Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan, khususnya pada program keuangan berkelanjutan dan implementasi program nilai ekonomi karbon.

Komitmen itu ditunjukkan oleh OJK dalam keikutsertaannya pada London Climate Action Week (LCAW) 2026 pada 22-25 Juni 2026 di London, Inggris.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan OJK memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, namun benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible.

"Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan ini, Friderica menghadiri berbagai forum internasional, antara lain The Net Zero Delivery Summit, Rangkaian Roundtable Discussion dengan Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), dan Indonesia Climate Leadership Luncheon.

Kemudian,Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, serta pertemuan dan bilateral meeting dengan berbagai lembaga global terkemuka.

“Melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan regulator, pemerintah, dunia usaha, investor, mitra internasional, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan dunia, OJK menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor,” ujar Friderica.

Selain itu, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, antara lain Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar.

Saat ini, OJK tengah menyusun RPOJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik (revisi POJK 51/2017) sejalan dengan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional (PSPK 1 dan 2) dan global (IFRS S1 dan S2), yang ditargetkan terbit tahun ini.

“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Friderica.

Selain memperkuat kerangka regulasi, OJK juga memperkenalkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif kepada investor global, salah satunya melalui Satu Karsa, sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan.

Adapun, inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan reforestasi dan agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah

Friderica mengatakan Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan ini, OJK juga menegaskan untuk terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan sekaligus menjalankan perannya sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk ke depan melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon, serta integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna memastikan tata kelola, transparansi, perlindungan investor, dan integritas pasar.

Adapun, revisi POJK 14/2023 akan diterbitkan dalam waktu dekat untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi lebih dari Rp93 miliar, yang menunjukkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon nasional.

“Bursa Karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” ujar Friderica.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah mobilitas Jakarta yang nyaris tak pernah berhenti, pantauan indeks kualitas udara melalui gawai maupun layar informasi di berbagai fasilitas publik kini menjadi pemandangan yang semakin akrab

Di balik angka-angka real-time yang terus bergerak itu, tersimpan pergeseran besar karena isu lingkungan kini telah bertransformasi menjadi salah satu poros utama pembangunan nasional.

Melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, Indonesia berkomitmen memangkas emisi secara mandiri sebesar 31,89 persen dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Angka ini telah menjelma menjadi cetak biru taktis yang secara fundamental menata ulang lanskap ekonomi masa depan.

Poros utama dari kepemimpinan hijau ini dibuktikan secara konkret melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan dalam kerangka Indonesia'sFOLU Net Sink 2030. Melalui rencana strategis ini, Indonesia menargetkan sektor hutan dan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) sudah mampu menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Peran sektor ini sangat strategis karena diproyeksikan menanggung sekitar 60 persen dari total upaya mitigasi nasional dengan target penurunan emisi mencapai 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Target tersebut bukan sekadar ambisi di atas kertas. Berdasarkan capaian 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi hingga 875,7 juta ton karbon dioksida ekuivalen, atau sekitar 42 persen dari proyeksi awal nasional.

Keberhasilan itu didorong oleh restorasi ekosistem gambut dan mangrove dalam skala besar yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pemulihan ekosistem tropis dunia.

Komitmen di tingkat kebijakan ini menemukan bukti kuatnya saat menengok situasi di lapangan. Melalui pengetatan pengawasan di sektor kehutanan, angka deforestasi nasional berhasil ditekan hingga 23,01 persen, mengembalikan lahan seluas puluhan ribu hektare ke fungsi alaminya.

Realitas tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai kesiapan Indonesia memimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global. sekaligus mengawal transisi dari ambisi menuju implementasi nyata.

Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan tata kelola kehutanan, penegakan hukum tanpa kompromi, serta pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Indonesia ingin memimpin transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui solusi berbasis alam yang kredibel sekaligus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan ekologis tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang dapat diukur hasilnya.

Upaya menjaga hutan pun berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 33 ribu hektare sebagai bentuk perluasan akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari.

Kebijakan ini berhasil membalik cara pandang lama yang sering kali menjauhkan warga lokal dari ruang hidupnya demi alasan konservasi. Melalui pendekatan baru, masyarakat justru dirangkul menjadi aktor utama yang diberi hak sekaligus tanggung jawab menjaga hutan sembari memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Ketika warga mulai memetik nilai ekonomi dari budi daya madu, kopi agroforestri, hingga pengelolaan ekowisata, cara pandang mereka terhadap hutan pun ikut berubah total.

Pohon-pohon tidak lagi dilihat sebagai kayu gelondongan yang siap ditebang untuk uang cepat, melainkan sebagai aset masa depan yang harus dijaga bersama karena memberikan penghidupan jangka panjang.

