Bisnis.com, JAKARTA — Petani menyoroti masalah penanganan pascapanen jagung yang belum optimal, terutama keterbatasan gudang, silo, hingga mesin pengering (dryer) di Perum Bulog.

Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin menilai peluang ekspor jagung pada 2026 terbuka lebar, mengingat Indonesia sudah memiliki pengalaman ekspor sebelumnya. Namun, APJI menekankan keberhasilan swasembada dan ekspor jagung sangat bergantung pada penanganan pascapanen.

Menurutnya, Perum Bulog sebagai lembaga pembeli jagung petani tidak bisa hanya sekadar diberi dana untuk membeli, namun juga harus difasilitasi dengan silo, gudang, dan mesin pengering (dryer) sehingga peran dalam menjaga pasokan dalam negeri dan mendukung ekspor bisa berjalan optimal.

“Bulog itu perlu difasilitasi, adanya silo, gudang, sama dryer, sehingga Bulog itu tidak hanya beli standar jagung yang sudah standar simpan agar Bulog bisa membeli dalam kondisi kadar air berapapun dari petani, karena punya sumber daya dryer dan silo, maka Bulog akan berperan optimal,” kata Sholahuddin kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Sholahuddin menyampaikan bahwa mayoritas produksi jagung nasional atau sekitar 65% dipanen pada Februari—Maret saat curah hujan tinggi. Dia menjelaskan, tanpa fasilitas pengeringan dan penyimpanan memadai, petani kesulitan menjual jagung dengan harga wajar.

Terlebih, APJI menyebut keterbatasan fasilitas penyimpanan Bulog, yang saat ini bahkan untuk beras harus dititipkan ke beberapa vendor, sehingga kapasitas penyimpanan jagung masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat harga yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak bisa dinikmati petani saat panen raya.

Kendati demikian, menurut Sholahuddin, ekspor jagung bisa dijalankan tanpa mengganggu kebutuhan pakan ternak domestik jika pascapanen dikelola dengan baik, terutama di daerah produsen utama yang belum berbasis industri.

APJI memandang, keberhasilan ekspor jagung akan menjadi kebanggaan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dia mengingatkan, capaian itu hanya bisa terlaksana dengan dukungan pemerintah melalui penataan pascapanen dan peran aktif Bulog.

“Kalau kita ini bisa ekspor ini kan menjadi kebanggaan nasionalisme kita, petani kan bangga jagungnya diekspor. Secara otomatis harga lebih bagus kan begitu,” ujarnya.

Adapun saat ini harga jagung kering pipilan dengan 14% kadar air berada di kisaran Rp4.700–Rp5.000 per kilogram, masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, Sholahuddin menyatakan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga akan memberatkan peternak.

“Kami, asosiasi sebenarnya mendorong agar HPP Rp5.500 [per kilogram] bisa dirasakan petani sudah cukup karena kalau terlalu tinggi juga kasihan peternak nggak mampu beli,” sambungnya.

Di sisi lain, APJI juga menolak bantuan benih pemerintah yang dinilai tidak sesuai kualitas dan merugikan petani. Sholahuddin menekankan insentif semestinya diberikan pada pembelian hasil panen, bukan benih.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor jagung pada 2026 dan memastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Angkanya naik 6,44% atau 0,97 juta ton dibandingkan 2024 sebanyak 15,14 juta ton.

Namun, angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen.

Di sisi lain, kebutuhan nasional berada di kisaran 15,64 juta ton. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sekitar 470.000 ton.

Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok carry over jagung dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan rata-rata kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.