mana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa total KUR yang bakal disalurkan mencapai Rp130 triliun.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan mencapai Rp6,10 triliun hingga akhir Februari 2026.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan capaian tersebut didorong oleh percepatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor properti.

Dia menuturkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur selama periode 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

“Dari total penyaluran KPP sebesar Rp6,10 triliun, BRI merealisasikan pembiayaan Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur, atau lebih dari separuh total debitur nasional," kata Sri dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Sri melanjutkan, program KUR Perumahan ini menyasar UMKM pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan dengan skema subsidi bunga sebesar 5%. Plafon pembiayaan yang disediakan mencapai Rp5 miliar dan dapat dilakukan penambahan (revolving) hingga batas maksimal Rp20 miliar.

Selain pengembang, program ini juga melayani UMKM umum untuk kebutuhan membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha. Untuk kategori ini, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6% dengan limit pembiayaan hingga Rp500 juta per debitur.

“Sangat penting untuk meningkatkan capaian penyerapan dan realisasi KPP secara nasional sehingga target pembiayaan perumahan dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.

Sejalan dengan tren penyaluran tersebut, pemerintah memastikan penyerapan anggaran program perumahan tahun 2026 bakal berjalan tepat sasaran dan efisien.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).