Di sinilah roda ekonomi ramah lingkungan di tingkat desa mulai berputar, membuktikan bahwa kelestarian alam bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bursa karbon

Sebagai wujud kedaulatan finansial di sektor pembiayaan inovatif, Indonesia juga tidak lagi menunggu uluran dana global yang kerap berjalan lambat dan bersyarat rumit.

Pemerintah menumbuhkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai infrastruktur mandiri guna memobilisasi modal hijau global dari posisi tawar lebih setara. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, bursa karbon nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir April 2026, nilai transaksi akumulatifnya mencapai Rp93,75 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh volume perdagangan sebesar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen dengan partisipasi 155 perusahaan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

Namun, keberhasilan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh besarnya transaksi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap kualitas datanya. Seperti halnya pasar saham yang bergantung pada kredibilitas laporan keuangan perusahaan, pasar karbon hanya akan dipercaya apabila setiap kredit karbon memiliki integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim agar selaras dengan ketentuan Pasal 6 Paris Agreement. Melalui sistem tersebut, setiap kredit karbon dapat ditelusuri, memiliki standar kualitas yang jelas, serta terhindar dari risiko penghitungan ganda.

Di level diplomasi global, Indonesia kini memosisikan diri sebagai negara jangkar yang ikut membentuk arah kebijakan dunia. Dalam berbagai forum multilateral, Jakarta dengan tegas mengubah paradigma hubungan internasional.

Indonesia tidak lagi hadir sebagai pemohon bantuan iklim yang pasif, melainkan melangkah maju sebagai penyedia solusi global utama berbasis hutan.

Narasi baru ini menawarkan sudut pandang esensial bahwa hutan tropis nusantara adalah infrastruktur iklim global yang vital, mirip dengan fungsi stabilitas yang disediakan oleh sistem perbankan pusat terhadap ekonomi dunia.

Melalui posisi tawar yang kuat ini, kompensasi finansial internasional atas perlindungan hutan dipandang sebagai investasi wajib demi menjaga stabilitas seluruh aset ekonomi di atas biosfer bumi, sekaligus menegaskan kepemimpinan hijau Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekologis.

Tantangan di sektor industri domestik, terutama kebutuhan energi masif untuk hilirisasi mineral seperti nikel, kini tidak lagi dipandang sebagai hambatan ekologis, melainkan sebagai ruang lompatan teknologi.

Kondisi ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk melahirkan standar industri baru melalui integrasi kebijakan dekarbonisasi industri berat yang berjalan selaras dengan target sektor kehutanan.

Dengan menerapkan pengawasan rantai pasok yang ketat serta mempercepat peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive, Indonesia berpeluang besar memimpin pasar masa depan sebagai produsen utama komoditas hijau dunia.

Apabila langkah itu berjalan konsisten, produk hilirisasi Indonesia akan memiliki nilai tambah di pasar internasional karena diproduksi menggunakan energi yang lebih bersih serta didukung jaminan bebas deforestasi.

Membangun gerakan iklim dunia pada dasarnya bukan lagi sekadar urusan "bangga-banggaan" karena punya hutan luas atau hebat dalam menyusun target di atas kertas. Pengakuan internasional akan terbangun secara alami seiring dengan makin solidnya harmonisasi kebijakan dari pusat hingga ke tingkat tapak.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Indonesia memiliki modal alam yang berlimpah dan komitmen politik yang kuat untuk menjadi jangkar utama transisi iklim global. Legitimasi kepemimpinan tersebut akan makin kokoh saat visi hijau di panggung global mampu diterjemahkan penuh menjadi akselerasi transisi bersih pada seluruh sektor industri domestik.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dalam pipeline (antrean), terdapat potensi tambahan nilai perdagangan karbon mencapai sebesar Rp560,9 miliar sampai dengan Rp1,39 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan nilai tersebut hasil perhitungan dari potensi unit karbon tambahan yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 juta ton CO2e (karbon ekuivalen).

“Kalau kita lihat, total proyeksi unit karbon tambahan yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 ton CO2e atau setidaknya senilai Rp560,9 miliar hingga Rp1,39 triliun, dengan harga unit karbon yang diperdagangkan di IDXCarbon saat ini,” ujarnya.

Kiky merincikan, potensi unit karbon tambahan sebesar 9,5 juta ton CO2e tersebut, berasal dari sebanyak 49 proyek proponen baru dalam pipeline (antrean), yang diperkirakan potensinya mencapai 7,69 juta ton CO2e.

Ditambah, dari 10 proyek yang existing yang diproyeksikan dapat menambah supply unit karbon sebesar 2,15 juta ton CO2e.

“Sehingga, kalau kita lihat total proyeksi unit karbon tambahan itu, yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 ton CO2,” ungkap Kiky.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 April 2026, Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon secara total telah mencatatkan 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Adapun, secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tCO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,75 miliar.

Dalam kesempatan ini, Kiky mengatakan bahwa total nilai transaksi perdagangan karbon di Indonesia senilai Rp93,75 miliar, cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan Bursa Karbon negara lain, seperti Uni Eropa (UE) yang mencapai 700 miliar dolar AS dan China mencapai 40 miliar dolar AS.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan kampanye “Aku Net-Zero Hero”, yang bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat/individu dalam menerapkan gaya hidup rendah karbon dan memperkuat pengembangan ekosistem perdagangan karbon nasional melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).

Peluncuran ini merupakan komitmen BEI untuk memperluas basis partisipan pasar karbon tidak hanya dari korporasi namun juga individu, serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui "Aku Net-Zero Hero", BEI ingin membuka ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi, karena transisi menuju net zero tidak hanya tanggung jawab korporasi, tetapi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat,” ujar Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum BEI, Risa E. Rustam di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu.

Melalui kampanye ini, Risa menjelaskan, individu diajak melakukan tiga langkah utama, yakni menghitung emisi dari aktivitas sehari-hari, mengurangi emisi melalui perubahan gaya hidup, serta melakukan offset emisi dengan membeli kredit karbon dari proyek-proyek hijau yang tercatat di IDXCarbon.

“Kampanye ini juga menekankan prinsip reduce first, yaitu mengutamakan pengurangan emisi sebelum melakukan offset. Kampanye ini mengangkat perspektif climate justice untuk meningkatkan pemahaman bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata, sehingga penanganannya memerlukan partisipasi kolektif yang adil dan inklusif dari seluruh stakeholders,” ujar Risa.

Dalam implementasinya, BEI menggandeng sejumlah mitra strategis, diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui fitur Livin’ Planet, Pertamina NRE yang menyediakan SPE-GRK untuk digunakan sebagai offset emisi pada kegiatan peluncuran, serta Jejakin sebagai penyedia solusi penghitungan dan offset emisi.

Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat dengan mudah menghitung jejak karbon, menetapkan komitmen pengurangan emisi, hingga melakukan offset secara langsung melalui platform digital yang terintegrasi dengan IDXCarbon.

“Kemudahan tersebut diperkuat melalui konsep retirement on behalf di IDXCarbon, yang memungkinkan individu membeli unit karbon dan melakukan offset emisi melalui perusahaan atau platform perantara,” ujar Risa.

Dengan mekanisme ini, setiap individu tetap memperoleh sertifikat atas nama sendiri yang tercatat secara resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) milik negara.

IDXCarbon mencatatkan tren kinerja yang positif, tercermin dari meningkatnya partisipasi individu dalam perdagangan karbon.

Dari total 2.065 beneficiaries (penerima manfaat) yang telah meng-offset lebih dari 1,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sebanyak 1.566 di antaranya merupakan individu atau ritel. Selain itu, terdapat 40 kegiatan juga telah melakukan offset emisi melalui IDXCarbon.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon dapat lebih ramai, usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi juga berharap agar transaksi bursa karbon bisa menjadi lebih likuid.

Ia menilai Perpres baru itu baik, dan dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pasar karbon nasional. Terlebih, dengan adanya Komite Pengarah (Komrah) yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

"Kita harapkan dengan adanya Perpres 110 itu, koordinasi bisa lebih lancar. Sudah ada badan yang dipimpin oleh Pak Menko gitu ya, jadi nanti Insya Allah dengan kayak gini, unit karbon yang bisa dijual di pasar karbon bisa lebih banyak dan transaksi bisa lebih likuid," kata Inarno usai Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Komrah. Zulhas menyebut Perpres 110 tahun 2025 itu membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC).

Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola OJK.

"Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," kata Zulhas pada kesempatan yang sama.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan nilai ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang ke depannya dapat memberikan pendapatan baru bagi negara. Dengan adanya Perpres baru, ia berharap itu akan mempercepat berbagai hambatan pada sektor ekonomi karbon.

"Dengan perpres ini, perdagangan karbon antar negara, perdagangan karbon luar negeri, perdagangan karbon antar swasta itu bisa dilaksanakan. Dan ini akan diperluas tidak hanya sektor energi tetapi di sektor-sektor lain. Apalagi tadi sudah saya sampaikan ini nanti akan ada perdagangan karbon sektoral," pungkas Eddy.